Backup Lampost co

Category: Pemerintahan

  • Bawaslu Imbau Pemda Tak Lakukan Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024

    Bandar Lampung (Lampost.co): Bawaslu Provinsi Lampung bersama dengan Bawaslu di 15 kabupaten/kota mengimbau pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan mutasi pejabat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    Bawaslu Provinsi Lampung melalui surat dengan Nomor 14/PM.00.01/K.LA/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024, bertanda tangan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar. Memberikan instruksi kepada Bawaslu di 15 kabupaten/kota, yakni:

    1. Bawaslu kabupaten/kota membuat imbauan kepada kepala daerah untuk tidak melakukan pergantian pejabat. Dalam kurun 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari kementerian.
    2. Tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
    3. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon/pasangan calon.

    Imbauan tersebut juga berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    Tahun 2024.

    “Karena penetapan pasangan calon jatuh pada 22 September 2024. Sehingga pada 22 Maret 2024, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat. Baik mutasi ataupun rotasi jabatan,” jelas ujar Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, Rabu, 27 Maret 2024.

    Sanksi Pidana

    Jika melanggar, maka mendapat jerat pasal sebagaimana ketentuan Pasal 188 dan Pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp60 juta.

    “Surat itu sudah kami kirim ke Bawaslu kabupaten/kota. Untuk mereka mengingatkan kepala daerah di tempat mereka. Kami juga sudah mengimbau hal ini untuk Pemprov Lampung,” ujarnya.

    Bawaslu Lampung khawatir, lanjut dia, jika terjadi pergantian jabatan pada pemerintah daerah mejelang Pilkada, maka hanya akan digunakan untuk kepentingan tertentu.

    “Namun, jika sudah ada izin dari Kemendagri, tentunya sudah ada kajian pertimbangan, untuk mengeluarkan izin rolling,” katanya.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Pj Bupati Pringsewu Lantik Sudarsih Jadi Kepala Disdukcapil

    Pringsewu (Lampost.co): Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah Sudarsih sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu.

    Prosesi pelantikan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) ini di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Selasa, 26 Maret 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi beserta Asisten dan Staf Ahli Bupati Pringsewu serta sejumlah kepala perangkat daerah setempat.

    Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan mengatakan pelantikan ini merupakan hasil dari proses seleksi terbuka JPTP 2023. Di mana dalam setiap tahapannya berjalan secara terukur dan sistematis. Sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pelaksanaan seleksi terbuka ini merupakan bagian dari upaya perencanaan, penataan hingga pengelolaan SDM di lingkungan Pemkab Pringsewu. Dari hasil assessment tersebut telah kita ajukan dan mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara,” kata dia.

    Sebelum melaksanakan pelantikan, pihaknya telah terlebih dahulu mendapatkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Pelantikan dari Menteri Dalam Negeri, dengan berpedoman pada Surat Mendagri No.821/5492/SJ tanggal 14 September 2022, dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

    “Saya berharap terjalin komunikasi dan sinergitas yang baik dengan saya, selaku Penjabat Bupati Pringsewu. Mengingat tugas ibu yang multidimensi. Tak hanya bertanggungjawab kepada penjabat kepala daerah, namun juga berkoordinasi dan mendapat pengawasan langsung dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

    Marindo menilai hal ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan negara. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga perlu membangun aparat berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik.

    Selanjutnya, mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Safari Ramadan, Pj Bupati Pringsewu Marindo Janji Membangun Jalan di Ambarawa

    Pringsewu (Lampost.co): Pj Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan melaksanakan safari Ramadan di Ambarawa, Jumat, 22 Maret 2024. Tepatnya di Masjid Nurul Huda, Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat. Pada kesempatan itu, Pj Bupati berjanji akan membangun jalan di Ambarawa.

    Pj Bupati Marindo mengatakan Pemkab setempat tahun ini telah menyusun berbagai program pembangunan untuk Kecamatan Ambarawa. Pembangunan tersebut mengacu hasil Musrenbang tingkat pekon dan kecamatan.

