Bandar Lampung (Lampost.co): Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung mengatakan jika hingga saat ini belum mendapatkan informasi dan laporan terkait adanya bantun sosial (bansos) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Terkait informasi tersebut, kami langsung koordinasi dengan Kementerian Sosial. Memang Kemensos mengatakan akan ada bansos namun belum bisa dijelaskan detail karena itu dari Kemenkeu,” kata Kepala Dinsos Provinsi Lampung Aswarodi, Rabu, 15 Maret 2023.
Menurutnya, Kementerian Sosial sendiri belum mendapat info lengkap dari Kemenkeu terkait penyaluran bansos APBN senilai Rp8,36 triliun tersebut. “Karena mereka (Kemensos) sedang fokus terkait proses penyaluran bansos sembako/ BPNT yang juga akan disalurkam ke penerima,” kata dia.
Menurutnya jika nanti akan dialokasikan per daerah, pasti akan disamaratakan waktu pembagiannya. “Untuk dana yang diterima itu bisa saja berbeda dilihat dari total penerimanya, tapi kalau waktu kemungkinan akan disamakan dengan senua Provinsi di Indonesia. Cuma memang kami belum ada waktu pastinya,” katanya.
Sebab menurutnya, untuk proses pembagian bansos dari pemerintah pusat biasanya akan dikirim langsung oleh keluarga penerima manfaat (KPM). “Bisa dikirim ke rekening KPM bisa juga melalui Kantor Pos, karena biasanya seperti itu, kami pemerintah daerah tidak terlibat,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah sifatnya mengirimkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). “Kami kirimkan data yang sudah ada, untuk siapa yang menerima itu kebijakan Kemensos, bisa dari data penerima PKH, BPNT atau bisa juga yang bukan penerima bansos tersebut,” kata dia.
Kementerian Keuangan akan mengucurkan dana Rp8,36 triliun dari APBN untuk bansos pangan yang berisikan beras, telur dan ayam yang akan disalurkan menjelang Ramadan 1444 Hijriah melalui Kementerian Sosial.
Adi Sunaryo
