Backup Lampost co

Tag: BERITA LAMPUNG KINI

  • Polres Lamteng Awasi BBM Subsidi di SPBU Jelang Mudik Lebaran

    Gunungsugih (Lampost.co)— Untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Lampung Tengah Jajaran Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Lamteng melakukan pengecekan stok.

    Ppengawasan penyaluran BBM hingga akurasi takaran ke seluruh Stasuin Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lampung Tengah,Sabtu (30/03/2024).

    Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H.

    “Hari ini kami melakukan pengecekan stok BBM subsdi dan akurasi takaran mesin pompa pengisian BBM sesuai dengan dasar transaksi perdagangan. Kami juga memastikan semua SPBU melayani masyarakat dengan baik,”ungkap Kasat Reskirim Polres Lampung Tengah, AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia.

    Pengecekan tersebut juga untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dan kelangkaan BBM jelang mudik lebaran 1445 H.

    Pada saat pengecekan ini, Polres Lamteng menerjunakan personel pada unit Tipidter. Juga unit reskrim di masing-masing Polsek yang ada.

    “Kami juga mengecek dispenser di SPBU, hasilnya setelah melakukan kalibrasi masing-masing dispenser. Semua mesin masih kondisi tersegel dan jumlah BBM yang di keluarkan sesuai jumlah harga yang tertera,” jelasnya.

    Polres Lamteng akan melakukan pemeriksaan tersebut secara rutin untuk melindungi masyarakat dari kecurangan. Terutama ketika arus mudik Lebaran nanti.

    Selain itu, polisi juga memberikan penegasan kepada para pengusaha SPBU agar tidak mengutak-atik takaran mesin pompa BBM. Serta menjamin bahan bakar tidak tercampur air maupun kontaminasi lainnya,sebab jika terjadi pelanggaran polisi bakal menindak tegas.

    “Kami akan melakuian penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku kepada mereka para oknum yang nakal. Jika terbukti melakukan pelanggaran. Kami akan segel tempat usahanya dan pidanakan, jika ditemukan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam bentuk apapun,” pungkasnya.

  • Komunitas Pulsar Wadah Organisasi Sehobi Sambil Berbagi Kebaikan

    Bandar Lampung (Lampost.co)– Komunitas Pulsar menjadi wadah bagi para pengguna dan pecinta sepeda motor Pulsar di Lampung. Sejak berdirinya pada 2016 komunitas ini telah menyatukan berbagai kelompok Pulsar di bawah naungan pusat Lampung.

    Humas Pulsar, Rachmat JS, mengatakan komunitas ini memiliki sejarah yang kuat. Berwal dari keinginan para pengguna Pulsar untuk memiliki wadah bersama. Komunitas Pulsar kini menjelema menjadi wadah bagi para anggotanya untuk berbagi kebaikan lewat berbagai aksi sosial yang dilakukannya.

    Tidak hanya sebagai wadah berkumpul dan berbagi pengalaman seputar sepeda motor. Rachmat menyebut, pihaknya juga turut mengenalkan potensi pariwisata di Lampung dengan mengajak bikers dari luar daerah.

    “Jadi selain menyalurkan hobi, kita juga ikut kenalkan potensi wisata Lampung ke bikers lain yang ada di luar wilayah Lampung,” ujar Rachmat dalam sebuah acara talkshow Garden Fest Ngabuburit Ramadan di kantor Harian Umum Lampung Post pada Jum’at, 22 Maret 2024.

    Selain itu, aksi lainnya yang merekalakukan  dengan kunjungan ke panti asuhan untuk memberikan bantuan.

    Dalam beberapa kesempatan kegiatan Jum’at Berkah, Rachmat menyebut, tak jarang mereka juga aktif menggandeng komunitas lain untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Harapan kami tentu agar dapat memberikan dampak yang lebih luas,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komunitas Pulsar, Ridho menyampaikan harapannya agar pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas tersebut.

