Backup Lampost co

Author: Denny ZY

  • Polres Lamtim dan Forkominda Siapkan 7 Posko Mudik

    Sukadana (Lampost.co) — Kepolisian Resor (Polres) Lampung Timur bersama forkopimda setempat menyiapkan 7 posko mudik dalam rangka pengamanan Hari Raya Idulfitri 1445 H. Posko tersebut terdiri dari 5 posko pengamanan (Pospam) dan 2 posko pelayanan (Posyan).

    “Kemarin, Rabu, 27 Maret, kami sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka pengamanan Hari Raya Idulfitri 1445 H,” ujar Kapolres Lampung Timur AKBP M Rizal Muchtar, Kamis, 28 Maret 2024.

    Ia menjelaskan, rakor tersebut melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain dari pemerintah daerah, TNI, dan Brimob. Kemudian Jasa Raharja, TNWK, Pokdar Kamtibmas, Senkom, Pramuka, Pengelola SPBU dan lokasi wisata.

    “Personel kepolisian bersama tim terkait juga akan fokus untuk membackup pengamanan tempat ibadah, pasar dan pertokoan, kawasan peemukiman, lokasi wisata, serta SPBU. Pada rakor lintas sektoral ini, kami juga perlu memastikan agar tidak terjadi kemacetan. Khususnya pada jalur-jalur jalan raya yang menjadi lintasan arus mudik dan balik lebaran,” kata dia.

    Menurutnya, kerawanan kriminalitas yang juga perlu menjadi perhatian. Seperti pencurian, perampasan, peredaran narkotika, peredaran uang palsu, aksi tawuran dan balap liar. “Kami mengharapkan kerja sama dan sinergitas yang baik agar perayaan Idulfitri berlangsung lancar, aman dan nyaman,” kata dia.

     

    Kemungkinan Bertambah

    Kepala Dinas Perhubungan Lampung Timur, Wan Ruslan mengatakan pihaknya akan menyebar 48 personel pada 7 posko mudik tersebut. “Rencananya Polres Lamtim akan menerjunkan 256 personiel, TNI 24, Denpom 4, Pol PP 48, Dishub 48. Lalu Dinkes 48, Senkom 24, Pramuka 24, Banser 120, Basarnas 28, dan Pokdarmas 60,” kata dia.

    Ia menjelaskan jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah. Sebab, ada penambahan Pospam dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6. “Penambahan posko tersebut berada di Kecamatan Batanghari. Oleh karena itu nanti kemungkinan terdapat skenario untuk memposisikan jumlah personel di tiap pos pengamanan,” kata dia.

    Wan Ruslan memperkirakan akan terjadi lonjakan arus mudik 2024 di Kabupaten Lampung Timur. “Kami perkirakan akan mengalami peningkatan. Karena sekolah-sekolah pada libur dan sebagainya. Saya berharap mudik tahun ini lancar dan bisa zero accident,” kata Wan Ruslan.

  • Terjerat Kasus Narkoba Jaringan Internasional, Selebgram Adelia Dituntut 7 Tahun Penjara

    Bandar Lampung (Lampost.co) – Jaksa menuntut selebgram Adelia Putri Salma tujuh tahun penjara. Penuntut menilai terdakwa terbukti menikmati hasil kejahatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik suaminya, Khadafi.

    Sidang dengan agenda tuntutan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis, 28 Maret 2024. Selain penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp2 miliar subsider tiga bulan penjara.

    Jaksa Eka Aftarini mengatakan terdakwa Adelia Putri Salma terbukti melanggar Pasal 137 huruf a dan b junto Pasal 136 UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut terdakwa Adelia Putri Salma dengan penjara selama tujuh tahun dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan,” kata dia.

    Selain selebgram Adelia Putri Salma, jaksa juga menuntut terdakwa Albert dengan tujuh tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider tiga bulan penjara.

    Jaksa juga menyita sejumlah buku rekening, ponsel dan barang-barang mewah milik Adelia Putri Salma.

    Adelia Putri Salma tidak henti-henti meneteskan air mata selama jaksa membacakan tuntutan.

