Backup Lampost co

Author: Nur

  • Inspektorat Pastikan Tidak Ada Data Guru Honorer Fiktif di Pesawaran

    Pesawaran (Lampost.co) — Inspektorat Kabupaten Pesawaran melakukan pendataan guru honorer guna memastikan bantuan yang digelontorkan Dinas Pendidikan tepat sasaran dan tidak fiktif.

    Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesawaran Singgih Febriyanto mengatakan pihaknya telah membuat empat tim untuk melakukan pendataan secara langsung dengan turun ke sekolah-sekolah.

    “Iya kita sudah mulai dari bulan kemarin melakukan pendataan ini, jadi tim-tim yang kita bentuk itu dibagi untuk mendata guru honorer baik itu sekolah negeri ataupun swasta,” ujarnya, Selasa 31 Oktober 2023.

    Dirinya mengatakan, pendataan ini dilakukan guna mencocokkan data jumlah guru honorer yang ada di Dinas Pendidikan dengan jumlah guru honorer di lapangan.

    “Iya, kita hanya ingin memastikan saja data yang ada itu benar atau tidak, karena bantuan yang digelontorkan tersebut, wajib kita pantau dan kita pastikan kalau para guru honorer itu benar mendapatkan bantuan,” ujar dia.

    “Jangan sampai ada guru honorer yang fiktif, namanya ada di salah satu sekolah, ketika kita datangi sekolah tersebut, taunya hanya ada namanya saja sedangkan orangnya tidak tau dimana, tapi bantuannya keluar,” kata dia.

    Sementara itu, salah satu kepala Sekolah PAUD yang ada di Kecamatan Gedongtataan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh pihak inspektorat ini, dapat menertibkan guru honorer yang ada di Pesawaran.

    “Tentu saya menyambut baik dengan pendataan ini, karena di sekolah saya ini, ada data tiga orang guru tapi mereka tidak pernah mengajar di tempat saya. Makanya dengan pendataan ini tentunya dapat menertibkan data guru honorer yang ada,” katanya.

    Nurjanah

     

  • RPJPD Lampung 2025-2045 Dirancang Peka Modernisasi dan Berkelanjutan

    Bandar Lampung (Lampost.co)– Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung menggandeng stakeholder, akademisi, mahasiswa, dan perwakilan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lampung 2025-2045 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bandar Lampung pada , Selasa, 31 Oktober 2023.

    Kepala Bappeda Lampung, Mulyadi Irsan, menyebut arah RPJPD Lampung dirancang peka modernisasi dan berkelanjutan. Dia berharap partisipasi publik dalam penyusunan Ranwal RPJPD dapat memberi pandangan guna mencapai strategi yang efektif dan tepat sasaran.

    “Arah pembangunan harus mengedepankan kemampuan yang lebih cepat untuk mengadaptasi kemajuan teknologi, penentuan kebijakan yang adaptif, dan sejalan dengan pembangunan ramah lingkungan,” ujarnya dalam agenda tersebut, Selasa, 31 Oktober 2023.

    Beberapa megatren global atau tantangan pembangunan Provinsi Lampung dalam jangka waktu dua puluh tahun kedepan antara lain geopolitik dan geoekonomi, demografi global, pemanfaatan luar angkasa, perubahan iklim, peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, penduduk kelas menengah, perubahan keuangan internasional, peningkatan peran perdagangan internasional, peningkatan urbanisasi dunia, dan disrupsi teknologi.

    Salah satu isu pembangunan yang disorot Bappeda adalah jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk Lampung memiliki potensi yang cukup besar terhadap jumlah tenaga kerja dan sumber daya manusia (SDM) juga potensi pasar domestik bagi perekonomian.

    “Bonus demografi, penduduk usia produktif berperan penting sebagai pelaku utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, diperlukan langkah transformasi dari berbagai sektor melalui perencanaan yang inklusif. Hal ini agar RPJPD Lampung relevan dan tepat untuk kebutuhan pembangunan saat ini maupun dua puluh tahun kedepan.

    “Kita harus melakukan transformasi, bukan hal-hal biasa saja agar membawa Lampung sejalan dengan apa yang disusun pemerintah pusat,” kata dia.

