Backup Lampost co

Author: Atika

  • BI Lampung Sediakan Layanan Penukaran Uang

    BI Lampung Sediakan Layanan Penukaran Uang

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Provinsi Lampung pada periode Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah/2024 Masehi ini menyediakan beberapa tempat layanan penukaran uang atau kas keliling untuk kebutuhan THR.

    Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan mengatakan, untuk mengetahui jadwal layanan kas keliling dan pemesanan penukaran uang dari Bank Indonesia dapat akses web pintar.bi.go.id.

    “BI Lampung juga melakukan beberapa kegiatan layanan penukaran uang pada beberapa pasar, mal, rest area dan pelabuhan Bakauheni,” ujar Junanto, Jumat, 15 Maret 2024.

    Ia katakan, Bank Indonesia Provinsi Lampung menyiapkan uang kartal sebesar Rp4,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat wilayah Lampung.

    “Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,3 triliun atau meningkat sebesar 30,3%,” kata dia.

    Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran secara non tunai seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    “Pembayaran secara non tunai menawarkan kepraktisan, efisiensi, dan menghemat waktu serta terhindar dari peredaran uang palsu,” ucapnya.

    Pada kegiatan layanan penukaran uang rupiah juga akan ada sosialisasi terkait Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah dan mendorong penggunaan QRIS pada kalangan masyarakat.

    Kegiatan layanan dan sosialisasi tersebut dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan uang rupiah dengan kualitas yang baik, pecahan yang sesuai, dan nominal yang cukup juga sekaligus menambah pemahaman masyarakat.

    “Terkait alat pembayaran yang sah yakni Rupiah yang harus kita kenal, rawat, dan jaga serta semakin memperluas pemahaman masyarakat mengenai QRIS,” katanya.

  • Pembakaran Kantor Polhut TNBBS Suoh Masih dalam Penyelidikan

    Pembakaran Kantor Polhut TNBBS Suoh Masih dalam Penyelidikan

    Liwa (Lampost.co) — Pembakaran Kantor Polhut Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) TNBBS Resort Suoh oleh massa hingga saat ini masih dalam penyelidikan.

    Kasat Reskrim Polres Lambar, Iptu Juherdi Sumandi mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sebab terjadinya aksi demo hingga menimbulkan pengerusakan dan pembakaran kantor Polhut.

    Sampai hari ini pihaknya sudah memanggil sembilan orang untuk jelaskan keterangan sebagai saksi terkait aksi demo itu.

    “Yang jelas sampai hari ini sudah sembilan saksi yang kami mintai keterangan terkait aksi pengerusakan dan pembakaran fasilitas negara itu,” kata Juherdi, Kamis, 14 Maret 2024.

    Pihaknya melakukan pemanggilan dan memintai keterangan dari para saksi setelah menerima laporan dari pihak Balai Besar TNBBS setelah kejadian.

    “Untuk saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang menggerakkan aksi tersebut, kata dia.

    Selain memintai keterangan dari para saksi, pihaknya juga akan menggunakan rekaman video yang beredar sebagai pendukung proses penyelidikan kasus.

    Untuk hasil dari penyelidikan, sementara ini belum dapat tersampaikan karena prosesnya masih berjalan.

    “Saat ini prosesnya masih dalam penyelidikan dan belum mengarah kepada siapa yang akan kami tetapkan tersangka,” kata dia.

    Menurutnya, kasus demo hingga pembakaran kantor Polhut tersebut merupakan luapan emosi warga setelah mengetahui korban serangan harimau bertambah lagi.

    Sementara itu, Kabid Balai Besar TNBBS wilayah II Liwa, San Andre Jatmiko, mengatakan soal kantor terbakar massa tersebut, sudah pihak hukum telah tangani.

    “Biarlah proses hukumnya menjadi kewenangan Polres,” kata San Andre.

  • BPBD Tanggamus Imbau Warga Waspada Banjir ROB

    BPBD Tanggamus Imbau Warga Waspada Banjir ROB

    Kotaagung (Lampost.co) — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanggamus imbau warga untuk waspada banjir ROB yang kemungkinan terjadi dalam waktu dekat.

    Hal tersebut mengingat peringatan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bahwa Kabupaten Tanggamus akan pasang maksimum air laut hingga 16 Maret 2024 mendatang.

    Kabid Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus, Hendarman Wahid, mengatakan bahwa informasi tersebut telah tersampaikan ke masyarakat.

    “Surat imbauan telah kami sampaikan melalui camat dan turunan hingga ke RT,” kata dia, Kamis, 14 Maret 2024.