    Melihat hal tersebut Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan menskor sidang sampai terdakwa berhenti menangis.

    “Kenapa nangis apa kita tunda dulu biar tenang,  tangis penyesalan atau apa. Kita skor dulu, sampai saudara berhenti menangis. Ini sudah ringan (tuntutan) ancaman maksimal 15 tahun,” kata Lingga.

    Saat sidang kembali dilanjutkan, kuasa hukum Adelia Putri Salma menyatakan akan mengajukan pembelaan. Pembelaan secara tertulis akan mereka sampaikan pada Kamis, 4 April 2024.

     

    Rp3,64 Miliar

    Sebelumnya, jaksa mendakwa Adelia Putri Salma menerima uang penjualan narkoba dari suaminya, Khadafi sekitar Rp3,64 miliar. Uang tersebut ia terima melalui empat rekening selama 2022 hingga 2023.

    Jaksa menceritakan awalnya selebgram Adelia menikah siri dengan Khadafi di Provinsi Sumatera Selatan pada 2019. Kemudian pada 2021 keduanya menikah secara hukum di dalam Lapas Narkotika Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

    Menurut keterangan saksi Nazwar mereka awalnya memesan sabu-sabu seberat 35 kilogram kepada gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. “Komunikasi langsung dengan Fredy Pratama melalui pesan BBM Interpize pada 2021 di Lapas Banyuasin,” kata saksi.

  • Suami Sandra Dewi jadi Tersangka Korupsi PT Timah, Kerugian Negara Rp271 T

    Jakarta (Lampost.co) — Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, menjadi tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Harvey Moeis pada Rabu, 27 Maret 2024 malam. Jaksa menduga ia telah merugikan negara hingga Rp271 triliun.

    Sebelum Harvey Moeis, Kejagung juga sudah menetapkan tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Sama seperti Harvey Moeis, Helena Lim juga tersohor sebagai sosok crazy rich dengan harta kekayaan melimpah.

    Media mengetahui penangkapan Harvey Moeis setelah petugas menggiringnya dari gedung Kejagung dengan menggunakan rompi tersangka berwarna merah muda atau pink. Ia tampak jalan tertunduk ketika meninggalkan gedung Kejagung menuju mobil tahanan.

    Baca juga: Agus Nompitu Merasa jadi Tumbal Korupsi KONI Lampung 

    Pihak Kejagung menduga suami Sandra Dewi tersebut menerima uang dari berbagai perusahaan swasta yang menjalankan pertambangan timah liar di wilayah IUP PT Timah Tbk.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan pihaknya langsung menahan Harvey Moeis untuk mempermudah proses penyidikan.

    “Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang sudah cukup alat bukti. Sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka,” ujarnya, di gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.

    Jaksa akan menahan suami Sandra Dewi itu selama  20 hari ke depan.

  • Partai Harus Bangun Koalisi Untuk Maju Pilgub Lampung

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pilkada serentak 2024 sebentar lagi berlangsung, termasuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Sejumlah nama-nama kader partai pun sudah mencuat, dan diisukan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur Lampung periode 2024–2029.

    KPU Provinsi Lampung juga sudah melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk Pemilu 2024 tingkat Provinsi Lampung, dan tinggal menunggu penetapan anggota DPRD Lampung terpilih. Adapun rincian perolehan kursi DPRD Lampung 2024–2029 yakni Gerindra 16 kursi dan PDI P 13 kursi. Lalu PKB  11 kursi, Golkar 11 kursi, NasDem 10 kursi, Demokrat 9 kursi dan PAN 8 kursi, serta PKS 7 kursi.

    Dari hasil tersebut tentunya setiap partai tidak bisa mengusung calonnya sendiri, kerena syarat maju harus 20 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi Lampung, atau minimal 17 kursi.

    DPD PDI P Lampung saat ini tengah menunggu hasil prosesi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses pemilihan presiden. Namun, nantinya PDI P akan melakukan penjaringan terhadap calon kepala daerah  baik calon gubernur Lampung, dan juga bupati serta wali kota di Provinsi Lampung.

    “Nantinya ada semacam penjaringan,” ujar Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPD PDI Lampung, Watoni Noerdin, Rabu, 27 Maret 2024.