    “Antara lain peningkatan jalan latasir ruas Pekon Kresnomulyo, Sumberagung, dan Ambarawa. Kemudian peningkatan kapasitas struktur jalan rigid ruas Pekon Tanjunganom. Lalu, rehabilitasi saluran pembuangan di Pekon Margodadi dan Ambarawa Timur,” katanya.

    Selain itu, lanjut Marindo, Pemkab Pringsewu juga akan memberikan bantuan peralatan industri dan pembinaan ke industri kecil dan mikro yang tersebar di sejumlah pekon di Kecamatan Ambarawa.

    Sementara pada sektor pembangunan lainnya, akan ada pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan bantuan sarana dan prasarana bagi Pekon Persiapan Krenomulyo Barat.

    “Saya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat sebaik-baiknya, sesuai peruntukannya,” ucapnya.

    Turut hadir pada acara Safari Ramadan tersebut, Ketua TP PKK Pringsewu Agnesia BR Marindo, serta jajaran pemerintah daerah dan forkopimda Kabupaten Pringsewu, camat dan kepala pekon serta tokoh masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, Sekkab Pringsewu Heri Iswahyudi mendampingi Pj Bupati menyerahkan sejumlah bantuan.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Kejar Tayang! Pemkab Lampung Timur Mutasi Pejabat Lagi, Berikut Nama-nama Yang Dilantik

    Sukadana (Lampost.co): Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo melantik dan mengambil sumpah janji 40 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat. Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati, Kamis, 21 Maret 2024, malam. Baru-baru ini, Pemkab Lampung Timur mutasi pejabat, yang terdiri 29 pejabat administrator dan pengawas, serta 3 orang pejabat fungsional.

    Ke-40 pejabat tersebut antara lain, 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator dan pengawas serta 1 orang jabatan fungsional. Bupati Lampung Timur, M Dawam Rahardjo, mengungkapkan hal tersebut kepada awak media, Jumat, 22 Maret 2024.

    Kepada para pejabat baru tersebut, Bupati Dawam menekankan pentingnya integritas dan kejujuran. Selain itu juga pelayanan yang tulus dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara.

    Adapun Bupati Dawam, juga mengajak para pejabat untuk menjadi teladan dalam berbuat baik dan mengabdi kepada masyarakat Lampung Timur.

    “Saya tegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus kita emban dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” katanya.

    Menurutnya untuk menjawab tantangan zaman, penting melakukan inovasi dan kolaborasi. Hal itu bisa dilakukan dengan semangat gotong royong dan kerja keras.

    “Saya yakin bahwa dengan semangat gotong royong dan kerja keras, Lampung Timur akan semakin maju dan sejahtera. Tentunya dengan kepemimpinan yang berkualitas,” kata dia.

    Kerja Sama Pejabat Lama dan Baru

    Bupati juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi para pejabat yang lama. Dia mengharapkan kerja sama yang erat antara para pejabat lama dan pejabat baru. Hal itu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Lampung Timur yang lebih baik.

    “Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya, berikan kemudahan kepada mereka sehingga ke depan Lampung Timur semakin maju,” pungkasnya.

    Pemkab Lampung Timur mutasi pejabat. Berikut nama-nama pejabat pimpinan tinggi pratama yang menempati jabatan baru;

    • Tarimizi sebagai Inspektur Kabupaten Lampung Timur.
    • Ahmad Zainuddin sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
    • KMS. Tohir Hanafi sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
    • Almaturidi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
    • M Indra Budiman Duki sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
    • Yudi Irawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

    Sementara itu pejabat administrator dan pengawas antara lain :

    • Meidia Ulfah sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
    • Dwi Gayatri sebagai Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan.
    • Raden Baruna Jaya sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • 73 Pejabat Pemkab Lampung Utara Dimutasi

    Kotabumi (Lampost.co): Sebanyak 73 pejabat Pemkab Lampung Utara diambil sumpah jabatan dalam mutasi pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (IV), Jumat, 22 Maret 2024.

