Backup Lampost co

Category: Lamban Pilkada

  • Caleg Terpilih Dinilai Layak Maju di Bursa Pilwakot Bandar Lampung

    Caleg Terpilih Dinilai Layak Maju di Bursa Pilwakot Bandar Lampung

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat calon wali kota Bandar Lampung periode 2024–2029.

    DPW NasDem Provinsi Lampung misalnya, yang menyodorkan nama petahana Eva Dwiana yang masih kader PDI P.

    Selain itu, DPD PDI P Lampung juga menyebut beberapa kader internal lainnya, seperti Ketua DPRD Wiyadi, dan anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana. Lalu kader PDI P Lampung Deddy Wijaya Chandra dan Tony Wijaya. Serta anggota DPRD Lampung Lesty Putri Utami.

    Selain nama-nama tersebut, caleg DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan (Dapil) Lampung 1 juga dinilai layak sebagai calon wali kota atau wakil wali kota Bandar Lampung.

    Orang-orang tersebut adalah Fauzan Sibron (NasDem 40.823), Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra 40.469), dan Kostiana (PDI P, 17.785). Lalu Naldi Rinara (NasDem 17.140), Taufik Rahman (PKB, 16.615) dan Ade Utami Ibnu (PKS, 13.669). Kemudian Yusirwan (PAN, 13.359), Najiulah Syarif (PKB, 615) dan Andhika Wibawa (Gerindra,  13.280). Ada juga nama Budimans AS (Demokrat 10.477) dan Handitya Narapati (Golkar 9.975).

    Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansah mengatakan, para pemenang Pemilu DPRD Lampung Dapil Lampung 1 juga berpotensi maju sebagai calon wali kota atau wakil wali kota. “Apalagi mereka sudah punya suara yang signifikan,” kata dia, Kamis, 7 Maret 2024.

    3 Kali

    Dari 11 nama tersebut, Candrawansah mencotohkan Taufik Rahman. Salah satu kader PKB itu sudah tiga kali jadi anggota DPRD Kota dan kini naik ke provinsi.  Kemudian, ia juga menilai bahwa Kostiana sudah memiliki basis masa di Kota Tapis Berseri.

    Lalu, Naldi Rinara juga memiliki potensi yang besar. Selain sebagai ketua NasDem Bandar Lampung, ia juga pernah berkontestasi di Pilkada.

    ” Nadi Rinara juga menjadi kader sekaligus Ketua Nasdem kota yang potensial dan sudah layak untuk bisa berkompetisi. Karena sudah ada pengalaman berkompetisi di calon wakil bupati Pesawaran. Saya rasa berbeda antara Pesawaran dan Bandar Lampung yang basis Rinaldi ada di Bandar Lampung,” kata dia.

    Rahmat Mirzani Djausal juga menurut Chandra layak berkontestasi di Pilwakot apalagi Gerindra sebagai pemenang. Ia menganalisa Mirza akan maju sebagai calon gubernur Lampung.

    Salah satu caleg terpilih DPRD Provinsi Lampung Fauzan Sibron mengaku akan fokus sebagai anggota legislatif. “Saya kayaknya fokus di DPRD aja,” kata dia.

  • Gerindra Usulkan 3 Nama di Pilkada Lampung Utara

    Gerindra Usulkan 3 Nama di Pilkada Lampung Utara

    Kotabumi (Lampost.co): Partai Gerindra mengusulkan tiga nama sebagai kandidat dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara 2024. Ketiganya yakni, Dewi Mayang Suri Djausal, M Yusrizal, dan Mikdar Ilyas. Mereka merupakan kader yang duduk sebagai anggota legislatif dalam Pemilu tahun ini.

    Juru bicara Partai Gerindra Lampura, Romli menjelaskan pimpinan Partai Gerindra Lampung telah mengamanahkan. Bahwa ketiga nama tersebut untuk dipersiapkan maju dalam Pilkada di Lampung Utara 2024.