    Fokus transformasi Provinsi Lampung dalam pembangunan daerah yakni pada sisi sosial, ekonomi dan tata kelola. Landasan transformasi itu diwujudkan melalui misi keluarga berkualitas, pemuda tangguh, masyarakat religius dan berbudaya, serta kehidupan yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

    Sementara kerangka implementasi transformasi terdiri dari pemerataan dan pengembangan wilayah, sarana prasarana berkualitas dan berkelanjutan, serta kesinambungan pembangunan.

    “Perlu strategi dan inovasi yang lebih liar (optimis dan berani dengan target). Mari wujudkan visi mandiri, maju, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

    Adapun tahapan pembangunan RPJPD yakni pada 2025-2029 fokus pada penguatan landasan transformasi pembangunan, 2030-2034 percepatan transformasi pembangunan, 2035-2039 pemantapan transformasi pembangunan, dan 2040-2045 perwujudan visi pembangunan. (CR3)

     

    Nurjanah

     

  • Program Gernas Tanaman Padi di Lokasi yang Memiliki Sumber Air

    Kalianda (Lampost.co) — Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPH-Bun) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan tanam padi program gerakan nasional (Gernas) di lokasi yang terdapat sumber air.

    “Kami melakukan penanaman padi program Gernas memang di lokasi yang terdapat sumber air seperti air dari pegunungan, embung dan sumur bor,”ujar Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPH-Bun Lampung Selatan Eka Saputera, Selasa, 31 Oktober 2023.

    Menurut dia, hasil monitoring yang dilakukan DTPH-Bun Lampung Selatan terhadap tanaman padi program Geenas di Lamsel masih cukup baik. Sebab, untuk lokasi lahan di Rajabasa sumber air dari gunung Rajabasa masih mencukupi. Selain itu, ada sumber air yakni berupa embung.

    “Jadi, kami tidak khawatir tanaman padi yang merupakan program pemerintah sampai kekeringan,”katanya, yang mengaku tengah di Jakarta mengikuti Dinas Luar (DL).

    Dia menjelaskan, untuk tanaman padi program Gernas di wilayah Kecamatan Kalianda persediaan air juga masih mencukup. Meskipun, masih ada kendala teganggan listrik yang tidak stabil. Akibat musim kemarau kali ini.

    “Kami berharap dalam waktu dekat ini hujan segera turun. Sehingga, tanam padi program Gernas dapat dilakukan di wilayah lain. Sebab, dari 1.338 hektare baru tertanam 700 hektare,”jelasnya.

    Nurjanah

     

  • Informasi Pasar Murah Disampaikan melalui Pamong Kecamatan

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menyebut pelaksanaan pasar murah hanya diinformasikan kepada pamong kecamatan setempat.

    Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol, mengeklaim pihaknya melakukan hal itu agar tidak ada pihak yang memborong komiditas yang saat ini dibutuhkan masyarakat, seperti gula, telur, dan beras.

    “Kadang-kadang kan masyarakat mengambil kesempatan, ya gitu.dia tahu jadwal itu dia bawa mobil lalu ngeborong,” katanya, Senin, 30 Oktober 2023.

    Baca juga: Pasar Murah Segera Digelar di Lapangan Korpri, Ingat Tanggalnya
    Wilson mengaku sejak tanggal 23 Oktober kemarin pasar murah dilaksanakan, sehari pihaknya dapat melaksanakan di 10 kelurahan di Bandar Lampung.

    “Sehari itu bisa satu sampai dua kecamatan pelaksanaan kita,” ungkapnya.

    Ia menyebut, pasar murah ini akan berlangsung hingga 7 Desember 2023 mendatang.

    “Sehari kita gelar di 2 kecamatan sekaligus. Nanti insyallah samapi 7 Desember. Kita ada dua putaran,” tuturnya.

    Wilson menjelaskan kebutuhan pokok yang akan dijual ada 7 bahan pokok diantaranya, beras, minyak goreng, telur, daging sapi dan juga ayam.

    “Harganya kita subsidi sebesar 3-10 ribu dari harga HET,” pungkasnya.

     

    Nurjanah

     

  • KPU Perketat Persyaratan Rekrutmen KPPS

    Pesawaran (Lampost.co) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran mewajibkan syarat rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melampirkan surat keterangan sehat.

    Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino mengatakan meskipun sampai saat ini memang belum ada tahapan perekrutan tersebut, nantinya saat perekrutan ada beberapa persyaratan yang diutamakan salah satunya kesehatan peserta.

    “Iya memang untuk perekrutan KPPS pada pemilu 2024 ini, sedikit lebih ketat dibandingkan dengan pemilu 2019, terutama terkait dengan persyaratan kesehatan yang kita perhatikan,” ujarnya,Senin 30 Oktober 2021.

    Dirinya mengatakan, perketat persyaratan ini sudah mulai dilakukan saat melakukan perekrutan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

    “Ini kita belajar dari Pemilu sebelumnya yang banyak memakan korban, KPPS yang gugur saat bertugas mengamankan Pemilu. Karena itu, faktor kesehatan calon anggota KPPS akan diperhatikan betul dalam rekrutmen nanti,” ujar dia.

    “Kalau untuk saat ini baru persyaratan itu saja yang kita ketahui, namun kalau untuk persyaratan yang lainnya seperti apakah ada batas usia dan lainnya, kita masih menunggu juklas juknisnya dari pusat,” kata dia.

    Dirinya mengatakan, di 11 kecamatan Kabupaten Pesawaran, pihaknya membutuhkan ribuan orang untuk menjadi petugas KPPS.

    “Di Pesawaran ada sekitar 1.381 TPS yang tersebar di 148 desa, jumlah itu dikali 7 KPPS hasilnya 9.667 orang, yang nantinya akan kita rekrutmen,” katanya.

    Nurjanah

     

  • Tiga Pelamar PPPK di Pesisir Barat Dibatalkan Kelulusannya

    Pesisir Barat (Lampost.co)—Tiga pelamar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pesisir Barat Lampung dibatalkan karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.

    Pembatalan hasil seleksi administrasi tersebut tertuang dalam surat pengumuman no : 800.1.2/08/PANSEL-CASNPB/2023 tentang Perubahan status hasil seleksi administrasi.

    Ketiga pelamar PPPK itu merupakan pelamar yang berasal dari formasi tenaga kesehatan. Sebelumnya ketiga pelamar PPPK tersebut telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

    “Ada tiga peserta PPPK formasi tenaga kesehatan sebelumnya lulus seleksi administrasi, kemudian dibatalkan karena ketidaksesuaian pada kualifikasi pendidikan yang ditetapkan dengan formasi yang dipilih,” kata Sri Agustini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Barat, Senin, 30 Oktober 2023.

    Dijelaskannya,ketiga pelamar PPPK itu memilih formasi pada ahli Pratama bidan (D-IV Kebidanan),sedangkan ketiganya memiliki kualifikasi D-IV bidan pendidik.

    Ketiganyapun sempat dinyatakan lulus seleksi administrasi karena pertimbangan memiliki Surat tanda registrasi (STR) Bidan.

    Namun, kata dia, setelah disesuaikan dengan Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, tahun 2023 Nomor. PT.01.03/F/1365//2023 tentang Persyaratan kualifikasi pendidikan dan STR dalam rangka seleksi PPPK 2023.

    Dalam surat edaran terkait dijelaskan persyaratan kualifikasi pendidikan untuk jabatan ahli pertama-bidan harus berprofesi bidan atau D-IV kebidanan dengan lulusan tahun 2021.

    Sementara ketiga pelamar itu merupakan D-IV Bidan Pendidik dan tidak bisa digunakan untuk mendaftar sebagai profesi bidan,karena ditemukan ada ketidak sesuaian dengan kualifikasi sehingga kelulusan ketiganya harus dibatalkan.

    “Karena ada ketidak sesuaian maka kelulusan ketiganya harus dibatalkan,” kata dia.

    Sedangkan, pelamar PPPK 2023 yang memasukan sanggah seleksi administrasi 274 dinyatakan memenuhi syarat.Para pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau memenuhi syarat berhak mengikuti seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN.

    Sementara, saktu dan lokasi Tes CAT akan diumumkan pada tahap selanjutnya. Menurut Sri, pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat pasca sanggah administrasi formasi guru sebanyak 124 pelamar.

    Sedangkan formasi kesehatan yang dinyatakan lulus pasca sanggah administrasi sebanyak 118 dan formasi teknis sebanyak 32 pelamar.