    Sebab aksi sosial yang selama ini mereka masih banyak mengandalkan donasi yang berasal dari anggota. Oleh karenanya ia berharap dukungan dari pemerintah sehingga dapat memperluas manfaat  kepada masyarakat.

    “Misi kami adalah berkomunitas, berdampak, dan bermanfaat, kami dari komunitas terus berupaya memberikan manfaat positif dalam masyarakat,” katanya

  • Ayah di Lampung Tengah 7 Kali Perkosa Anak Kandung

    Ayah di Lampung Tengah 7 Kali Perkosa Anak Kandung

    Gunungsugih (Lampost.co) — Seorang ayah asal Kabupaten Lampung Tengah berinisial M (39) tega melakukan tindak asusila anak kandung sendiri yang masih berumur 15 tahun.

    Korban mendapat perlakuan tak senonoh sejak bulan Oktober 2023 lalu. Korban mengaku mendapat ancaman dari sang ayah jika melakukan perlawanan dan mengadu kepada ibunya.

    Berdasarkan pemeriksaan, korban sempat menolak untuk meladeni nafsu bejat sang ayah. Namun, pelaku justru menganiaya korban, hingga memaksa untuk melayani nafsu birahi pelaku.

    “Kami telah mengamankan seorang ayah kandung yang telah tujuh kali melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung yang masih di bawah umur,” kata Kapolsek Seputih Surabaya, Iptu Jufriyanto, Jumat, 23 Februari 2024..

    Terbongkarnya kasus ini, pada Selasa 20 Februari 2024 sekira Jam 01.30 WIB, saat korban sedang tidur kemudian sang ayah kandung masuk ke kamar korban dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.

    “Saat itu, korban (anak kandung) menolak dan menangis, kemudian pelaku langsung memukul korban sebanyak dua kali. Mengancam korban, agar tidak memberitahu ibu korban dan orang-orang,” jelasnya.

    Kemudian korban langsung menghubungi ibunya yang sedang bekerja Jakarta dan menceritakan kejadian tersebut. Hingga akhirnya korban mendapat pendampingan dari kakeknya melaporkan kejadian tersebut kepada kami,” imbuhnya.

    Selanjutnya, pada hari Kamis, 22 Februari 2024 sekira 22.00 WIB Team Tekab 308 Presisi Polsek Seputih Surabaya menangkap pelaku tanpa perlawanan.

    “Bersamaan dengan penangkapan terhadap pelaku, kami juga mengamankan barang bukti. Satu buah celana dalam korban, satu buah dalaman, dan baju kaos serta celana panjang korban, juga satu buah seprai,” tutupnya.

    Pelaku dijerat dengan Pasal 81 dan 82 UU Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016.

  • DPO Satu Bulan, Polisi Ringkus Curanmor Asal Sukadana

    DPO Satu Bulan, Polisi Ringkus Curanmor Asal Sukadana

    Sukadana (Lampost.co) — Jajaran Polsek Pekalongan, Polres Lampung Timur meringkus curanmor asal Sukadana, pelaku menyerah tanpa ada perlawanan.

    Polisi berhasil ringkus pelaku usai menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama satu bulan.

    Kapolsek Pekalongan, AKP Yugo Laksono mengatakan pelaku DM (20) merupakan warga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

    “Hampir genap 1 bulan, setelah kejadian, kami, berhasil mengungkap peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor wilayah hukum Polsek Pekalongan, Lampung Timur,” ujar AKP Yugo Laksono, Jumat, 23 Februari 2024.

    “Tersangka melakukan aksi pencurian sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam, dengan Nomor Polisi BE 4100 PC, milik FN (24) warga Kecamatan Pekalongan,” ungkapnya.

    “Peristiwa kejahatan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2023 lalu, tersangka dengan cara mengambil sepeda motor, saat bersampingan dengan rumah korban,” paparnya.

    Menurutnya, korban mengalami kerugian mencapai Rp14 juta rupiah, kemudian segera melaporkannya ke Mapolsek Pekalongan, Lampung Timur.