    Puluhan pejabat tersebut terdiri atas 34 pejabat eselon III dan 39 eselon IV. Assisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab, Dina Prawitarini mewakili Bupati, Budi Utomo melantik pejabat tersebut di aula Tapis pemkab setempat.

    Nama-nama pejabat dalam mutasi tersebut antara lain Hendri Dunant sebelumnya menjabat sebagai Camat Bukit Kemuning saat ini menjadi sekretaris BPBD Lampura.

    Habibi menduduki Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT), sebelumnya Habibi sebagai Kabag Protokol. Lalu, Budi Tohir menjabat Kabag Umum Setdakab, sebelumnya sekretaris Dinas Perikanan.

    Pada jajaran eselon IV seperti Lurah Tanjungsenang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Romli Arianda yang sebelumnya Kepala Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan (DPKP) menggantikan pejabat sebelumnya Agus yang kini menjabat jabatan lamanya di DPKP Lampura (bertukar posisi).

    Asisten III Bidum Setdakab Lampura, Dina Prawiratarini menjelaskan rolling dan mutasi merupakan hal yang biasa terjadi di lingkup pemerintahan. Hal itu dalam rangka penyegaran serta percepatan program pembangunan. Khususnya berada di tingkat kabupaten maupun provinsi.

    “Ini sebagai akselarasi dalam rangka percepatan program-program yang berada di pemerintah daerah. Khususnya berkenaan dengan kebutuhan masyarakat langsung,” kata dia.

    Pemerintah daerah berharap momentum ini dapat mengoptimalkan kinerja pemda setempat. Yakni dalam rangka meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Selanjutnya, dapat mewujudkan Lampura lebih maju, sejahtera, agamis, dan bermartabat.

    “Pelantikan hari ini bertujuan untuk pembenahan, pemantapan, dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Serta memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat luas,” tambahnya.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Musrenbang Bandar Lampung Fokus Penguatan SDM hingga Ekonomi Berkelanjutan

    Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024 di Aula Semergou, Jumat, 22 Maret 2024. Musrenbang Bandar Lampung tahun ini mengusung tema “Penguatan Pembangunan SDM Infrastruktur Perkotaan dan Ekonomi yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.

    Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan, tema tersebut merujuk pada kebijakan nasional. Pada 2025 pemerintah pusat masih fokuspada pemulihan sektor ekonomi nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Eva juga menyebut dengan melihat dan mengkaji isu strategis saat ini, serta memperhatikan isu strategis capaian di 2025, maka tema tersebut menjadi fokus Musrenbang tahun ini.

    “Adapun program prioritas pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tema tersebut. Antara lain bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Ia menyebut sejak awal tahun 2024, pihaknya telah memulai Musrenbang di tingkat kelurahan sampai forum perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah.

    Eva menambahkan sebagai langkah awal, pelaksanaan pembangunan tentunya memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu daerah.

    “Adanya mekanisme perencanaan partisipatif, teknokratik, politis, top-down dan bottom-up menjadi mekanisme yang harus kita laksanakan agar pembangunan dapat direncanakan secara komprehensif,” ungkapnya.

    Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pemerintah Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan berharap Musrenbang Bandar Lampung tidak hanya bersifat seremonial saja. Namun dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

    “Saya berharap forum ini menjadi momentum yang membawa perubahan masyarakat. Mengakomodir harapan masyarakat. Jangan sampai Musrenbang ini hanya seremonial dan menjadi ajang tahunan saja,” ujarnya.

    Ia meminta pemerintah daerah harus terus meningkatkan kolaborasi bersama dengan stakeholder pembangunan dan masyarakat.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Pelantikan Pejabat Pemkab Lampung Tengah, Sejumlah Kepala Dinas Berganti Baru

    Pelantikan Pejabat Pemkab Lampung Tengah, Sejumlah Kepala Dinas Berganti Baru

    Gunungsugih (Lampost.co): Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat baru. Pejabat tersebut terdiri dari 7 pejabat pimpinan tertinggi pratama dan 1 pejabat administrator. Pelantikan pejabat Pemkab Lampung Tengah berlangsung di aula kantor BKPSDM, Kamis, 21 Maret 2024.

