Category: Lamban Pilkada

Pringsewu (Lampost.co) — Suasana keramaian di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu menjadi tegang saat puluhan warga dari Kecamatan Pardasuka melakukan unjuk rasa terkait hasil penghitungan suara yang dianggap tidak transparan atau mencurigakan. Alasan mereka adalah banyaknya warga di Kecamatan Pardasuka dan sekitarnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Selasa, 17 Oktober 2023.

Upaya penyelesaian damai sempat dilakukan oleh puluhan polisi dari Polsek Pringsewu Kota yang diterjunkan ke lokasi unjuk rasa. Meskipun negosiasi dilakukan, usaha tersebut berujung pada saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa. Polisi berusaha menenangkan massa dan meminta koordinator lapangan untuk menunjuk perwakilan dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Namun kekecewaan massa terus berkobar, dan mereka berusaha menerobos barikade polisi. Menghadapi jumlah yang kalah, koordinator lapangan memanggil massa tambahan. Aksi anarkis pun tak terhindarkan, dengan lemparan batu dan botol air mineral terhadap aparat keamanan. Aksi dorong-mendorong semakin memanas ketika massa membakar ban bekas di lokasi unjuk rasa.

Untuk mengendalikan situasi, Polres Pringsewu mengirim satu pleton pengendali massa. Namun karena situasi semakin memburuk, polisi kembali menambah satu kompi dalmas untuk memperkuat pengamanan. Meski berusaha membubarkan aksi, polisi terus menghadapi perlawanan.

Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah provokator berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Ternyata aksi tersebut bukanlah insiden sebenarnya, melainkan gladi simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) yang digelar Polres Pringsewu sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Meskipun hanya simulasi, situasinya tampak sangat nyata dan menimbulkan ketegangan bagi para penonton.

Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya, menyatakan latihan sispamkota dilaksanakan agar anggota kepolisian lebih siap menghadapi pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menjelaskan bahwa berbagai skenario telah diuji coba dalam latihan ini, mulai dari pengamanan kampanye, pemungutan suara di TPS, hingga rekapitulasi perhitungan hasil suara oleh KPU.

Benny Prasetya menegaskan bahwa jika terjadi gangguan keamanan seperti aksi unjuk rasa saat pelaksanaan Pemilu, personel dan peralatan sudah siap untuk mengatasinya. “Output-nya adalah agar kamtibmas di Kabupaten Pringsewu dapat terjaga dengan baik dan aman,” tambahnya.

Dalam kegiatan sispamkota ini, hadir pula Ketua KPU Kabupaten Pringsewu beserta jajarannya, Ketua Bawaslu, jajaran TNI dari Kodim 0424/Tanggamus, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, perwakilan PPS, PPK, Linmas, dan warga sekitar.

Ricky Marly

Menggala (Lampost.co) — Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Kemaritiman mengunjungi para petambak udang di Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulangbawang, Selasa, 17 Oktober 2023.

Dalam kunjungan itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian l KSP Alan Frendy Koropitan berdialog dengan para petambak yang terhimpun dalam Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah (P3UW) Lampung.

“Tujuan kedatangan kami adalah follow up terkait dengan verifikasi lahan HGU (Hak Guna Usaha) Dipasena untuk kami bahas dalam rapat sebagai upaya penyelesaian” kata Alan Frendy Koropitan.

Dia menyatakan, pihaknya akan turut mendorong ketersedian BBM subsidi bagi para petambak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya udang di Dipasena. “Kami juga akan mendorong dan membantu supaya petambak bisa akses untuk mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan akan mendorong dan berkomunikasi dengan kementerian dan pihak terkait untuk penyelesaian green belt tambak liar yang saat ini dikeluhkan petambak.

“Untuk pengadaan laboratorium, pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Benar (CBIB), bantuan kincir, dan bantuan excavator akan kami koordinasikan dengan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” katanya.

Ketua P3UW Lampung Suratman mengapresiasi dukungan yang diberikan KSP terhadap para petambak Dipasena. Ia berharap, persoalan yang saat ini tengah menimpa para pembudidaya udang dapat segera terselesaikan.