    “Tersangka awalnya berhasil teringkus oleh Personil Polsek Probolinggo, kemudian dalam proses pemeriksaan dan pengembangan, DM mengakui terlibat dalam aksi curanmor asal Pekalongan,” kata dia.

    Tersangka DM yang merupakan seorang DPO, saat ini tengah menjalani proses penahanan Mapolsek Purbolinggo, karena terlibat dalam kasus hukum yang berbeda.

  • Operasi Pasar Lebih Masif di Bulan Ramadan

    Operasi Pasar Lebih Masif di Bulan Ramadan

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menggelar operasi pasar sebagai upaya untuk meredam lonjakan harga saat ramadan.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Lampung, Evi Fatmawaty, menyebut pihaknya sedang menyusun jadwal pasar murah tersebut.

    “Tentu operasi pasar kita gelar, terlebih ini persiapan puasa dan lebaran. Kami akan merapatkan jadwal operasi pasar lebih lanjut.”,” ujarnya, Kamis, 22 Februari 2024.

    Adapun jenis-jenis komoditas yang akan tersedia dalam kegiatan operasi pasar bersifat kondisional, sesuai kebutuhan stabilisasi harga.

    “Konsepnya nanti kita lihat ketersediaan dan harganya. Jika tinggi maka kita akan operasi pasar (komoditas tersebut),karena tujuannya kan membantu masyarakat,” kata dia.

    Lebih lanjut, pihaknya kini juga sedang fokus meredam gejolak harga beras yang kian melejit di pasaran.

    Pemprov Lampung bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Bulog untuk penyediaan pasokan dan menjaga kestabilan harga beras.

    “Memang harga yang menentukan Bapanas, ada HET. Hanya saja kalau harga naik, maka akan kita lakukan operasi pasar bekerja sama dengan Bulog,” ungkapnya.

    Pemerintah Provinsi Lampunggencar melaksanakan operasi pasar sejak akhir tahun 2023 untuk mengendalikan inflasi daerah. Pasar murah tersebut terlaksana semua kabupaten/kota yang tersebar 300 titik.

    Saat ini Pemprov masih memiliki cadangan beras untuk operasi pasar khusus di bulan ramadan sebanyak 236.865 kg beras.

    Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memerintah Pemerintah Kabupaten dan Kota menggelar operasi pasar murah di pasar atau di tempat umum, bukan di areal perkantoran maupin instansi.

    “Tujuan operasi pasar murah itu untuk masyarakat kecil, bukan buat pegawai yang notabene penghasilannya lebih baik ketimbang masyarakat kecil yang membutuhkan beras,” ucap Gubernur dalam Rapat Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Rabu, 21 Februari 2024.

  • Lampung Nomor Satu Nasional Realisasi Belanja APBD

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Persentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung menempati peringkat pertama se-Indonesia. Pencapaian realisasi belanja APBD Lampung mencapai 97,25 persen dari persentase realisasi pendapatan 100,68 persen.

    Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan Pemerintah Pusat memberikan apresiasi kepada Pemprov Lampung karena telah merealisasikan APBD secara tepat dan cepat.

    “Ini harus terus ditingkatkan sehingga daerah kita tidak ada permasalahan dalam realisasi APBD dan bisa terus menyelesaikan program yang telah dirancang gubernur Lampung secara tepat,” katanya, Selasa, 24 Januari 2024.

    Dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) se-Indonesia, 17 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan agar provinsi dapat menjalankan 8 arahan Presiden Joko Widodo.

    “Delapan arahan tersebut, di antaranya, mengendalikan inflasi dengan memantau harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif. Kedua, untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai dengan target 0 persen pada 2024 serta mendorong daerah turunkan stunting di bawah 14 persen pada 2024,” ujarnya.

    Hal tersebut mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik di atas 5 persen pada triwulan terakhir 2022. Lalu, dari segi inflasi juga cukup terkendali yaitu 5,51 persen di akhir tahun.