    “Selamat kepada pejabat yang dilantik hari ini. Saya berpesan dua hal yang harus ditanamkan dan dipegang oleh pejabat. Yakni harus punya rasa syukur dan harus punya rasa terima kasih,” kata Musa.

    “Rasa syukur, yakni harus bisa memaknai di mana dari ratusan orang atau pegawai yang ada, kalianlah yang terpilih dan kita nilai mampu mengemban jabatan ini,” lanjutnya.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tertinggi pratama hari ini merupakan dari hasil seleksi terbuka yang terlaksana sebelumnya. Dari situ terpilih tujuh pejabat pimpinan tertinggi pratama dan satu pejabat adminstrator.

    “Tujuan pelaksanaan ini ialah untuk meningkatkan menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dalam rangka mewujudkan Lampung Tengah Berjaya,” kata Musa Ahmad.

    “Saya tekankan kepada para pejabat, harus menunjukan dengan bukti kerja nyata, kerja baik, dan kerja cerdas. Hingga pada akhirnya harus bermuara, yakni bermanfaat bagi masyarakat Lampung Tengah,” tegasnya.

    Pelantikan pejabat Pemkab Lampung Tengah itu antara lain, Irfan Toga Setiawan sebelumnya Kaban Litbangda menjadi Kepala BPKAD; Nur Rohman Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

    Lalu, I Nyoman Gunadiyasa Putra dari Sekertaris KPTPH menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Edi Supena sebelumnya Kabag Umum Setdakab menjadi Kepala Dinas Kominfotik.

    Selanjutnya Yasir Asromi dari Kabag Hukum Setdakab menjadi Kaban Kesbangpol; Sulaeman menjadi Kepala Dinas SDA; Chandra Puasati menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; serta Awet Agung menjadi Sekretaris Camat Gunungsugih.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Lagi, Pemkab Lampung Selatan Lantik 20 Pejabat Eselon III dan IV

    Lagi, Pemkab Lampung Selatan Lantik 20 Pejabat Eselon III dan IV

    Kalianda (Lampost.co): Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan kembali melakukan pelantikan pejabat administrator (eselon III) dan penawas (eselon IV). Sebanyak 20 pejabat dilantik di Lingkungan Pemkab Lamsel di Aula Rajabasa, kompleks kantor Bupati setempat, Kamis, 21 Maret 2024.

    Dalam pelantikan itu, 5 pejabat camat yakni mantan Camat Sidomulyo Erman Suheri yang sempat non-job pada pelantikan sebelumnya, kini sudah mendapatkan jabatan baru yakni sebagai Camat Kalianda.

    Lalu pelantikan Jaelani sebagai Camat Sragi, menggantikan Sumari. Muhrizal menggantikan kursi jabatan lamanya sebagai Camat Penengahan.

    Selain itu, jabatan Camat Rajabasa pun diganti, Mirliansyah kini yang menjabatnya. Terakhir, Surhayana menduduki sebagai Camat Palas, menggantikan Rosalina.

    Dari pelantikan tersebut, artinya terdapat nama jabatan camat yang non-job. Karena pejabat baru menggantikan pejabat lama Camat Palas, Rajabasa, dan Sragi.

    Sedangkan nama pejabat yang lama seperti mantan Camat Kalianda, Prima Romayansyah mendapatkan jabatan baru yakni sebagai Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Lampung Selatan.

    Selanjutnya, untuk jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lampung Selatan berpindah posisi ke Dharma Kurniawan. Sedangkan Agus Hariyanto, pejabat sebelumnya menempati jabatan Kabid Sarpras Disdamkarmat Lamsel. Dharma Kurniawan yang sebelumnya menjabatnya.