“Mudah-mudahan kehadiran Kedeputian l KSP bisa mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan di Dipasena, salah satunya adalah HGU,” kata Suratman.

Ricky Marly

Way Kanan (lampost.co) — Kantor KPU Kabupaten Way Kanan diserang massa. Namun TNI-Polri terlihat mengamankan kantor KPU dari amukan massa yang berasal dari aliansi masyarakat Way Kanan.

Berdasarkan pantauan lampost.co, Selasa, 17 Oktober 2023, terlihat puluhan masyarakat berkumpul di halaman kantor KPU Way Kanan. Nampak pula dari unsur TNI-Polri berjumlah ratusan berjaga di kantor KPU.

Terlihat pasukan pengandalian masa (Dalmas) Polres Way Kanan telah memakai seragam lengkap anti huru-hara serta satu mobil water cannon berjaga di halaman kantor KPU Way Kanan.

Namun suasana tersebut merupakan simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Way Kanan. Dalam kegiatan sispamkota ini personel yang diterjunkan di lapangan ada sekitar 200.

“Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di Kabupaten Way Kanan pada saat pelaksanaan Pemilu 2024. Kita berharap Pemilu di Way Kanan tetap aman, sejuk, dan damai,” kata Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Ali Rahman, menambahkan selama pelaksanaan Pemilu di Way Kanan ini tidak pernah terjadi adanya unjuk rasa apalagi sampai berlebihan.

“Kita semua berharap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Way Kanan ini berjalan lancar, aman, dan damai,” ungkapnya.

Ricky Marly

Bandar Lampung (Lampost.co) — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Senin, 16 Oktober 2023.

Putusan tersebut berdasarkan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A selaku mahasiswa UNS. Adapun permohonan uji materiil yang diajukan yakni terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Sementara itu, KPU RI sudah mengeluarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PKPU tersebut ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Namun di dalam PKPU tersebut tepatnya di pasal 13 ayat 1 huruf (q) disebutkan syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun dan belum ada poin berpengalaman sebagai penyelenggara negara.

Menyikapi putusan MK ini, Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan dengan adanya putusan tersebut, membuka peluang bagi Walikota Solo Gibran Rakabuming untuk dimajukan sebagai calon wakil presiden.

Putusan tersebut juga memahami adanya keinginan barisan akar rumput partai Gerindra yang menginginkan Gibran maju mendampingi Prabowo Subianto.

“Tapi tetap kami menunggu putusan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pusat untuk menunjuk siapa yang akan diusung mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto,” ujar Mirza, Senin, 16 Oktober 2023.

Lanjut Mirza, Rapat Pimipinan Cabang Khusus (Rapimcabsus) di DPC 15 kabupaten/kota se-Lampung telah rampung digelar. Hasilnya akar rumput partai Gerindra di 15 kabupaten/kota tersebut memilih satu nama yakni Gibran untuk diusung sebagai calon wakil presiden. “Hasil Rapimcabsus sudah dikirim ke DPP,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI P Lampung Sutono mengatakan partainya menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Kami siap dengan aturan manapun yang nantinya dipakai penyelenggara Pemilu,” katanya.

Ricky Marly

Kotaagung (Lampost.co)–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanggamus menertibkan 1.526 alat peraga sosialisasi (APS) peserta pemilu yang melanggar aturan pada Senin, 16 Oktober 2023.

Penindakan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanggamus, Sigit Triyono mengatakan penertiban APS dilakukan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta kenyamanan masyarakat umum.

“Baliho yang ditempatkan secara sembarangan dan melanggar aturan termasuk di pohon, tiang listrik, dan juga fasilitas umum akan ditertibkan,” kata dia saat dikonfirmasi Lampost.co pada Senin, 16 Oktober 2023.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus, Najih Mustofa mengatakan bahwa APS melanggar aturan itu di antaranya seperti adanya ajakan untuk memilih, mengganggu ketertiban umum, dipasang di tiang listrik, dipaku di pohon, dan lainnya.

“Baliho yang diturunkan memang selain belum memasuki waktu yang ditentukan, juga secara konten melanggar karena memuat unsur kampanye seperti citra diri dan atau ajakan mencoblos dengan lambang nomor,” ujarnya.

