Backup Lampost co

Author: Putri

  • Siaga Hadapi Peningkatan Kasus DBD di Tanah Air

    Jakarta (Lampost.co)–Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat harus siaga menghadapi peningkatan kasus DBD. Salah satunya dengan bergerak bersama meningkatkan upaya pencegahan demam berdarah dengue atau DBD.

    “Pemerintah di setiap daerah harus mampu menggerakkan masyarakat dan aparatnya untuk bersama aktif melakukan pencegahan. Yakni dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Maret 2024.

    Kementerian Kesehatan RI hingga pekan ke-11 di tahun 2024 mencatat 35.556 kasus DBD dengan 290 angka kematian. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari periode yang sama pada 2023. Ketika itu kasus DBD pada minggu ke-11 tahun 2023 tercatat 15.886 kasus dengan 118 kematian.

    Menurut Lestari, tren peningkatan kasus dan kematian akibat DBD harus menjadi perhatian bersama. Mulai dari upaya pencegahan hingga kecepatan deteksi dan pertolongan dalam setiap kasus yang terjadi.

    Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat bergerak bersama secara aktif melakukan gerakan PSN dengan 3M (Menguras tempat penampungan air. Menutup tempat-tempat penampungan air hingga ulang berbagai barang yang berpotensi jadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti).

    “Pemerintah juga harus gencar memberi sosialisasi pemahaman masyarakat tentang gejala DBD dan penanganan daruratnya. Hal itu sebagai upaya mempercepat pertolongan sehingga mampu menekan angka kematian,” kata dia.

    Menurut Rerie, kesiapan para tenaga kesehatan dan kelengkapan kesehatan lainnya di daerah penting menjadi perhatian. Hal itu untuk menghadapi potensi ledakan kasus DBD tahun ini dan yang akan datang.

    Koordinasi pemerintah pusat dan daerah, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar diwujudkan dalam menghadapi tren peningkatan kasus DBD di tanah air.

    Segenap daya dan upaya, tegas Rerie, harus dilakukan secara bersama oleh segenap anak bangsa untuk mengendalikan dan mengatasi penyakit DBD, agar kita tidak terus kehilangan generasi penerus bangsa karena penyakit yang sudah berjangkit di Indonesia sejak 1968 itu.

  • Eva Dwiana Bersyukur atas Putusan MK Soal Perpanjangan Jabatan Kepala Daerah

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Eva Dwiana menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020. Walikota Bandar Lampung itu bersyukur atas putusan tersebut.

    “Alhamdulillah, itu berkat doa-doa dari teman-teman semua. Insyaallah, terimakasih banyak,” katanya, Jumat, 22 Maret 2024.

    Pengajuan gugatan perpanjangan masa jabatan itu oleh 11 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020. Yakni oleh Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal.

    Kemudian Bupati Malaka Simon Nahak, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Bupati Malang Sanusi, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid. Lalu, Bupati Rokan Hulu Sukiman, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Wali Kota Bontang Basri Rase, dan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar.

    Eva mengatakan bahwa patut mensyukuri keputusan tersebut, sebab ia masuk dalam daftar kepala daerah yang akan diperpanjang masa jabatannya. Ia akan menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

    “Saya dan Pak Deddy mengucapkan terimakasih dengan putusan tersebut,” kata dia.

    Sementara, Eva Dwiana masih enggan berkomentar banyak soal rencana Partai NasDem yang akan mengusungnya dalam Pilkada 2024. Namun ia memberikan isyarat bahwa siap kembali maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2024 bersama Deddy Amarullah.

    “Kalo kami (Deddy Amarullah) pasangan sejati, kalau yang di sana (Herman HN) pasangan sehidup semati,” kata Eva.

    Kabar majunya Eva Dwiana dalam bursa pemilihan walikota mencuat setelah pernyataan DPW NasDem Lampung. Partai milik Surya Paloh itu mengaku mantap mengusung petahana Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

    “Pada Pilwakot 2020 NasDem juga pengusung Ibu Eva. Kami anggap Bu Eva Dwiana juga berprestasi. Jadi layak untuk NasDem mengusung beliau kembali” ujar Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi DPW NasDem Lampung Rakhmat Husein.