    Dalam penjaringan tersebut para peserta akan mengikuti tahapan, termasuk adanya agenda fit and proper test. “Nantinya nama-nama yang lolos akan kami bawa ke DPP, nanti DPP yang menentukan,” kata dia.

    Dua nama kader PDI P pun santer menjadi kandidat kuat maju Pilgub Lampung. Keduanya yaitu mantan Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad, dan anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri.

    Watoni menyebut dua nama itu memang merupakan kandidat kuat. Karena pengalaman mereka sebagai kepala daerah dan juga memiliki basis masa, dan merupakan kader partai. Tetapi, PDI P tidak membatasi kepada calon tertentu saja yang akan jadi kandidat. “Semua kader berpeluang,” kata dia.

     

    Gerindra Belum Bahas

    Sementara itu, DPD Gerindra Lampung hingga saat ini, belum membahas secara spesifik soal Pilkada. Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pembahasan Pilkada di Lampung usai Idulfitri 2024. “Pembahasan Pilkada habis lebaran, kami masih menunggu instruksi dari DPP,” ujar Mirza.

    Nama Mirza pun santer bakal diusung partainya sebagai calon gubernur Lampung, karena kerja kerasnya yang membawa partai gerindra menang di Pemilu 2024. Terhadap wacana tersebut, Mirza belum berkomentar. “Ia itu nanti tunggu DPP aja,” kata dia.

    Kemudian, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengeluarkan surat kepada DPD Tingkat I Golkar se Indonesia, termasuk DPD Tingkat I Lampung, pada 21 Maret 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umun Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus.

    Dalam surat dengan nomor : Sprin-1369/DPP/Golkar/III/2024 tersebut berisi tiga poin. Pertama menyampaikan saran dan masukan terhadap nama-nama bacakada/bacawakada) yang sudah terdata di Korbid Pemenangan Pemilu dan sudah mendapat surat tugas dari DPP Partai Golkar.

    Kedua, saran dan masukan dari DPD Golkar Provinsi diserahkan kepada Ketua Umum DPP Golkar up. Waketum Korbid Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar paling lambat 28 Maret 2024.

    Ketiga, melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kebersamaan Partai Golkar.

    Surat itu juga memuat 26 daftar calon kepala daerah wakil kepala daerah yang akan diusung partai Golkar pada PIlkada 2024 salah satunya untuk Provinsi Lampung yakni, Arinal Djunaidi bakal calon gubernur, Hanan A Rozak bakal calon gubernur.

     

    Herman HN Maju

    Di tempat lain, Ketua DPW NasDem Lampung, Herman HN menegaskan, pihaknya siap maju kembali sebagai calon Gubernur Lampung 2024-2029. Apalagi Herman mendapatkan dukungan dari 15 DPD NasDem se Lampung. “Bulat maju,” kata Herman HN.

    Herman HN menyebut dirinya telah membangun komunikasi dengan partai politik di Lampung, terkait usungan dan koalisi. Terutama untuk mendapatkan dukungan 20% dari kursi DPRD Lampung 2024, sebagai syarat dukungan. Herman menegaskan, komunikasi tak hanya dengan partai yang tergabung dengan koalisi perubahan seperti PKS, dan PKB.

    “Sudah bicara-bicara dengan semua partai lah,” kata mantan wali kota Bandar Lampung dua periode itu.

    Sementara itu, Ketua DPW PAN Lampung Irham Jafar Lan Putra, mengatakan partainya telah membentuk tim penjaringan untuk Pilkada serentak di 15 kabupaten/kota dan Provinsi Lampung.  Pilkada serentak menurutnya bisa efektif dengan partai koalisi yang tergabung dengan PAN seperti Gerindra, Golkar, Demokrat yang mengusung capres Prabowo dan Gibran, di dalam Koalisi Indonesia maju (KIM)

    Menurut Irham koalisi Pilkada serentak memang hak prerogatif dari DPP PAN. Namun Irham menyebut ada komunikasi dan posisi tawar di tingkat pusat. Terkait penempatan pasangan calon kepala daerah baik pilgub Lampung dan piwalkot dan pilbup di 15 kabupaten/kota. Tetapi nampaknya, komunikasi tersebut lebih utama dengan partai yang tergabung dalam KIM.