    “Kami mengimbau kepada para peserta seleksi agar belajar dengan serius agar nantinya bisa lulus seleksi PPPK 2023,” tukas dia.

    Nurjanah

  • Mulai 2024 Kades di Pesawaran Wajib Melaporkan LHKPN

    Pesawaran (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai 2024 mewajibkan seluruh kepala desa (kades) di kabupaten setempat untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Inspektur Inspektorat Pesawaran Singgih mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah menuangkan dalam bentuk draft peraturan bupati (perbub) yang mengakomodir kades sebagai wajib LHKPN.

    “Baru pada tahun ini kita mengajukan hal tersebut, ketika perbub tersebut telah terbit itu sebagai dasar yang bisa menguatkan agar kades wajib lapor LHKPN,” ujarnya,Minggu 29 Oktober 2023.

    “Sama saja seperti bupati, wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, auditor, camat, direktur RSUD yang wajib lapor LHKPN ini,” ujar dia.

    Menurutnya, pelaporan LHKPN untuk kades ini, adalah sebagai upaya preventif untuk mencegah tindak korupsi dalam pemerintahan desa.

    “Artinya para kades diharapkan berintegritas dalam kepemerintahan, dan menjadi bentuk kejujuran atas harta yang dimilikinya,” kata dia.

    Dirinya mengatakan, saat ini kades pun memiliki kuasa dalam mengatur unsur anggaran negara, yang artinya terdapat uang rakyat yang dikelola oleh para Kades.

    “Dalam mengemban jabatakan kades, tentu saja memiliki kewajiban secara akuntabilitas selaku pengelola dana desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD), jadi memang diperlukan adanya laporan LHKPN ini,” katanya.

    “Karena anggaran yang dikelola tersebut, kades punya kewajiban secara moral dan menunjukan kepada masyarakatnya bahwa telah mengelola anggaran negara secara sesuai, bersih dan transparan,” ujarnya

    Nurjanah

     

  • Kesadaran Kesehatan Tulang Sejak Dini Wujudkan Kualitas Kesehatan Lebih Baik

    Jakarta (Lampost.co)—Bangun kesadaran pentingnya menerapkan pola hidup sehat, termasuk kesehatan tulang, sejak dini demi mendorong peningkatan kualitas kesehatan setiap anak bangsa agar mampu mewujudkan generasi penerus yang kuat dan tangguh.

    “Bangsa yang sehat dapat dicapai salah satunya jika kesehatan tulang setiap warga negaranya juga sehat. Bagaimana kita bisa menyosialisasikan kepada masyarakat upaya untuk menyehatkan tulang dengan baik, merupakan langkah yang penting,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Osteoporosis Nasional (HON) 2023 yang digelar oleh Perkumpulan WargaTulang Sehat lndonesia (Perwatusi) di Plaza Utara Gelora Bung Karno, Minggu,29 Oktober 2023.

    Catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, osteoporosis merupakan salah satu dari 10 penyakit degeneratif utama di dunia.

    Bahkan, International Osteoporosis Foundation (IOF) memperkirakan jumlah penderita osteoporosis pada populasi berusia 60 tahun ke atas di Indonesia akan meningkat menjadi 288 juta orang pada 2050.

    Menurut Lestari, peringatan HON bertujuan membangun dan membentuk pola serta gaya hidup sehat masyarakat agar di masa depan bebas masalah tulang.

    Salah satu sasarannya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan tulang untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih sehat.

    Diakui Rerie, kemudahan dan kecanggihan teknologi terkini menghadirkan peluang dan tantangan.

    Selain peluang untuk mengakses sejumlah sumber daya pengetahuan dan panduan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, kemajuan teknologi juga melahirkan tantangan, karena kemudahan yang diberikan teknologi membatasi gerak manusia yang berdampak pada kesehatan tubuh.

    Menurut Rerie, dibutuhkan upaya maksimal untuk menjelaskan dan meneruskan pemahaman kepada setiap orang di sekitar kita terkait pentingnya kualitas kehidupan dan kesadaran membangun pola hidup sehat, termasuk kesehatan tulang.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berperan aktif untuk mewujudkan kesehatan tulang yang lebih baik bagi setiap anak bangsa.

    Rerie menegaskan diperlukan advokasi kebijakan dan political will yang kuat dari para pemangku kebijakan untuk mewujudkan pola hidup sehat dan kehidupan yang lebih baik bagi warga negara.