  • Konvoi dan Main Petasan Saat Malam Takbiran Bisa Dipidana

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika menyatakan bahwa konvoi dan menyalakan petasan saat malam Idulfitri melanggar aturan. Keduanya termasuk pelanggaran sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

    Kedua aturan tersebut, yakni larangan konvoi dan menyalakan petasan tertuang dalam Maklumat Kapolda Lampung Mak/I/III/2024. Maklumat itu tertuju kepada masyarakat Provinsi Lampung terkait keamanan dan ketertiban selama Ramadan 2024.

    Menurut Helmy, maklumat itu berdasar atas maraknya aktivitas yang berpotensi menggangu kamtibmas, seperti tawuran dan balap liar. Harapannya dengan ada aturan tersebut, kondusifitas masyarakat dapat terjaga selama ramadan hingga Idulfitri 2024.

    “Diharapkan masyarakat Lampung bisa mematuhi maklumat ini,” karanya, Jumat, 24 Maret 2024.

    Dalam maklumat tersebut Kapolda melarang berkonvoi kendaraan saat malam takbiran atau malam Idulfitri 2024. Menurutnya aktivitas itu melanggar Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

    “Konvoi kendaraan hanya untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri,” kata dia.

    Kemudian, kepolisian juga melarang bermain petasan atau kembang api. Sebab hal tersebut melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

    Selain mengatur tentang larangan konvoi dan menyalakan petasan, maklumat tersebut juga berisi sanksi bagi pelaku perang sarung dan balap liar. Untuk balapan liar melanggar Pasal 115 dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Kemudian untuk tawuran melanggar Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan Pasal 489 KUHP yang merupakan bentuk pelanggaran. Helmy mengimbau personel kepolisian menindak pelaku yang terbukti melanggar aturan-aturan tersebut.

    “Bila anggota kepolisian menemukan aktivitas-aktivitas itu, maka bisa melakukan penindakan kepolisian sesuai dengan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP dan Pasal 218 KUHP. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Lampung,” kata Helmy.

  • BI Lampung Siapkan Uang Kartal Rp4,3 Triliun untuk Lebaran

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung siapkan uang kartal Rp4,3 Triliun selama Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2024. Jumlah tersebut naik 30,3% dari periode tahun 2023.

    Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan mengatakan pihaknya menyiapkan uang kartal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab banyak masyarakat membutuhkan uang tunai menjelang Lebaran Idulfitri.

    “Untuk mendukung ketersediaan akan kebutuhan masyarakat terhadap uang terutama selama Ramadan dan Idulfitri. BI akan mendukung dengan menyediakan uang kartal,” ujarnya, Jumat, 22 Maret 2024.

    Junanto mengatakan jumlah peredaran uang oleh BI setiap tahunnya selalu berubah. Untuk jumlah tahun ini mengalami peningkatan Rp3,3 triliun dari periode sebelumnya.

    “Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,3 triliun atau meningkat sebesar 30,3%,” kata dia.

    Selain penyediaan uang tunai, BI juga selalu mendorong masyarakat untuk lebih menggencarkan transaksi secara digital. Yakni melalui program QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard milik Bank Indonesia.

    “Pembayaran secara non tunai menawarkan kepraktisan, efisiensi, dan menghemat waktu serta terhindar dari peredaran uang palsu,” kata dia.

    Menurut Junanto, Bank Indonesia menyiapkan uang kartal Rp4,3 triliun saat ramadan dan lebaran karena menjadi momentum pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seiring dengan aktivitas konsumsi ikut meningkat, kebutuhan akan uang tunai juga akan mengalami peningkatan.

    “Jadi kami memang siapkan uang tersebut. Apalagi menjelang lebaran biasanya masyarakat mulai menukarkan uang dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan,” kata dia.

  • THR ASN di Lampung Tengah Menyesuaikan Keuangan Daerah

    Gunungsugih (Lampost.co)–Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih mengupayakan anggaran untuk pembayaran THR ASN di lingkup kerjanya. Rencananya, ASN dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menerima THR sesuai kondisi keuangan daerah.

    “Itu, insyaallah. Kami lagi rapat-rapat, lagi mengupayakan (THR),” kata Pj Sekkab Lampung Tengah, Kusuma Riyadi, Jumat, 22 Maret 2024.

    Mengenai kepastian pencairan THR, Kusuma mengaku pemerintah kabupaten masih terus mengupayakan dapat terbayars sebelum Idulfitri 2024. Namun untuk besaran THR tersebut akan menyesuaikan keadaan keuangan daerah.

    “Kami benar-benar lagi mengupayakan. Terus terang kami menyesuaikan keuangan daerah,” jelasnya.