Ia melanjutkan, APS yang ditertibkan akan disimpan di kantor Satpol PP Kabupaten Tanggamus dan dapat diambil oleh partai politik. “Harapannya masyarakat dapat mendukung tindakan penertiban APS tersebut,” tandasnya.

Putri Purnama

Metro (Lampost.co) — Guna menghadapi pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2024, jajaran Polres Metro mengadakan simulasi pengamanan dalam kota (Sispamkota).

Kapolres Metro, AKBP Herry Sulistyo Nugroho, mengatakan simulasi ini bertujuan untuk mengecek kesiapan seluruh unsur pengamanan dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Dalam gladi ini, para petugas pengamanan melakukan simulasi pengamanan berbagai kegiatan pemilu, mulai dari kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengamanan hasil pemilu,” kata dia, usai menggelar simulasi di halaman Mapolres Metro, Senin, 16 Oktober 2023.

Selain itu, ini juga memastikan rasa aman dan tertib selama proses pemilu berlangsung. Sehingga, pentingnya personil Polres Metro untuk mensimulasikan berbagai kondisi yang tidak terduga nantinya.

“Mereka juga memperlihatkan kesigapan berbagai satuan. Misalnya saat ada seorang provokator menganggu jalannya kampanye terbuka dan harus diamankan anggota Satreskrim. Begitu juga saat para anggota Sabhara melakukan penyisiran sejumlah kantor dan obyek vital dari ancaman bom,” tambahnya.

“Para anggota korps baju coklat ini juga memperagakan tahap-tahap penanganan huru-hara. Mulai dari menerjunkan pasukan negosiator sampai menurunkan pasukan pengendali massa (dalmas) bersenjata lengkap, komplit dengan watercanon,” lanjutnya.

Selama kegiatan berlangsung, terusnya, anggota mengikuti serangkaian latihan dan simulasi terkait pengamanan Pemilu, termasuk penanganan situasi darurat dan pengendalian kerumunan.

“Kegiatan ini juga akan memastikan koordinasi yang baik antar anggota dalam merespons berbagai potensi tantangan yang mungkin timbul selama proses pemilihan,” pungkasnya.

Nurjanah

Bandar Lampung (Lampost.co) — Kericuhan akibat putusan Pemilu 2024 di Lampung dimungkinkan bisa saja terjadi. Oleh sebab itu pentingnya dilakukan Simulasi Pengamanan Kota (Sispamkota) yang digelar oleh Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung, pada Senin, 16 Oktober 2023.

“Ikuti perkembangan, kemungkinan bisa saja terjadi, chaos dan sebagainya, ini makanya kami siapkan, apapun kemungkinannya, “ujar Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto, usai pelaksanaan sispamkota.

Karena itu, Sispamkota dilakukan agar personil siap dan mengetahui tahapan-tahapan penanganan ketika terjadi kerusuhan akibat pilkada.

Diketahui sispam kota diikuti ribuan personil gabungan diterjunkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung.

Ino juga menyebut simulasi tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang pengamanan Pemilu 2024.

Dalam rangkaiannya, Ino menyebut terdapat pleno penetapan hasil pemilu yang coba digagalkan oleh massa dari salah satu calon yang kalah.
Ino menuturkan, Sispamkota tersebut dilaksanakan guna mempersiapkan hal-hal yang buruk mungkin terjadi di Pemilu 2024, sehingga dari latihan tersebut polisi dapat menganalisa dan melakukan langkah-langkah pengamanan yang tepat.

Ino menyebutkan, ada 1700 personil gabungan dari Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, Satbrimob, TNI, Pemprov dan Pemkot yang dilibatkan dalam simulasi pengamanan di salah satu objek vital Lampung tersebut.

“Semua tahapan dilakukan supaya saat pelaksaan pemilu kami tidak gugup dan bingung dalam melakukan pengamanan dalam situasi apapun,”sebutnya.

Ino menjelaskan, rangkaian simulasi di KPU Lampung yakni ada ribuan massa yang tidak terima karena ada kecurangan yang terjadi pada saat pemungutan suara.