    “Pimpinan menilai ketiga nama tersebut sangat layak dan memiliki kapasitas untuk maju sebagai calon bupati Lampung Utara,” kata Romli, Kamis, 7 Maret 2024.

    Partai Gerindra, menurutnya saat ini tengah mempersiapkan kader terbaiknya mengikuti kontestasi Pilkada 2024, termasuk di Kabupaten Lampung Utara.

    Partai Gerindra sendiri, lanjutnya, diprediksi menjadi pemenang Pemilu di Kabupaten Lampung Utara dengan raihan 8 kursi dan 59.225 suara di 7 derah pemilihan (dapil) yang ada di Lampura.

    “Dengan keyakinan ini, kami akan menunjukkan kerja nyata bagi masyarakat banyak. Salah satunya melalui kontestasi pilkada ini,” tambahnya.

    Sementara itu, di Kota Bandar Lampung Partai Gerindra bakal menjadi partai pemenang pada Pemilu 2024. Gerindra juga diprediksi meraih kursi Ketua DPRD periode 2024-2029.

    Atas raihan kursi tersebut, Ketua DPC Gerindra Bandar Lampung Andhika Wibawa mengatakan, Partai Gerindra fokus mengawal hasil rekapitulasi,hingga pada penetapan kursi DPRD Bandar Lampung di KPU RI.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • KPU Lampung Buka Pendaftaran Lembaga Pemantau Pilkada 2024

    KPU Lampung Buka Pendaftaran Lembaga Pemantau Pilkada 2024

    Bandar Lampung (Lampost.co) – KPU Provinsi Lampung membuka pendaftaran pemantau Pilkada sejak 27 Februari—16 November 2024. Untuk diketahui bahwa KPU RI telah menerbitkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang  Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    Dalam PKPU tersebut juga memuat tahapan dan jadwal. “Jadi untuk pemantau Pilkada sudah kami buka, silahkan yang ingin mendaftar, bisa langsung ke Kantor KPU,” ujar Komisioner KPU Lampung Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Antoniyus Cahyalana, Kamis, 29 Februari 2024.

    Persyaratan pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) bagi yang ingin mendaftar yaitu, berbadan hukum. Lalu bersifat independen, dan mempunyai sumber dana yang jelas. Selain itu, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Lampung sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

    “Juga harus menyiapkan sejumlah kelengkapan dokumen. Kami berharap partisipasi masyarakat, khususnya dalam rangka mengawal jalannya Pilkada serentak 2024,” kata dia.

    Adapun tahapan dan jadwal Pilkda yaitu pengumuman pendaftaran berlangsung pada  24–26 Agustus 2024. Kemudian penelitian persyaratan calon pada 27–29 Agustus 2024. Selanjutnya pelaksanaan kampanye pada 25 September 2024–23 November 2024. Lalu pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024.

    “Kami siap mengikuti  dan melaksanakan ketentuan yang sudah KPU RI keluarkan, termasuk dalam tahapan Pilkada,” kata dia.

    Dia menjelaskan dalam setiap tahapan Pilkada, biasanya terdapat petunjuk teknis yang lebih spesifik. Seperti surat edaran KPU RI dan hal lainnya. Oleh karena itu, setiap tahapan Pilkada, nantinya akan berjalan berdasarkan instruksi dari KPU RI.

  • Logistik Pemilu di Pesisir Barat Segera Didistribusikan

    Logistik Pemilu di Pesisir Barat Segera Didistribusikan

    Pesisir Barat (Lampost.co) — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Barat, Zairi Opani memastikan pendistribusian logistik pemilu di daerah setempat akan segera disalurkan.

    Adapun pendistribusian akan dilakukan ke 10 kecamatan yang ada di kabupaten itu dari total 11 Kecamatan yang ada.

    “Iya kemarin Sabtu, kami telah mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah kecamatan Bangkunat, dan pada hari ini kami menyalurkan ke 10 kecamatan lainnya,” kata dia.