    Kepastian waktu pembayaran THR ASN di Lampung Tengah juga belum bisa dijelaskan oleh Kusuma. Sebab saat ini pihak pemerintah kabupaten masih melakukan berbagai rapat bersama.

    “Pak Bupati sedang mengupayakan, lagi rapat pembahasan,” katanya.

    THR ASN Cair 100% Tahun Ini

    Sesuai jadwal pemerintah, Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Negara (ASN) hingga pensiunan mulai cair hari ini, Jumat, 22 Maret 2024. ASN tersebut yakni para PNS, TNI, dan juga Polri.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan pecairan THR ASN akan 100% tahun ini. Hal itu sesuai janji Presiden Jokowi, di mana akan membayarkan 100% THR dan gaji ke-13 untuk ASN/PNS, TNI/Polri dan pensiunan.

    Skema pembayaran 100% itu menjadi yang pertama sejak masa pandemi Covid-19. Sebab saat pandemi, komponen THR para ASN, TNI-Polri, dan pensiunannya tidak 100%.

    Pembayaran besaran THR secara penuh atau 100% itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas (gaji ke-13) yang ditandatangani Jokowi pada 13 Maret 2024.

  • PSGA UIN RIL Rekrut Duta Konselor Cegah Kekerasan Seksual

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN RIL menekrut duta konselor. Hal itu menyikapi meningkatnya isu kekerasan seksual di masyarakat belakangan.

    Kepala PSGA UIN RIL, Suslina mengatakan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melakukan duta konselor sahabat Unit Layanan Terpadu (ULT). Pelaksanaannya di Ruang Seminar Gedung Rektorat Lantai 3 pada Jumat, 22 Maret 2024.

    Tujuan dari perekrutan duta konselor itu yakni menekan kasus kekerasan seksual yang terjadi, terkhusus di lingkungan pendidikan. Sebab berdasarkan data Simfoni PPA per 16 Maret 2024, setidaknya ada 49 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Lampung.

    Adapun proses rekrutmen duta konselor itu terdiri dari pendaftaran, tes seleksi asesmen, serta pembekalan dan pelatihan bagi duta konselor terpilih. Tes assesmen oleh Tim Psikologi UIN Raden Intan Lampung dengan peserta 137 mahasiswa.

    Hasil seleksi duta konselor ini nantinya akan diumumkan pada 28 Maret 2024. Selanjutnya, bagi yang lolos akan mengikuti pembekalan dan pelatihan yang akan dilaksanakan pada 17 – 18 April 2024 mendatang.

    Menurut Suslina, tugas dari duta konselor yang terpilih yakni berpartisipasi dalam membantu menekan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi.

    “Tidak hanya itu, adik-adik nanti akan kami libatkan bersama Tim Konselor UIN Raden Intan Lampung. Dalam pendampingan kasus-kasus kekerasan di dalam kampus maupun luar kampus,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua LP2M, Prof Kumedi Ja’far mengatakan duta konselor juga dapat menangani kasus kekerasan seksual. Hal itu dapat menambah wawasan dan pengalaman para mahasiswa yang terpilih menjadi duta konselor.

    “Peran duta konselor ini sebagai pembelajaran sekaligus bekal untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di manapun berada. Baik di rumah, di kampus, di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi artinya tidak serta-merta hanya di kampus. Ilmu dan pengalaman yang kalian dapatkan pasti akan sangat bermanfaat,” ujar Prof Kumedi.

  • Jumat Curhat, Polisi Tampung Keluhan Pengunjung Pasar

    Krui (Lampost.co)–Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra bersama jajaran melaksanakan Jumat Curhat. Kali ini para polisi itu mengunjungi Pasar Way Batu di Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah, Jumat, 22 Maret 2024.

    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendengar langsung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kehadiran polisi juga bertujuan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama Ramadan.

    “Kegiatan Jumat Curhat ini sebagai wadah untuk terjalinnya hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat. Kami juga menyerap aspirasi dan menekan potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Pesisir Barat” kata Alsyahendra.

    Alsyahendra mengatakan kegiatan Jumat Curhat di pasar juga bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok dan meninjau harga sembako. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, serta instruksi Kapolri.

    “Instruksinya untuk melakukan pengecekan harga sembako setiap harinya. Mengantisipasi inflasi dan menghindari terjadinya penimbunan bahan pokok,” katanya.

    Berdasarkan peninjauan saat Jumat Curhat, ketersediaan bahan pangan di Pasar Way Batu masuk dalam kategori aman. Selain itu, harga bahan pokok di pasar tersebut cukup stabil.