    “Tapi tetap kewenangan DPP, kami deklarasi nanti setelah penjaringan, dan pendaftaran, mungkin sekitar bulan Juni,” kata dia.

  • 1.047 Mahasiswa Korban TPPO ke Jerman Terjerat Utang Rp50 Juta

    Jakarta (Lampost.co) — Polri mengungkap bahwa 1.047 mahasiswa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus program magang atau ferien job ke Jerman mendapat gaji Rp30 juta. Meski terbilang besar, para mahasiswa tetap merugi.

    “Gajinya mereka menerima sekitar Rp30 juta. Tapi itu ada pemotongan penginapan dan sebagainya. Termasuk biaya-biaya kehidupan sehari-hari, yang costnya di Jerman cukup tinggi,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dikutip dari Mediaindonesia.com, Rabu, 27 Maret 2024.

    Di samping biaya hidup yang tinggi, Djuhandani menyebut mahasiswa itu juga memiliki utang dengan koperasi. Hutang yang difasilitasi para tersangka ini untuk pendaftaran magang ke Negara Eropa tersebut.

    “Rata-rata mahasiswa malah rugi membayar talangan. Malah sampai saat ini banyak yang masih bayar talangan, yang oleh universitas tawarkan mereka ke Jerman tidak mendapat untung. Tapi malah menyiapkan hutang di Indonesia,” ujar Djuhandani.

    Jenderal bintang satu itu mengungkap dari gaji Rp30 juta tersebut, para mahasiswa korban TPPO itu justru memiliki utang Rp24 sampai Rp50 juta di Indonesia. Fulus ini untuk mencukupi biaya hidup di Jerman. “Itu talangan yang diberikan koperasi,” kata dia.

     

    5 Tersangka

    Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Dua orang berada di Jerman selaku agen program magang yang terafiliasi dengan PT SHB, dan PT CVGEN. Kedua perusahaan ini adalah pihak yang menyosialisasikan program magang ke Jerman kepada ribuan mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia.

    Kedua tersangka di Jerman ini adalah ER alias EW (39) perempuan dan A alias AE (37) perempuan. Polisi telah memanggil kedua tersangka dua kali agar datang ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

    Namun, mereka belum hadir hingga saat ini. Polisi akan memasukkan keduanya ke dalam daftar pencarian orang (DPO) bila tak memenuhi panggilan tersebut.

    Sementara itu, tiga tersangka lainnya berada di Indonesia dan bekerja di universitas yang mengirimkan mahasiswa magang ke Jerman. Ketiganya adalah SS (65) laki-laki, AJ (52) perempuan, dan MZ (60) laki-laki.

    Meski berada di Indonesia, polisi tidak menahan mereka dengan pertimbangan penyidik. Ketiga tersangka hanya wajib lapor.

    Polisi bakal menjerat para tersangka dengan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta.
Lalu Pasal 81 UU No 17 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

  • Mudahkan Pemudik, HKA Luncurkan Aplikasi Astoll

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Hutama Karya-Aston (HKA) meluncurkan aplikasi Asisten Toll atau Astoll. Aplikasi Astoll memudahkan para pemudik dalam menggunakan layanan tol Bakauheni – Terbanggibesar (Bakter).

    Direktur Utama HKA, Aries Dewantoro mengungkapkan pengguna android bisa mengunduh aplikasi tersebut di playstore. Melalui aplikasi astoll pengguna bisa mengecek tarif terbaru agar dapat melakukan estimasi biaya perjalanan.

    Kemudian pengguna juga bisa melihat situasi lalu lintas toll dari cctv yang tersedia di aplikasi. Lalu terdapat juga fitur cetak struk, cek rest area, dan feedback untuk melaporkan kendala layanan.

    Selanjutnya terdapat fitur SOS jika pengguna membutuhkan bantuan di area tol. Dengan menggunakan fitur sos, petugas bisa melacak dan datang ke lokasi pengguna. “Aplikasi ini membantu masyarakat pengguna tol untuk bisa berkomunikasi dengan kami,” kata dia, Rabu, 27 Maret 2024.