    Ia menuturkan, fenomena pasang maksimum air laut kerap menyebabkan banjir ROB pada area pemukiman warga sekitar area pantai. Berdasarkan data yang ada, terdapat empat kecamatan yang terancam terkena banjir rob.

    “Empat kecamatan itu antara lain, Kecamatan Limau, Pematang Sawa, Cukuh Balak, dan Semaka Kabupaten Tanggamus,” ujarnya.

    Hendarman menjelaskan, fenomena pasang maksimum berbarengan dengan fase supermoon atau jarak terdekat antara bulan dan bumi.

    “Saya mengimbau agar masyarakat selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut,” tandasnya.

  • 7.880 Ton Beras Tersalurkan Perum Bulog Lewat Program SPHP

    7.880 Ton Beras Tersalurkan Perum Bulog Lewat Program SPHP

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Perum Bulog Kanwil Lampung telah melaksanakan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP). Adapun sebanyak 7.880 ton beras telah tersalurkan melalui program tersebut.

    Kepala Perum Bulog Kanwil Lampung, Taufan Akib mengatakan, untuk program SPHP yang telah ditentukan untuk periode tahun ini dan telah mulai sejak Januari hingga Februari.

    “Untuk dari bulan Januari sampai 29 Februari 2024 perum Bulog telah melaksanakan penjualan atau stabilisasi harga beras sebanyak 7.880 ton,” ujar Taufan Akib, Kamis, 14 Februari 2024.

    Menurutnya, Bulog jalankan perintah oleh pemerintah melalui Bapanas melaksanakan stabilisasi harga melalui program SPHP. Dan terhadap pelaksanaan SPHP pada awal tahun ini berjalan dengan lancar.

    “Target kami setahun 30.000 ton, kalau perbulan berarti rata-rata sekitar 2.500an ton, jadi kalau dua bulan targetnya sekitar 5.000 ton, tapi sudah melampaui karena mencapai 7.880 ton,” ucapnya.

    Pihaknya terus memastikan bahwa SPHP terus berjalan sesuai dengan baik, sehingga bisa menekan harga beras jangan sampai melonjak lebih tinggi lagi.

    Perum Bulog Lampung juga bekerjasama dengan pedagang pasar, toko ritel dan kios untuk menyalurkan beras SPHP sehingga mudah terjangkau masyarakat.

    “Untuk pelaksanaan SPHP, kami bekerjasama dengan pedagang pasar, toko ritel, kios, jaringannya yang kami bekerjasama sekitar 1.008 unit, kami harapkan dengan seluruh titik itu dapat mengcover dan menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat,” ujar dia.

  • Terdakwa Kadis PMD Lampung Utara Divonis Ringan

    Terdakwa Kadis PMD Lampung Utara Divonis Ringan

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Utara, Abdurahman mendapat vonis satu tahun dan enam bulan penjara.

    Sebelumnya terdakwa dituntut pidana penjara selama tiga tahun oleh jaksa penuntut umum.

    Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Hendro Wicaksono mengatakan terdakwa Abdurahman juga dapat hukuman berupa denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

    Sementara itu, terdakwa Nanang Furqon selaku rekanan yang melaksanakan kegiatan Bimtek Kepala Desa Lampung Utara tahun 2022 mendapat vonis sama yakni satu tahun dan enam bulan penjara.

    “Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa satu dan dua selama satu tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp50 juta, dan memerintahkan mereka tetap berada dalam tahanan,” kata Ketua Hakim, Kamis, 14 Maret 2024.

    Adapun dalam persidangan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

    “Hal yang meringankan terdakwa berperilaku sopan selama menjalani persidangan dan tidak pernah terpidana,” katanya.

    Maka dari itu, terdakwa dapat hukuman Pasal alternatif kedua Pasal 12 huruf a, atau Pasal 5 Ayat (2), atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

    Sementara, Nanang Furqon melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a, atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

    “Menyita dan barang bukti satu lembar dokumen, satu buah tas ransel merek Polo serta rekening BCA dan lainnya,”katanya.

    Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menerima atau melakukan upaya hukum banding atas vonis yang telah berlaku.

    “Bagaimana terdakwa terima, pikir-pikir atau Banding, “katanya.

    Terdakwa Abdurahman menyatakan banding atas vonis yang telah tersampaikan. Sementara terdwa Nanang Furqon menerima vonis hakim.

  • Masyarakat Lamteng Antusias Serbu Pasar Murah

    Masyarakat Lamteng Antusias Serbu Pasar Murah

    Gunung Sugih (Lampost.co) — Ratusan masyarakat kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah antusias antre dan berdesakan demi membeli sembako murah dalam kegiatan pasar murah oleh Pemkab setempat.

    Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan, Genta Suri Muda mengatakan gerakan pasar murah bertujuan menekan inflasi serta menekan gejolak harga sembako pada bulan Ramadhan dan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 2024.

    “Pelaksanaan pangan murah ini untuk meredam gejolak harga sembako memasuki bulan puasa dan mendekati Hari Keagamaan Besar Nasional (HKBN),”kata Genta Kamis, 14 Maret 2024.

    Ia menjelaskan bahwa sejumlah komoditi pangan terjual lebih murah dibawah harga pasar seperti beras Rp10.800/kg, gula pasir putih Rp16.000/kg dan minyak goreng Rp13.000/kg.

    “Beras perkarung isi 5 kg terjual seharga Rp54 ribu, dan kita siapkan 1.100 kg,” jelasnya.

    Kemudian untuk satu paket berisi gula 1 kg, minyak 1 liter dan tepung 1 kg seharga Rp36 ribu, jumlah yang tersedia sebanyak 1.100 paket,” bebernya.

    Rencananya kegiatan ini terlaksana menyeluruh 28 kecamatan yang ada pada Lampung Tengah, dalam waktu dekat akan terlaksana OP kecamatan Terbanggi Besar dan Bandar Mataram.

    “Kecamatan Selagai lingga ops pasar murah perdana selanjutnya utnuk semua kecamatan Lamteng,” katanya.

    Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut, dan juga dapat membantu meringankan beban.

    “Sehingga memenuhi kebutuhan pokok dalam pelaksanaan ibadah puasa,” pungkasnya.

  • Pengendara Innova Nekat Beli Solar Pakai Uang Palsu

    Pengendara Innova Nekat Beli Solar Pakai Uang Palsu

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengendara mobil Toyota Innova hitam, Joko Hadianto tertangkap polisi usai ketahuan membeli solar eceran menggunakan uang palsu.

    Peristiwa itu terjadi pada 12 Maret di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cahaya Negri, Abung Barat, Lampung Utara.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengungkapkan, pelaku beraksi seorang diri.

    Pelaku datang ke sebuah kios eceran untuk mengisi solar senilai Rp85 ribu. Setelah mobilnya terisi bahan bakar, Joko memberikan uang ke penjual dan langsung pergi.

    Saat pelaku pergi, korban belum sempat memeriksa uang dari pelaku. Saat menyadari dirinya tertipu, korban langsung mengejar dan pelaku berhasil tertangkap.

    “Setelah tahu uangnya palsu, korban ini mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya sekitar Desa Tanjung Waras, Bukit Kemuning, Lampung Utara,” ungkapnya, Kamis, 14 Maret 2024.

    Saat tertangkap, warga Surabaya, Jawa Timur itu sempat tidak mengakui perbuatannya. Pelaku berdalih tidak tahu jika uang untuk transaksi membayar solar ternyata palsu.

    Akhirnya, korban pun menghubungi petugas untuk menangani masalah tersebut. Saat petugas datang dan memeriksa kendaraan, petugas temukan puluhan lembar uang palsu dengan pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, dan Rp20 ribu.

    Setelah ada barang bukti, pelaku baru mengakui perbuatannya. Bahkan ia juga mengaku hendak mengedarkan lembaran uang palsu tersebut.

    “Awalnya tidak mau ngaku, namun setelah petugas geledah, ada puluhan lembar uang palsu berbagai pecahan,” kata dia.

    Atas perbuatannya, pelaku terjerat Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Palsu dengan ancaman pidana maksimal penjara 15 tahun.

  • Pemkab Lamsel Beri Bantuan CBD untuk Padi Puso

    Pemkab Lamsel Beri Bantuan CBD untuk Padi Puso

    Kalianda (Lampost.co) — Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPH-Bun) Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan bantuan Cadangan Benih Daerah (CBD) terhadap petani yang tanaman padinya terdampak banjir.

    “Petani terima CBD pada musim tanam gadu nanti. Sebab, kini petani yang terdampak banjir telah menanam kembali lahan sawahnya,” ujar Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPH-Bun Lampung Selatan, Eka Saputera, Kamis, 14 Maret 2024.

    Menurut dia, jika penyerahan bantuan CBD pada musim tanam rendeng, tentunya akan sia-sia. Sebab, petani sudah tanam kembali.

    “Iya, anggaran kegiatan pun belum ada yang bisa cair,”katanya.

    Sebelumnya, tanaman padi terdampak banjir mengalami puso mencapai 799 hektare dari lahan sawah seluas 2.811,75 hektare.

    “Hal ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan (DTPH-Bun) Lampung Selatan.

    Menurut dia, sehubungan dengan iklim ekstrim yang menyebabkan curah hujan tinggi, telah terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi pada beberapa kecamatan.