    Marlini mengatakan pendistribusian logistik pemilu dilakukan lebih awal ke wilayah Kecamatan Bangkunat karena merupakan lokasi dengan jarak tempuh paling jauh di kabupaten itu.

    “Karena harus melalui medan jalan yang sulit untuk sampai ke wilayah enclave Wayharu yang ada di kecamatan itu,” kata dia.

    Ia juga mengatakan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) diseluruh wilayah kabupaten itu sebanyak 490 TPS, termasuk satu diantaranya satu TPS khusus di Rutan kelas II B Krui.

    “Untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 119.655,” kata Marlini.

    Sementara itu Bupati Agus Istiqlal berharap hajat besar pesta demokrasi kali ini dapat terlaksana dengan baik, sejuk, dan damai.

    “Pemkab mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada TNI dan Polri atas kerjasamanya dalam segala rangkaian pengamanan tahapan sampai pada pelaksanaan Pemilu 2024,” kata dia.

    atika

  • Bawaslu Mesuji Mulai Buka Rekrutmen TPS, Ini Syaratnya

    Bawaslu Mesuji Mulai Buka Rekrutmen TPS, Ini Syaratnya

    Mesuji (Lampost.co) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mesuji mulai membuka pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pemilu pada Selasa, 2 Januari 2024.

    Ketua Bawaslu Mesuji, Deden Cahyono pendataran pendafdtan dimulai dari hari ini (Selasa) 2 Januari hingga 6 Januari 2024 mendatang

    Mesuji (Lampost.co) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mesuji mulai membuka pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pemilu pada Selasa, 2 Januari 2024.

    Ketua Bawaslu Mesuji, Deden Cahyono pendataran pendafdtan dimulai dari hari ini (Selasa) 2 Januari hingga 6 Januari 2024 mendatang

    Syarat untuk jadi TPTS, lanjut Deden, minimal berusia 21 tahun dengan ijazah terakhir SMA atau sederajat. Untuk gaji, mereka akan diberikan Rp1000.000 untuk sekali tugas di bulan pemilu tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No 5/5715/MK.302/2022,” jelas Deden.

    Gaji itu, masih kata Deden, naik hingga 50% yang dalam Pemilu 2019 silam hanya Rp650.000.

    “Nantinya PTPS bertugas mulai dari sebelum TPS dibuka sampai dengan selesainya rekapitulasi suara di tingkat TPS. Mereka juga bertugas untuk melakukan pengawasan distribusi undangan kepada pemilih untuk datang ke TPS,” tukasnya.

    Atika Oktaria

  • Bawaslu Lampung Tengah Belum Temukan Pelanggaran di Hari Pertama Kampanye

    Gunungsugih (Lampost.co) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah belum menemukan pelanggaran di hari pertama masa kampanye, pada tahapan Pemilu, yang berlangsung pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang. Pelanggaran pada masa kampanye yang dilakukan peserta pemilu dapat berimbas pada larangan berkampanye.

    Meski demikian dari sisi pengawasan, Bawaslu setempat telah melakulan pencegahan terjadinya pelanggaran, salah satunya dengan terus memberikan imbauan.

    “Sejauh ini blm ada informasi terkait adanya pelanggaran. Kita terus memberikan himbau ke KPU dan Partai Politik untuk mematuhi aturan kampanye sesuai PKPU Nomo 15 Tahun 2023,” kata Ketua Bawaslu Lampung Tengah, Yuli Efendi, Selasa, 28 November 2023.

    Sejumlah aktifitas peserta pemilu yang rentan akan pelanggaran bakal menjadi fokus jajaran Bawaslu hingga Panwascam dalam upaya pengawasan terlebih yang tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye . Tentunya setiap pelanggaran bakal ada penerapa sangsinya.

    “Pelanggaran yang rentan terjadi dan kami terus awasi berkaitan dengan pertemuan yang tidak ber STTP, kampanye berupa iklan dimedia elektronik dan cetak, kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU akan kita awasi,” jelasnya.