    “Alhamdulillah di Pasar Way Batu ketersedian bahan pokok cukup untuk kebutuhan selama Ramadan sampai Idul Fitri 1445 H. Tidak ada kenaikan harga bahan pokok masih relatif stabil dan normal tidak ada lonjakan harga yang signifikan,” ujarnya.

    Alsyahendra berharap kondusifitas baik dalam hal ketersediaan bahan pangan dan keamanan masyarakat dapat terus terjaga.

  • 300 Hektar Lahan TNWK Terbakar Diduga Ulah Pemburu Liar

    Sukadana (Lampost.co)–Plt Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Hermawan mengatakan 300 hektare lahan terbakar saat peristiwa kebakaran Rabu (20/3) kemarin. Dugaan awal, pelaku pembakar ratusan hektare lahan TNWK itu ulah pemburu liar.

    Hermanwan mengatakan 300 hektare lahan TNWK yang terbakar itu merupakan semak belukar dan ilalang kering. Api mulai membakar semak tersebut sekira pukul 13.15 WIB dan padam pada tengah malam.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, titik api pertama muncul di lokasi Simpang Mitis grid 20 G Resort Susukan Baru, Seksi PTN Wilayah I Way Kanan. Untuk memadamkan api, Balai TNWK mendapat bantuan dari TNI, Polri dan masyarakat sekitar.

    “Pemadaman menggunakan empat unit mobil pemadam. Yang membuat lama memadamkan api karena sulitnya akses masuk kelokasi kebakaran,” jelas Hermanwan.

    Sementara mengenai penyebab kebakaran, Hermanwan mengatakan bahwa dugaan awal merupakan ulah pemburu liar. Pembakaran itu bertujuan untuk menumbuhkan rumput muda sehingga hewan liar keluar dan berkumpul di lokasi tersebut.

    “Semacam menjebak, kalau sudah terbakar nanti tumbuh rumput muda. Agar satwa seperti Menjangan, Rusa, Kancil dan yang lain berdatangan. Tujuannya dengan mudah pemburu mendapat buruannya ,” kata dia.

    Menurut Hermanwan pembakaran lahan oleh pemburu liar sudah sering terjadi. Bahkan beberapa pelaku sudah tertangkap dan mengakui perbuatannya.

    “Beberapa pelaku yang sudah tertangkap pengakuannya seperti itu, motif membakar semak untuk mempermudah target buruan,” imbuhnya.

    Ia mengimbau kepada seluruh petugas dan pegawai Balai TNWK untuk siaga terhadap peningkatan perburuan liat. Sebab, perburuan liat kerap meningkat menjelang perayaan Idulfitri atau lebaran.

    “Sehingga pihak Balai TNWK akan memperketat patroli terutama wilayah seksi 1 dan seksi 2 yang rawan dengan perburuan,” kata Hermawan.

  • Petani Terdaftar di e-RDKK Bisa Tebus Pupuk Pakai KTP

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Petani yang terdaftar dalam sistem e-RDKK kini dapat menebus pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). E-RDKK merupakan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok bagi para petani.

    Kabid Parasarana dan Sarana Pertanian Dinas KPTPH Lampung, Tubagus M. Rifki mengatakan proses peralihan sistem itu sudah berlangsung sejak Januari 2024. Sementara pada Februari, petani terdaftar sudah bisa menggunakan KTP untuk membeli pupuk bersubsidi.

    “Sekarang sudah bisa petani hanya datang membawa KTP untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujarnya, mengutip Antara, Jumat, 22 Maret 2024.

    Rifki menjelaskan bahwa sejak Februari 2024, kios petani telah beralih ke aplikasi e-Alokasi untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Tetapi, petani yang belum terdaftar tidak bisa menggunakan KTP untuk beli pupuk subsidi.

    “Jadi untuk pengambilan pupuk bersubsidi menggunakan KTP hanya untuk petani yang sudah masuk sistem e-Alokasi. Juga dalam sistem e-RDKK dan manajemen penyuluh pertanian, kalau tidak terdaftar tidak bisa,” ujarnya.

    Menurut Rifki, sistem tebus pupuk subsidi menggunakan KTP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada petani. KTP petani tersebut nantinya berfungsi untuk mengetahui jatah pupuk yang bisa diperoleh.