    Sekkab Lampung Selatan, Thamrin mengatakan, pada Kamis, 21 Maret 2024 dia kembali mendapatkan amanah untuk melantik para pejabat administrator dan pejabat pengawas di Lingkungan Pemkab Lamsel.

    “Saya ucapkan selamat. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, bapak-ibu dapat menjalankan amanah-amanah dengan sebaik-baiknya. Sehingga bukan hanya akan memberikan manfaat untuk bapak ibu semua. Tentunya akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

    Memberikan Kinerja Terbaik

    Thamrin meminta kepada para pejabat yang baru menjalani pelantikan, untuk berkomitmen memberikan kinerja yang terbaik. “Pejabat baru harus benar-benar menjalankan amanah ini, sesuai dengan tupoksi yang melekat pada jabatan yang telah bapak-ibu terima,” katanya.

    “Saya ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik di setiap pergantian jabatan. Bapak-ibu semua sebagai pejabat baru harus segera menyesuaikan diri dan belajar agar bisa menguasai tupoksi masing-masing,” sambung dia.

    Dia menambahkan pelantikkan pejabat hari ini tetap berpedoman kepada sistem meritokrasi. Di mana para pejabat yang terpilih adalah pejabat yang benar-benar memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang baik.

    “Kita berlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi,” ujarnya.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Bappenas Turun Langsung Pastikan Kegiatan Pembangunan di Lampung Tengah

    Bappenas Turun Langsung Pastikan Kegiatan Pembangunan di Lampung Tengah

    Gunungsugih (Lampost.co): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bertandang ke Lampung Tengah. Kegiatan itu untuk melakukan penilaian tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 di Kabupaten Lampung Tengah, Senin, 18 Maret 2024.

    PPD merupakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal itu melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahunnya.

    Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik. Yakni dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.

    “PPD ini merupakan kegiatan tahunan yang bisa memberikan dampak yang luas. Yakni untuk mempercepat pembangunan demi menyejahterakan masyarakat,” kata Ir. Syahrial Loetan selaku Tim Penilai tahap II PPD dari Bappenas.

    PPD tahap II ini terdiri dari tim penilai utama dan penilai independen. Di mana tim independen ini adalah guru besar dari perguruan tinggi. Antara lain UGM, UI, ITB, dan IPB. Selanjutnya akan diadakan verifikasi lapangan dan melihat kondisi langsung, sesuai atau tidaknya dengan penilain yang telah dilakukan.

    “Besok kami akan langsung terjun ke lapangan. Memastikan apakah benar sesuai kegiatan di lapangan dengan yang sudah dipaparkan oleh daerah,” ujar Syahrial.

    Program Bunga Kampung

    Sementara Bupati Lamteng, Musa Ahmad menerangkan, bahwa penilaian tahap II yakni wawancara dan verifikasi. Penilaian bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari stakeholders perencanaan pemda terkait. Yakni pencapaian pembangunan, kualitas, dan proses penyusunan dokumen perencanaan, serta inovasi daerah.

    “Tim penilai tahap II PPD dari Bappenas saat ini berada di Lampung Tengah. Kita ada program unggulan Bunga Kampung. Ini merupakan inisiasi oleh saya sendiri secara langsung. Saat ini telah dikembangkan menjadi Bunga Kampung Mekar di Dusun,” jelas Musa.

    Dengan program Bunga Kampung, Musa menilai dapat lebih efisien dalam proses birokrasi yang panjang menjadi lebih ringkas. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan publik.

    “Dengan program Bunga Kampung Mekar di Dusun, masyarakat lebih ringkas dan hemat biaya. Antara lain dalam mengurus dokumen penting. Karena program kita sampai ke tingkat dusun,” kata Bupati.

    Kepala Bappeda Lamteng, Imam Fatkuroji, mengatakan program unggulan Kabupaten Lampung Tengah adalah Bunga Kampung, Bupati Ngantor di Kampung yang ditetapkan dengan Perbup Lamteng Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelayananan Publik melalui Program Bunga Kampung.