    “Sehingga fokus dua masalah besar investasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan bangunan gedung (PBG). Lalu memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan membangun dana abadi dan memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri,” katanya.

    Selain itu, terkait masalah forum pembelanjaan produk dalam negeri 40 persen dari APBD untuk belanja modal barang jasa agar semua daerah dapat memikirkan serta membuat program atau masterplan brand.

    “Sehingga bisa membuat imaji atau branding daerah sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah,” ujarnya.

    Muharram Candra Lugina

  • Gubernur Minta Pemkab Lambar Terus Bina UMKM

    Liwa (Lampost.co) — Pembinaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lampung Barat harus terus dilakukan. Hal itu untuk meningkatkan ekonomi.

    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan hal itu saat meninjau kegiatan bazar UMKM di gedung Sekolah Kopi Lambar, Pekon Sukajaya, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, Selasa, 24 Januari 2024. Kegiatan yang digelar dalam rangka kunjungan kerja Gubernur itu menyuguhkan aneka produk olahan pelaku UMKM di Lambar.

    Sembari mengelilingi stan bazar UMKM itu, Gubernur juga menikmati berbagai produk olahan bersama Penjabat Bupati Lambar Nukman dan pejabat lainnya. Adapun aneka produk olahan khas Lambar yang dinikmati orang nomor 1 di Lampung itu, di antaranya cascaraku kue yang terbuat dari kulit kopi, dodol labu siam, dodol cabai hingga keripik pisang.

    Gubernur juga menyampaikan apresiasinya dan berharap agar para pelaku UMKM itu terus berproduksi untuk meningkatkan ekonominya. “Ternyata makanan di Lambar ini enak-enak ya,” kata Arinal sembari menikmati produk dodol labu siamnya.

    Arinal berharap dalam mendukung peningkatan ekonomi rakyat, Pemkab melalui Dinas Koperindag ke depan agar terus membina dan mengarahkan para pelaku UMKM ini. “Dengan demikian, para pelaku UMKM ini dapat lebih bergairah dalam memasarkan berbagai produk kuliner khas daerah ini,” katanya.

    Muharram Candra Lugina

  • Ketua Adat di Lamteng Tolak Jabatan Kades 9 Tahun

    Gunungsugih (Lampost.co) — Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun menuai beragam komentar dari berbagai pihak.

    Ketua Dewan Perwatin Adat Bandarmataram Tuho Lampung Tengah, Tuan Panglimo Lanang Jagad Lampung Tengah, menyatakan memperpanjang masa jabatan kepala desa menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Tuntutan para kepala desa tidak mewakili keinginan masyarakat.

    “Justru sangat merugikan karena fakta di lapangan masih banyak oknum kepala desa nakal dalam menjalankan roda pemerintahan. Contohnya pembangunan fasilitas umum atau infrastruktur terkadang kesannya asal jadi padahal dana yang digunakan bersumber dari ADD,” kata Tuan Lanang Jagat, Selasa, 24 Januari 2023

    Dia menyatakan jika terjadi hal seperti itu semestinya aparat penegak hukum turun ke bawah untuk mengecek langsung hasil pekerjaan pembangunan yang bersumber dari uang rakyat tersebut.

    Meskipun tidak semua kepala desa sifatnya sama, potensi korupsi banyak terjadi di bawah dengan memainkan anggaran yang dikucurkan baik dari pusat dan daerah. Keputusan perpanjangan masa jabatan bagi para kepala desa menjadi sembilan tahun harus dikaji lebih dalam lagi.

    “Jangan ada motif politik di balik semua ini untuk memuluskan rencana pada 2024 mendatang. Bukan mewakili rakyat yang menginginkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan dengan hadirnya kepala desa sesuai pilihan rakyat masing-masing,” katanya.

    Muharram Candra Lugina

  • Pemkot Bandar Lampung Belum Memastikan Seleksi PPPK 2023

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota Bandar Lampung belum bisa memastikan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023. Hal tersebut karena tidak ada pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait hal itu.