    Meski peluncurannya mendekati momentum mudik lebaran, namun masyarakat bisa terus menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga ke depan masyarakat tidak ketinggalan informasi terbaru seperti perubahan tarif.

    Penyediaan struk digital pada Aplikasi Astoll salah satunya mengurangi penggunaan kertas. Hal tersebut sebagai salah satu kampanye HKA untuk kepedulian terhadap lingkungan. “Pengguna yang bisa menikmati layanan aplikasi ini bisa yaitu di Tol Bakauheni-Terbanggi, Lampung dan Tol Medan-Binjai, Sumatera Utara,” kata dia.

    Baca juga: Angkutan Barang di Tol Lampung–Palembang Dibatasi Selama Mudik Lebaran 2024

  • Jalur Wisata dan Jalur Alternatif Diperbaiki Jelang Mudik

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) melakukan perbaikan jalan di sejumlah jalur wisata dan jalur alternatif menyambut hari besar keagamaan nasional (HBKN).

    Kepala Dinas BMBK Lampung, M Taufiqullah mengatakan pemeliharaan jalan ini untuk menjaga kelancaran, kenyamanan, dan keamanan arus mudik Lebaran.

    “Kita lakukan pemeliharaan jalan. Jalan-jalan provinsi ini kita siapkan untuk daerah wisata,” ujarnya, Rabu, 27 Maret 2024.

    Pemeliharaan jalur pariwisata untuk meningkatkan akses menuju destinasi-destinasi wisata yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung di momen lebaran. “Seperti jalan Lempasing-Padang Cermin itu sudah kita lihat dan rencananya puasa ini kita siapin,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan perbaikan di jalur-jalur alternatif, seperti ruas Sukadamai Metro Kibang. “Patching Sukadamai Metro Kibang mulai di minggu ini, jadi sebelum lebaran sudah selesai,” kata dia.

    Sementara untuk pengerjaan paket besar saat ini masih di tahap lelang. Pelaksanaannya setelah Lebaran.

    Taufiq mengatakan pihaknya juga menyiapkan antisipasi di jalur rawan bencana alam melaui unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

    Pemetaan ruas jalan yang rawan bencana tersebar di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

    “Kita menyiapkan alat berat di enam UPTD untuk memitigasi bila terjadi bencana alam,” kata dia.

    Sementara itu Polda Lamoung mencatat ada 36 titik rawan kemacetan lalu lintas di Lampung pada musim mudik 2024.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemetaan jalur mudik menjelang Operasi Ketupat Krakatau 2024.

    Agar tidak mengalami gangguan selama perjalanan, pemudik bisa menghindari titik rawan kemacetan lalu lintas.

    Ia mengatakan, untuk menangani potensi terjadinya kemacetan di jalur mudik, kepolisian juga akan menyiagakan sejumlah personel untuk melakukan pengaturan. Sehingga dapat mengantisipasi potensi kemacetan yang dapat mengganggu pemudik.

    “Kami mengimbau juga untuk selalu menjaga kesehatan diri dan kesiapan kendaraan untuk memastikan keselamatan selama perjalanan,” kata dia, Rabu, 27 Maret 2024.

  • 36 Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas di Lampung

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Polda Lampung mencatat ada 36 titik rawan kemacetan lalu lintas di Lampung pada musim mudik 2024.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemetaan jalur mudik menjelang Operasi Ketupat Krakatau 2024.

    Agar tidak mengalami gangguan selama perjalanan, pemudik bisa menghindari titik rawan kemacetan lalu lintas.

    Ia mengatakan, untuk menangani potensi terjadinya kemacetan di jalur mudik, kepolisian juga akan menyiagakan sejumlah personel untuk melakukan pengaturan. Sehingga dapat mengantisipasi potensi kemacetan yang dapat mengganggu pemudik.

    “Kami mengimbau juga untuk selalu menjaga kesehatan diri dan kesiapan kendaraan untuk memastikan keselamatan selama perjalanan,” kata dia, Rabu, 27 Maret 2024.