    Rerie mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan tulang agar dapat menjalani hidup lebih baik, sehat dan kuat melalui semangat kolaborasi semua pihak dalam mewujudkannya.

    Karena, tegas Rerie, dengan masyarakat yang sehat dan kuat dapat melahirkan generasi penerus yang mampu melanjutkan pembangunan dengan baik menuju terciptanya sejumlah target Indonesia Emas 2045.

    Nurjanah

  • Jelang Musim Hujan Pemkab Lambar Gencar Sosialisasi Program Asuransi Usaha Tani

    Liwa (Lampost.co)—Dalam rangka menghadapi perubahan musim dari kemarau ke musim hujan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat menggencarkan sosialisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lambar Natadjudin Amran mengaku sementara ini kegiatan usaha pertanian khususnya sawah masih belum bisa dilaksanakan akibat hujan yang belum merata.

    “Memang belakangan ini curah hujan sudah ada tapi kondisinya belum merata sehingga pengolahan lahan belum bisa dilakukan karena kondisi tanah juga masih kering,” kata dia.

    Menurutnya, jika dalam tiga Minggu kedepan curah hujanya sudah mulai meningkat atau tiga hari dalam seminggu sudah turun hujan maka kegiatan musim tanam sudah bisa dimulai.

    Untuk menghadapi datangnya musim hujan atau menyambut musim tanam ini maka pihaknya untuk sementara ini melalui petugas lapangan telah melakukan sosialisasi kepada petani untuk melakukan antisipasi banjir dengan cara membersihkan dan memperbaiki setiap saluran-saluran air. Tujuanya adalah agar saluran air nantinya bisa lancar guna meminimalisir dampak banjir.

    Kemudian meningkatkan kegiatan sosialisasi program AUTP kepada petani. Tujuanya untuk mengantisipasi kerugian bila terjadi bencana terhadap lahan pertanian.

    Menurutnya, ada dua kecamatan yang rentan terhadap bencana banjir yang perlu diwaspadai karena berpotensi atau dapat menyebabkan kerugian bagi lahan petani. Dua kecamatan itu adalah Suoh dan Bandarnegeri Suoh.

    “Untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana banjir maka diharapkan petani bisa mengikuti program AUTP. Program ini akan membantu petani karena angsuranya ringan yaitu hanya Rp36 ribu/ha/musim ditambah subsidi pemerintah,” kata dia.

    Dari jumlah premi yang dibayarkan petani , kata dia, maka petani bisa mengajukan klaim dana aruansi apabila tanaman padi petani mengalami kerugian akibat bencana dengan besaran ganti rugi sebesar Rp6 juta/hektar atau sesuai dengan kreteria yang ditetapkan.

    Program AUTP ini diberikan pemerintah untuk membantu petani apabila gagal panen akibat bencana, baik bencana karena hama dan penyakit maupun bencana kekeringan dan banjir. Pendaftaran dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanam.

    Nurjanah

     

  • Penyaluran Beras dari Bapanas Diperpanjang hingga 2024

    Bandar Lampung (Lampost.co)—Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan memperpanjang penyaluran beras dari Bapanas hingga Maret 2024.

    Plt Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Mohammad Yusuf , menyebut hal itu usai pihaknya menerima instruksi dari Presiden Jokowi saat kunjungan di Gudang Bulog, Jumat lalu.

    “Bantuan beras akan diperpanjang hingga Maret 2024 dengan jumlah 10 kilogram per keluarga penerima manfaat,” katanya, Minggu, 29 Oktober 2023.

    Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung telah selesai menyalurkan bantuan beras pada bulan Oktober, dan secepatnya bantuan beras akan disalurkan kembali pada November 2023.

    “Setelah itu beras akan kembali disalurkan pada Januari, Februari dan Maret 2024,” jelasnya.

    Yusuf mengaku belum mengetahui jumlah pasti keluarga penerimaan manfaat bantuan beras dari Bapanas. Dikarenakan setiap bulan jumlah penerima manfaat berbeda-beda.

    “Terkait jumlah penerima belum mendapatkan informasinya. Semoga tidak jauh berbeda dari sebelumnya yakni 58.483 keluarga penerima manfaat,” pungkasnya.

     

    Nurjanah