    Cara Menebus Pupuk Subsidi dengan e-RDKK

    Proses penukaran pupuk subsidi menggunakan KTP melibatkan petani datang ke kios pengecer pupuk yang telah terdaftar dalam aplikasi i-Pubers. Setelah menyerahkan KTP, selanjutnya adalah proses transaksi dan pembayaran.

    Terakhir, petani yang terdaftar dalam e-Alokasi dan e-RDKK dapat mengabadikan momen bersama pupuk subsidi yang telah mereka dapatkan.

    “Total jumlah NIK petani yang terdaftar di e-RDKK ada sebanyak 678 ribu. Tentu petani ini tidak menebus secara bersama tapi bergantian. Sesuai dengan musim tanam. Penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan KTP per tanggal 10 setiap bulannya,” kata Rifki.

    Rifki juga menyebutkan bahwa selain pupuk subsidi, ada alokasi bantuan untuk pupuk organik dari pemerintah daerah melalui APBD. Namun jumlahnya tidak terlalu besar karena hanya untuk melengkapi distribusi pupuk subsidi.

    Menyikapi kebijakan baru tersebut, petani asal Kabupaten Lampung Selatan, Haryono mengaku sangat terbantu. Ia berharap program tersebut dapat memperlancar prnyaluran pupuk bersubsidi.

    “Sekarang petani bisa nebus pupyk subsidi menggunakan KTP. Alhamdulillah saya masuk dalam kelompok tani jadi bisa ikut program tersebut,” ujarnya.

    Haryono mengatakan meski proses penyaluran pupuk berjalan lancar, ia berharap agar pemerintah meningkatkan kuota pupuk subsidi kepada petani.
    “Kemarin hanya dapat satu kuintal untuk seperempat hektare, harapannya bisa ditambah lagi dan jangan sampai sulit mendapatkan pupuk untuk petani karena sekarang kita sedang musim tanam mengejar hujan yang masih ada karena banyak sawah tadah hujan,” kata dia.

  • THR ASN hingga Pensiunan Mulai Cair Hari Ini

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Sesuai jadwal pemerintah, Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Negara (ASN) hingga pensiunan mulai cair hari ini, Jumat, 22 Maret 2024. ASN yang dimaksud yakni para PNS, TNI, dan juga Polri.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan pecairan THR ASN melalui ke rekening masing-masing. Khusus untuk pensiunan, pengiriman dana THR melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

    “Pencairan THR untuk penerima pensiunan tanggal 22 Maret 2024 melalui transfer dari PT Taspen dan Asabri ke rekening penerima pensiun,” kata Deni.

    Deni mengatakan, untuk pencairan THR pegawai pemerintahan aktif, sesuai dengan pengajuan dari satuan kerja masing-masing. Yakni melalui Kementerian atau lembaga ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

    “Pencairan THR untuk PNS, juga tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan pengajuan satker K/L ke KPPN,” ujar dia.

    Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp99,5 triliun untuk membayar THR dan gaji ke-13 tahun ini. Rinciannya, Rp48,7 triliun untuk keperluan THR. Sementara sisanya, Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13.

    Hal itu sesuai janji Presiden Jokowi, di mana akan membayarkan 100% THR dan gaji ke-13 untuk ASN/PNS, TNI/Polri dan pensiunan.

    Skema pembayaran 100% itu menjadi yang pertama sejak masa pandemi Covid-19. Sebab saat pandemi, komponen THR para ASN, TNI-Polri, dan pensiunannya tidak 100%.

    Pembayaran besaran THR secara penuh atau 100% itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas (gaji ke-13) yang ditandatangani Jokowi pada 13 Maret 2024.

    Pemkot Bandar Lampung SIapkan Rp45 Miliar untuk THR ASN

    Pemkot Bandar Lampung menyiapkan anggaran Rp45 miliar untuk membayar THR ASN tahun 2024. THR ASN bakal dibayarkan 10 hari menjelang hari raya Idulfitri 2024.

    “Kalau (pembayaran) THR ASN Bandar Lampung nanti 10 hari menjelang Idulfitri,” kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Selasa, 19 Maret 2024.

    Tak hanya THR, Eva pun juga akan membayarkan tunjangan kinerja (tukin) kepada ASN Pemkot Bandar Lampung. Saat ini pemkot masih melakukan penghitungan kebutuhan THR dan Tukin bagi ASN di Bandar Lampung

    “Insyaallah, tukin juga kita keluarkan. Untuk tenaga kontrak juga nanti kami keluarkan,” kata dia.