    Kepala BKD Bandar Lampung, Herliwaty mengatakan, kemungkinan pemerintah hanya akan memenuhi kuota sebelumnya. Sebab, kuota formasi PPPK di Bandar Lampung pada 2021 lalu belum terpenuhi.

    Dia mengungkapkan pada seleksi PPPK 2021 Pemkot Bandar Lampung membuka formasi 1.171. Dari jumlah yang disediakan itu hanya terisi 1.166 formasi PPPK.

    “Jadi dari seleksi sebelumnya formasinya masih sisa 307, ini yang nanti akan diisi,” ujarnya, Minggu, 22 Januari 2023.

    Herliwaty mengaku pihaknya telah mendapatkan surat pengisian untuk formasi tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Proses selanjutnya pelengkapan berkas dari peserta yang sudah mengikuti seleksi.

    Setelah melengkapi berkas sesuai syarat BKN akan membuatkan nomor induk pegawai (NIP). Namun, pihaknya mengaku belum menerima pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

    “Kalau kuotanya kami sudah menerima dari Kemenpan RB, tapi kami belum menerima pemberitahuan dari BKN untuk pembuatan NIP. Karena pembuatan NIP di BKN,” katanya.

    Meski belum ada kejelasan, ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk 307 PPPK tersebut. Sehingga jika ada penerimaan, pemerintah bisa memberikan gaji sesuai kontrak kerja.

    Muharram Candra Lugina

  • Pemprov Terus Cari Solusi Atasi Kekeringan Sawah

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) terus mencari solusi dalam mengatasi kekeringan sawah di sejumlah wilayah. Hal tersebut guna mengantisipasi gagal panen pada tanaman padi yang ditanam petani.

    “Untuk kekeringan tahun ini masih terpantau bisa diatasi dan memang belum meluas karena hanya di beberapa titik saja. Sehingga langkah antisipasi dengan koordinasi dengan Dinas Perairan kabupaten/kota dan provinsi untuk maksimalkan aliran air,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Lampung Kusnardi, Jumat, 20 Januari 2023.

    Menurut dia, karena saat ini masih belum masuk ke dalam cuaca kemarau ekstrem sehingga masih bisa diatasi dengan alternatif lain. “Di Bandar Lampung saja beberapa hari ini masih hujan, jadi memang kita bisa alihkan aliran sungai yang bisa mengarah ke sawah agar bisa teraliri,” katanya.

    Sebab, menurut dia, untuk daerah sawah yang terkena kering, belum tentu gagal panen. “Jadi ada dua jenis kekeringan yang jika terkena sawah belum tentu gagal panen (puso). Meski kering, ada beberapa waktu tumbuh dan jika segera dialiri air, padi tetap hidup dan bisa dipanen,” katanya.

    Hal tersebut terlihat pada 2022 lalu, di mana tercatat hanya ada 34 hektare lahan yang terkena kekeringan yakni pada April 2022 di Lampung Timur seluas tujuh hektare dan di lokasi yang sama seluas 24 hektare pada Desember 2022 lalu.

    “Ini kondisinya hanya terkena kekeringan seluar 34 hektare dan masih bisa diminimalisasi ancaman gagal panen dengan kami lakukan aliran air baru dari sungai. Sehingga padi kembali tumbuh hingga masa panen,” ujarnya.

    Menurut dia, hingga saat ini berdasarkan koordinasi bersama BMKG belum terpantau akan mendekati musim kemarau ekstrem. Namun, pihaknya terus lakukan sosialisasi kepada petani untuk tetap menghemat air sehingga jika kekeringan terjadi bisa diantisipasi dengan aliran air yang telah ditampung.

    “Kita masuk masa panen Maret hingga Mei. Harapannya tetap pada kondisi saat ini belum memasuki kemarau panjang. Karena memang kondisi alam saat ini tak bisa diprediksi, namun kami bisa antisipasi langkah dengan penyediaan air dan penggunaan dengan hemat,” ujarnya.

    Muharram Candra Lugina