“Dari salah satu pasangan calon presiden tidak terima, mereka menuntut pencoblosan ulang bahkan pemilu ini untuk dibatalkan. Karena dirasa tidak adil, sehingga situasi semakin memburuk dan kami membubarkan massa. Semua tahapan itu sudah kami lakukan,”katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Lampung Bidang Sosdiklih Humas dan Parmas Antonius Cahyalana mengatakan simulasi ini upaya aparat keamanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih aman dan kondusif.

“KPU memang sering kali jadi sasaran ketidakpuasan para kontestan yang kurang beruntung dalam pemilu maupun pilkada, karena itu aparat berupaya memberikan dukungan pengamanan selama tahapan pemilu berlangsung terutama tahapan yang krusial seperti rekapitulasi hasil pemilu dan pilkda,” pungkasnya.

Nurjanah

Bandar Lampung (Lampost.co) — KPU RI bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan sinkronisasi terhadap daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 mendatang, termasuk DPT Provinsi Lampung. Hasilnya untuk Provinsi Lampung terdapat 3.941 pemilih yang masuk ke dalam DPT Lampung pada Pemilu 2024 dinyatakan meninggal dunia.

Selain itu, terdapat 111 pemilih yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena diterima sebagai TNI/Polri. “Jumlah tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota,” ujar Komisioner KPU Provinsi Lampung Bidang Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Agus Riyanto, Kamis, 12 Oktober 2023.

Agus menjelaskan, KPU Lampung melakukan pencermatan terhadap data-data para pemilih untuk ditindaklanjuti pada aplikasi sistem data pemilih (Sidalih) KPU RI. Dalam penandaan, pemilih yang meninggal dunia diberi kode 91, kemudian pemilih yang menjadi TNI diberi kode 96, dan pemilih yang menjadi anggota Polri diberi kode 97. Sehingga dipastikan para pemilih tersebut berstatus tidak memenuhi syarat (TMS). “Jadi nantinya form C6 surat pemberitahuan memilih tidak disampaikan kepada pemilih yang tercantum dalam kode itu,” katanya.

Lanjut Agus, KPU Lampung akan melakukan monitoring dan supervisi terhadap KPU kabupaten/kota dalam pemutakhiran data pemilih untuk menjamin hak pilih dan dipilih pada Pemilu 2024.

Sebelumnya KPU Provinsi Lampung telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Totalnya mencapai 6.539.128 pemilih dengan rincian 3.326.334 laki-laki dan 3.217.794 perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 229 kecamatan, 2.651 desa/kelurahan, dan 25.825 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ricky Marly

Kalianda (Lampost.co) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan mengajak seluruh pihak memeriahkan Kirab Pemilu 2024 yang dipusatkan di Kalianda selama 13 hari sejak 13– 21 Oktober 2023.

Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak, mengatakan Kirab Pemilu 2024 merupakan ajang menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu 2024 kepada masyarakat. Di Lamsel telah disiapkan berbagai kegiatan untuk menyemarakkan acara seperti Pawai Pemilu 2024 dan lomba layang-layang di Pantai Pelangi Indah, Kalianda. “Ayo meriahkan. Datang dan saksikan keseruannya,” kata Ketua KPU Lampung Selan Ansurasta Razak, Jumat, 13 Oktober 2023.

Menurut dia, setelah pelaksanaan Kirab Pemilu 2023 dirampungkan, bendera Kirab Pemilu 2024 itu selanjutnya akan diestafetkan ke Pulau Jawa. KPU Lampung Selatan akan mengantarkan bendera tersebut ke KPU Cilegon pada 21 Oktober 2023 mendatang. “Tapi, sebelumnya akan dilaksanakan berbagai kegiatan terlebih dahulu di Lampung Selatan,” kata dia.

Sejauh ini, jelas Ansurasta, KPU Lampung Selatan telah mempersiapkan pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 tersebut. KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menggkoordinasikan pelaksanaannya dengan stakeholder terkait termasuk Pemkab Lamsel dan para peserta pemilu (partai politik).

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan warna baru dan pendidikan politik bagi masyarakat. juga bisa menjadi ajang untuk menyosialisasikan Pemilu 2024 dan meningkatkan partisipasi pemilih pemilu,” kata dia.

Deni Zulniyadi