    Para peserta pemilu, dihariskan menyampaikan pemeberitahuan kepada Bawaslu dan KPU dalam pelaksanaan kampanye. Jika tidak maka akan ada sangsi, mulai dari pembubaran hingga larangan kampanye.

    “Kampanye yang tidak ber STTP bisa diberhentikan. Pelanggaran administrasi bisa sampai dilarang berkampanye,” ujarnya.

    Atika Oktaria

  • KPU Lamteng Imbau Caleg Laksanakan Kampanye Riang Gembira

    Gunungsugih (Lampost.co) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah berpesan kepada para Calon Anggota Legislatif untuk melaksanakan kampanye dengan damai dan sejuk, sehingga tercipta pemilu pada tahun 2024 mendatang secara riang gembira.

    Hal tersebut disampaikan seiring dengan telah dilaksanakan rapat koordinasi penentuan lokasi pemasangan APK oleh pihak terkait. Dimana menyesuaikan ketentuan pasal 71 PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.

    “Kita selaku penyelenggara, berpesan kepada temen-temen calon legislator, untuk melaksanakan kampanyenya dengan damai, dengan sejuk. Sudah kita selalu sampaikan bahwa pemilu, kita buat riang gembira, karena pemilu ini acara hajar lima tahunan,” kata Ketua KPU Lamteng, Irawan Indra Jaya, Kamis 23 November 2023.

    Ia menerangkan, bahwa para calon anggota legislatif dapat beradu visi dan misi pada saat masa kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Tentunya dengan cara yang baik sehingga dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

    “Disamping melaksanakan kampanye dengan tertib, kita juga berharap para Caleg bisa memberikan penawaran visi-misi di dalam metode kampanye mengunakan alat peraga. Baik yang menggunakan alat peraga, maupun yang menyampaikan informasi secara langsung melalui tatap muka dan rapat umum,” tutupnya.

    Atika Oktaria

     

  • Pemkot Siapkan Rp 80 Miliar untuk Dana Pilkada

    Pemkot Siapkan Rp 80 Miliar untuk Dana Pilkada

    Bandar Lampung (Lampost.co)– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menganggarkan sekitar Rp80 miliar untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Dana tersebut digelontorkan pada Raperda APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2024.

    Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedy Amarullah, menyebut dalam Raperda APBD 2024 terdapat sejumlah program tambahan seperti pelaksanaan Pilkada, sehingga akan dialokasikan dana Pilkada dalam APBD 2024.

    “Kita melanjutkan program yang lama seperti seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, umkm. Ada berapa-berapa yang tambahan seperti mengalokasikan dana Pilkada,” katanya, Rabu, 8 November 2023.

    Deddy berharap Pemilu dan Pilkada di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lancar, damai dan menghasilkan pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat.

    “Semoga menghasilkan pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekda Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan merincikan rencana alokasi anggaran Pilkada tahun 2024.

    Menurutnya, Rp80 miliar akan dibagi rata antara KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

    Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai honor penyelenggara adhoc (PPK, PPS dan KPPS), pelaksanaan tahapan pilkada, dan penyediaan logistik.

    “KPU Rp 40 miliar dan Bawaslu Rp 40 miliar. Dana itu untuk pelaksanaan Pilgub dan Pilkada wali kota. Kalau Pilpres dan Pileg itu menggunakan APBN,” ujarnya.

    Nurjanah

     

  • KPU Pesawaran Mulai Menyortir Kotak Suara

    Pesawaran (Lampost.co) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran mulai melakukan penghitungan dan menyortir kotak suara yang diterima.

    Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino mengatakan, pihaknya telah dikirim dua truk kotak suara untuk Pemilu tahun depan dengan jumlah 6.400 kotak suara.