    Khusus untuk jalur menuju Pelabuhan Bakauheni, kepolisian sudah menyiapkan 9 lokasi buffer zone untuk mencegah penumpukan kendaraan.

    Sebanyak 5 buffer zone di area tol meliputi rest area KM 87B, KM 67B, KM 49B, KM 33B, dan KM 20B. Untuk di jalur B atau jalan lintas Sumatera buffer zone berada di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan (RM) Gunung Jati, RM Tiga Saudara, dan Kantor Lama Balai Karantina Pertanian.

    Sedangkan 36 titik rawan kemacetan di Lampung  pada musim mudik 2024 yaitu di Tulangbawang Barat 4 titik. Yaitu di Jalintim Km 145-146 Pasar Unit II, Jalinpatim Km 282-286 Bawang Latak dan Jalintim Km 113-119 Kampung Tua – Bujung Tenuk serta Jalintim Km 108-109 Astra Ksetra, Kecamatan Menggala.

     

    2 Titik

    Lalu di Lampung Utara ada 2 titik yaitu di Jalinsum Km 105-106 Desa Candimas dan Pasar Inpres Bukit Kemuning (Jalinsum KM 153-154 Kecamatan Bukit Kemuning)

    Selanjutnya di Way Kanan ada 1 titik yaitu di Jalinsum Pasar Baradatu, Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu. Sedangkan di Lampung Barat ada 2 titik yakni di Simpang Gadis Kelurahan Tugusari dan Pasar Simpang Luas, Kecamatan Batu Ketulis.

    Kemudian di Lampung Timur ada  1 titik yaitu di Mataram Simpang Sribhawono. Lalu di Tanggamus ada 3 titik yakni di Jalinbar Talangpadang, Jalinbar Km 74-75 Pekon Purwadadi, Gisting dan Jalinbar Wonosobo.

    Sementara itu di Pringsewu ada 2 titik yaitu di Jalinbar Km 40-41 Pekon Sidoarjo dan Jalan Jenderal Sudirman, Pringsewu Selatan.

    Di Pesawaran adalah yang paling banyak yaitu ada 6 titik. Masing-masing di Simpang Tugu Coklat Desa Kurungan Nyawa, Simpang Tugu Pengantin, Desa Penengahan dan Jalan raya Way Ratai (tanjakan Pematang Rinjing).

    Lalu Jalan raya Way Ratai Desa Sidodadi, Jalinsum Dusun Masgar, Desa Bumi Agung dan Jembatan jalan lintas Sumatra perbatasan Natar dan Tegineneng.

    Sedangan di Bandar Lampung ada 5 titik yaitu di Jalan  ZA Pagar Alam (depan MBK), Jalan Teuku Umar (depan Makorem), dan Jalan Sultan Agung (perempatan Way Halim). Selanjutnya di Jalan Kartini (depan Central Plaza), dan Jalan Imam Bonjol (sekitar Universitas Saburai).

    Di Lampung Selatan ada 3 titik yaitu di Jalinsum Km 19-20 Pasar Natar. Jalinsum km 50-51 Simpang Merak Belantung dan Jalinsum km 86-87 Simpang 4 Pasar Tumpah. Di Metro juga ada 3 titik yaitu Jalan AH Nasution depan Pb Swalayan. Jalan A Yani depan Pb Swalayan, dan Jalan AH Nasution Simpang Santa Maria.

    Terakhir di Lampung Tengah ada 4 titik. Masing-masing di Jalinsum Bandar Jaya, Pertigaan Kampung Terbanggi Besar, Pertigaan Pasar Punggur, dan Jalan Lintas Kecamatan Trimurjo.

  • Pembangunan Jembatan Penghubung Metro dan Lampung Timur Rampung

    Metro (Lampost.co) – Pembangunan jembatan penghubung Metro dan Lampung Timur telah rampung. Masyarakat telah mendambakan jembatan tersebut sejak 30 tahun silam.