    Kerusakan yang diakibatkan banjir menyebabkan tanaman padi tidak dapat di selamatkan dan mengalami puso dengan luas terkena banjir 2.811,75 hektare dan yang mengalami puso seluas 799 hektare.

    “Upaya kami yakni memberikan stimulan benih padi kegiatan Cadangan Benih Daerah (CBD) anggaran 2024, mengusulkan bantuan benih melalui kegiatan TP Provinsi Lampung dan Pemerintah pusat dan memfasilitasi klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP),” katanya.

  • DLH Metro Evaluasi Pengangkutan Sampah Macet

    DLH Metro Evaluasi Pengangkutan Sampah Macet

    Metro (Lampost.co) — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro menyebut terjadinya keterlambatan pengangkutan sampah yang terjadi pada Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat murni kelalaian petugas kebersihan.

    Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), Arivanda Jaya mengaku keterlambatan ini tidak terjadi kali ini saja.

    “Tentu, kalau terjadi hal seperti ini kita akan panggil petugas dan menanyakan apa kendala yang terjadi. Karena, kita akan mengevaluasi secara internal terlebih dahulu,” kata dia, Kamis, 14 Maret 2024.

    Dia menambahkan, setelah adanya evaluasi dan mengetahui faktor apa yang mengakibatkan keterlambatan pengangkutan sampah tentunya bakal ada sanksinya jika petugas itu benar-benar lalai akan tugas nya.

    “Setelah kami lakukan evaluasi, apakah nanti perlu adanya pergantian petugas, atau kami berikan sanksi terhadap petugas itu. Maka kami cari tau dulu kendala apa yang dihadapi.

    Pria yang merupakan Plt. UPT TPAS itu menyebut, untuk SOP pengangkutan sampah berlaku maksimal tiga hari sekali. Sehingga, petugas bisa mengangkut sampah hingga masuk ke pemukiman warga.

    “Maksimal nya itu seminggu 2 kali. Itu pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, dalam mekanisme pengangkutan sampah, banyak terjadi kendala terlebih armada pengangkut sampah yang usianya cukup tua.

    “Armada kita itu rata-rata sudah full dan pengangkutan yang maksimal. Sehari itu, kapasitas sampah yang masuk ke TPAS lebih dari 50 ton perhari. Apalagi, kendaraan kami sudah tua semua,” ujarnya.

  • Layanan Berbayar UPTD BPK2LP Sumbang PAD Provinsi Lampung

    Layanan Berbayar UPTD BPK2LP Sumbang PAD Provinsi Lampung

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Pakan (UPTD BPK2LP) Provinsi Lampung kini memberlakukan sistem retribusi terhadap pelayanan yang tersedia.

    Kepala UPTD BPK2LP Lampung, Christin Septriansyah mengatakan implementasi pelayanan berbayar ini telah mulai sejak 1 Maret 2024 lalu.

    “Sejak 1 Maret 2024 kita sudah mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Daerah,” ujarnya, Kamis, 14 Maret 2024.

    Meskipun pelayanan kini berbayar, Christin mengeklaim tarif yang berlaku oleh UPTD BPK2LP Lampung sangat jauh jika berbanding dengan tarif klinik hewan swasta.

    “Misalnya pelayanan konsultasi dan pengobatan hanya Rp35 ribu untuk kucing dan Rp40 ribu untuk anjing per ekor. Vaksinasi rabies hanya Rp10 ribu,” kata dia.

    Jenis layanan yang juga menjadi favorit masyarakat adalah steril kucing domestik ataupun ras dengan tarif Rp200 ribu untuk jantan dan Rp300 ribu untuk betina.

    “Kami juga sediakan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosa penyakit dari dokter periksa,” kata dia.

    Guna meningkatkan kepuasan masyarakat pasca berlakunya sistem retribusi terhadap pelayanan, jumlah batas layanan kini menjadi 40 ekor dari sebelumnya 60 ekor.

    “Supaya konsumen merasa puas dengan pelayanan UPTD mengingat kapasitas sumber daya yang ada,” ungkapnya.

    Animo masyarakat untuk memperoleh layanan dari UPTD BPK2LP tetap tinggi meski sistem yang baru telah berlaku. Jumlah kunjungan rata-rata per hari sebanyak 30-40 ekor.

    Christin menyebut retribusi ini nantinya akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Pihaknya optimis akan melampaui target PAD seiring tingginya animo masyarakat.

    “Target kami (menyumbang PAD) Rp30 juta tahun ini. Tapi animo masyarakat cukup besar. Setiap hari kami menghasilkan minimal Rp800 ribu untuk PAD,” pungkasnya.