    “Melalui program Bunga Kampung, kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang melayani. Guna terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel. Bunga Kampung telah memperolah penghargaan MURI dan terdaftar sebagai Hak Cipta pada Kementerian Hukum dan HAM,” ujar dia.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Anggaran Perbaikan Ruas Jalan Bandar Jaya-Simpang Mandala Capai Rp10,1 Miliar

    Anggaran Perbaikan Ruas Jalan Bandar Jaya-Simpang Mandala Capai Rp10,1 Miliar

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) menganggarkan Rp10,1 miliar untuk penanganan kerusakan di ruas jalan Bandar Jaya-Simpang Mandala pada tahun 2024.

    Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah mengatakan proses penanganan ruas jalan tersebut kini masih berada pada tahap persiapan lelang. Rencananya pelaksanaan proyek mulai April 2024 mendatang.

    “Masyarakat harap bersabar karena pelaksanaan perbaikan jalan pengerjaannya mulai April nanti. Karena saat ini masih dalam proses persiapan lelang,” ujarnya, Minggu, 17 Maret 2024.

    Baca Juga: Ruas Jalan Simpang Umbar-Putih Doh Diusulkan Jadi Prioritas IJD

    Dia memaparkan ruas jalan ini memiliki panjang 37,01 Km yang terdiri atas 28,3 Km hotmix dan 8,7 Km rigid dengan lebar jalan antara 4,5-6 meter.

    Tingkat kemantapan jalan pada ruas Bandar Jaya-Simpang Mandala di akhir tahun 2023 mencapai 80,17 persen.

    “Ruas jalan tersebut terdiri atas kondisi baik sepanjang 18,5 Km (50,07%), kondisi sedang 11,14 Km (30,10%), kondisi rusak ringan 2,25 Km (6,08%), dan rusak berat 5,08 Km (13,74%),” jelasnya.

    Baca Juga: Optimalkan Penanganan Infrastruktur Jalan Tekan Degradasi

    Pada tahun anggaran 2023, Dinas BMBK telah melakukan rekonstruksi jalan di ruas tersebut sepanjang 1,92 Km dengan anggaran sebesar Rp16,176 miliar.

    Pemprov Lampung akan melakukan penanganan kembali di ruas Bandar Jaya-Simpang Mandala pada tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp10,1 miliar. Penanganan tersebut dilakukan pada jalan sepanjang 700 Meter berjenis konstruksi rigid beton dan saluran drainase 700  Meter.

    “Sesuai arahan Pak Gubernur untuk mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah,” ungkapnya.

    Taufiq mengungkapkan timnya telah melakukan peninjauan lokasi di segmen-segmen yang mengalami kerusakan parah, terutama di lokasi Pasar Bandar Jaya, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman.

    Berdasarkan tinjauan itu, pihaknya menemukan penyebab kerusakan jalan yakni akibat drainase jalan yang tak berfungsi dengan baik.

    Inpres Jalan Daerah

    “Sebagian besar drainase jalan yang tidak berfungsi itu karena tertutup oleh jalan parkir ke komplek pertokoan,” kata dia.

    Oleh karena itu, penanganan jalan berjenis perkerasan rigid beton serta pembuatan saluran drainase baru dengan jenis U-Ditch baik di sisi kanan maupun kiri pada titik kerusakan tersebut.

    Meski ketersediaan anggaran APBD belum mampu mengkaver penanganan di seluruh titik kerusakan jalan, pihaknya berkomitmen mengupayakan usulan inpres jalan daerah (IJD). Juga melakukan penanganan lainnya untuk menunjang kemantapan jalan.

    “Kami sudah berusaha agar penanganan kerusakan di ruas ini dapat alokasi dana IJD. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat,” tuturnya.

    Plt. Kepala Dinas BMBK Lampung Tengah, Pramadiartha Ramadhani menyambut baik rencana penanganan jalan di salah satu ruas strategis yang ada di Lampung Tengah tersebut.

    <span;>”Kami sambut baik perbaikan ruas ini karena sangat membantu konektivitas masyarakat,” kata dia.