    “Kita baru menerima kotak suara saja, kalau logistik lainnya kita belum dikirimkan. Saat ini kami sedang melakukan penghitungan dan menyortir kotak suara guna memastikan jumlah dan tidak ada kerusakan,” ujarnya, Selasa, 24 Oktober 2023.

    Dirinya mengatakan, jumlah ribuan kotak suara tersebut, nantinya akan didistribusikan untuk 1.381 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 148 desa di Pesawaran.

    “Kita tidak ada kotak suara cadangan, semuanya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau nanti ada kerusakan ataupun kurang, kami diperbolehkan untuk melaporkan ke penyedia agar ditambah ataupun diganti,” ujar dia.

    “Dan untuk penyortiran dan penghitungan kotak suara yang kita terima, ini dilakukan langsung oleh petugas dari KPU dan juga diawasi oleh pihak kepolisian, sehingga tidak ada campur tangan dari orang luar,” kata dia.

    Menurutnya, untuk pengamanan kotak suara di gudang milik KPU, pihaknya melakukan pengamanan dengan cara mandiri dan dibantu oleh pihak kepolisian Polres Pesawaran.

    “Pengamanan ada dari Pamdal KPU juga dari kepolisian yang berjaga di gudang KPU, untuk teknis pengamanan itu akan dilakukan selama 24 jam. Selain itu, kondisi gudang penyimpan kotak suara pun telah disterilkan sebelum kedatangan logistik dengan melakukan penyemprotan anti rayap dan pembuatan palet guna memastikan kondisi logistik tetap aman selama masa penyimpanan,” katanya.

    Ricky Marly

     

  • Bacaleg Koalisi Perubahan di Lampung Diminta Jadi Juru Bicara AMIN

    Bandar Lampung (Lampsot.co)–Bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, dan PKS Lampung yang tergabung dalam koalisi perubahan, diminta jadi juru bicara pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

    “Nanti para bacaleg akan kami kumpulkan di provinsi dan kabupaten/kota salah satu arahannya harus menjadi juru biacara,” ujar Wakil Ketua DPW PKB Lampung, Noverisman Subing saat agenda syukuran di kantor NasDem Lampung pada Selasa, 24 Oktober 2023.

    Noverisman mengatakan pasangan AMIN memiliki delapan visi misi yang harus disosialisasikan kepada masyarakat hingga tingkat terkecil. Untuk memaksimalkan penyampaian visi misi AMIN, Bacaleg harus aktif mensosialisasikannya.

    “Salah satunya ya visi misi itulah yang akan disampaikan ke masyarakat agar memilih pasangan AMIN,” katanya.

    Senada, Sekretaris DPW NasDem Lampung, Fauzan Sibron mengatakan visi dan misi tersebut akan dijabarkan menjadi program pemenangan di Lampung. Kemudian, pemetaan tiap wilayah yang dari tiap partai di koalisi juga sudah dilakukan.

    “Tapi kami anggap semua wilayah sama,” singkatnya.

    Fauzan mengatakan tim pemenangan daerah itu disebut tim 15 dan merupakan perwakilan dari masing-masing partai koalisi. Akan tetapi struktur pengurus tim pemenangan di tingkap pusat sedang disusun.

    “Nantinya jika tim di pusat sudah disusun dan ketua atau koordiantornya telah ditunjuk, maka penunjukan ketua di daerah, termasuk Lampung juga akan dilakukan,” ujarnya.

    Sementara, itu Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi DPW NasDem Lampung, Rakhamt Husein mengatakan partai koalisi juga telah diberi perintah oleh DPP soal pola kampanye. Menurutnya, tugas partai dan relawan AMIN adalam kampanye capres dan cawapres yang diusung.

    “Soal pasangan yang lain, kami tutup mata,” katanya.

     

    Berikut delapan visi misi pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) :

    1. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

    2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.

    3. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.

    4. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan.

    5. Mewujudkan manusia indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya.

    6. Mewujudkan keluarga indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa.

    7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

    8. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

    Putri Purnama