    Jembatan itu menghubungkan Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur dan Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Yang menangani pembangunan tersebut adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

    Gubernur Arinal Djunaidi berharap jembatan itu bisa mempermudah akses perekonomian masyarakat setempat. “Jadi, nama jembatan ini Jembatan Way STKIP PGRI Metro, itu warga yang menamakan. Alhamdulillah, tahun kemarin lewat Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dan kita sudah menyelesaikan ini,” kata dia saat peresmian jembatan, Selasa, 26 Maret 2024.

    Dia menambahkan, pembangunan jembatan itu menelan anggaran Pemprov Lampung Rp6,7 miliar.

    Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Muhammad Taufiqullah menyebut, pembangunan Jembatan Way STKIP PGRI Metro tersebut berlangsung sejak 2018. Pembangunan secara bertahap.

    “Ya, jembatan ini sudah di dambakan masyarakat Metro dan Batanghari dari 30 tahun lalu. Jembatan dengan panjang 39 meter ini bisa kita selesaikan dalam tiga tahap,” kata dia.

    “Awal itu kita bangun pada 2018, tahap kedua 2019 dan yang terakhir pada 2023. Sehingga, saat ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Mudah-mudahan, dengan adanya jembatan ini bisa menjadi akses mudah antarkabupeten kota, baik perekonomian maupun akses masyarakat lainnya,” kata dia.

    Dia mengaku, tidak ada hambatan selama proses pembangunan jembatan tersebut. “Alhamdulillah lancar, karena memang daerah kota ya, semua pekerjaan berjalan mulus. Selain ini juga, kita bangun juga ruas jalan kira-kira 150an meter menuju jembatan ini,” kata dia.

     

    Respon Positif

    Rampungnya pembangunan jembatan penghubung Metro dan Lamtim itu mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satunya dari Ketua RW 08, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Saparto. Menurutnya, jembatan ini menjadi akses bagi warga antarwilayah.

    “Terima kasih bapak Gubernur Lampung, pak Arinal Djunaidi. Dulu jembatan ini hanya bisa dilalui orang saja karena hanya dari sesek bambu. Tapi, setelah 30 tahun kita dambakan akhirnya di bangun juga jembatan beton yang kokoh ini,” kata dia.

    “Sekali lagi, kami mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arinal dan Pak Wahdi,” kata dia.

  • Tersangka Penistaan Agama Aulia Rakhman Segera Jalani Sidang Dakwaan

     Bandar Lampung (Lampost.co) – Tersangka kasus penistaan agama, Aulia Rakhman segera menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu, 27 Maret 2024. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Lampung telah menyatakan berkas komika telah lengkap atau P21.

    Berdasarkan situs resmi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tersangka akan duduk di meja pesakitan pada hari Rabu, 27 Maret 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan. Nomor perkaranya yaitu 196/Pid.sus/PN. Tjk.

    Dalam surat tersebut barang bukti yang diajukan yaitu satu buah flashdisk warna hitam, kapasitas 16 Gb dengan durasi video dua jam lebih.

    Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan membenarkan bahwa pihaknya telah melimpahkan berkas perkara. Selanjutnya jaksa yang menangani yaitu Yani Mayasari. “Sudah kami limpahan, yang pasti kami akan objektif,” kata dia, Selasa,26 Maret 2024.

    Kasus itu berawal saat komika berusia 33 tahun tersebut menerima tawaran untuk tampil di acara ‘Desak Anies’ di Kafe Bento. Acara itu di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Aulia Rakhman mendapat bayaran Rp 1 juta untuk tampil di sana.

    Video penampilan Aulia video saat stand up komedi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Aulia membawakan materi tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

    Aulia Rakhman menyebut jika arti dalam sebuah nama sudah tidak penting lagi bagi dirinya. Sebab, nama yang baik, tapi justru terlibat banyak kasus.

    Aulia Rakhman pun menyinggung nama Muhammad yang memiliki arti sangat baik, bahkan merupakan nama Rasulullah.

    “Coba lu cek di penjara ya, ada berapa nama Muhammad, kayak penting aja nama Muhammad itu sekarang ya, udah di penjara semua,” demikian kutipan materi stand up comedy yang terekam dalam video.

    Setelah viral, Polda Lampung kemudian menangkap Aulia dan menetapkannya menjadi tersangka penistaan agama.