Backup Lampost co

Tag: beritalamsel

  • Perbaikan Gorong-gorong Tersumbat di Jalinsum Penengahan Dikerjakan di 2025

    Perbaikan Gorong-gorong Tersumbat di Jalinsum Penengahan Dikerjakan di 2025

    Kalianda (Lampost.co): Perbaikan gorong-gorong tersumbat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) KM 66 Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan akan dilakukan pada 2025. Pasalnya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tahun ini baru akan mengajukan perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat.

    Pengawas Pekerja Lapangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Kasmir mengatakan, pihaknya masih terus berupaya untuk menjebol gorong-gorong yang tersumbat. Namun, genangan air di tepi Jalinsum KM 66 Desa Belambangan masih dalam. Dia mengaku, pihaknya hingga kini terkendala dan pengerjaan penjebolan gorong-gorong belum dapat dilakukan.

    “Untuk itu, kami lakukan pembuatan siring baru di tepi Jalinsum KM 66 tersebut untuk mengurangi debit air,” katanya, belum lama ini.

    Sementara itu, Kepala Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan Abdul Rahman, meminta kepada Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk tetap menjebol gorong-gorong di badan Jalinsum KM 66 yang tersumbat. Sebab, kini curah hujan masih cukup tinggi. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak kepada fasilitas pondok pesantren terpadu Ushuluddin, kolam, dan perkebunan milik warga sekitar.

    “Meskipun kini sudah ada siring baru yang dibuat oleh Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang cukup membantu mengurangi debit air<‘ kata dia.

    “Kami sudah koordinasi baik dengan pihak kecamatan, Dinas PUPR Lampung Selatan maupun Dinas PU Provinsi. Tapi, menurut pihak Dinas PU Provinsi perbaikan gorong-gorong tersumbat baru bisa dilakukan pada tahun 2025. Sebab, masih diajukan dan menunggu tender lebih dahulu,” sambung dia.

    Abdul juga mengaku hingga kini belum ada bantuan dari pihak manapun bagi korban yang tempat tinggalnya terendam banjir. “Kalau bantuan bagi korban yang tempat tinggalnya terendam air belum ada,” kata dia.

    Adi Sunaryo

  • Bawaslu: Pelanggaran Pemilu 2024 di Lampung Selatan Lebih Sedikit Dibandingkan Pemilu 2019

    Bawaslu: Pelanggaran Pemilu 2024 di Lampung Selatan Lebih Sedikit Dibandingkan Pemilu 2019

    Kalianda (Lampost.co)– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan menyatakan pelanggaran Pemilu 2024 secara angka lebih sedikit jika dibanding dengan pelaksanaan Pemilu 2019.

    “Hari ini memasuki 73 hari masa kampanye yang digelar sejak 28 November 2023 -10 Febuari 2024. Artinya, masa kampanye ini tersisa beberapa hari lagi, dan 7 hari lagi menentukan hasil demokrasi. Sejauh ini, peran media menjadi support dalam menjaga demokrasi, dengan menjadi mitra pengawasan dan pencegahan,” ujar Ketua Bawaslu Lamsel Wazaki dalam kegiatan media gathering dengan awak media, di Caffe D’Sas Kalianda, Kamis, 8 Februari 2024.

    Dia menjelaskan sejauh ini pihaknya menangani 3 pidana Pemilu. Namun, di tahap pertama tidak memenuhi cukup bukti. Lalu, pihaknya juga memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat karena ada peserta Pemilu tidak mengantongi STTP.

    Lalu, berkenaan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN), pihaknya pun melayangkan rekomendasi ke KASN. Termasuk, netralitas aparatur desa.

    “Namun karena keterbatasan pengawas Pemilu, untuk pengawasan, makanya kami ucapkan terima kasih kepada awak media yang telah banyak memberikan informasi kepada Bawaslu,” jelasnya.

    Selain itu, dia pun meminta kepada awak media untuk memberikan informasi kepada peserta Pemilu untuk tidak melakukan kampanye di masa tenang.

    “Tolong informasikan kepada seluruh peserta Pemilu, agar tidak melakukan kampanye di masa tenang, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama,” kata dia.

    Adi Sunaryo

  • Polres dan KPU Lampung Selatan Gelar Simulasi Pemilu

    Polres dan KPU Lampung Selatan Gelar Simulasi Pemilu

    Kalianda (Lampost.co)– Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar simulasi dan persiapan pengamanan pemunggutan suara pada Pemilu 2024 di Lapangan Korpri kantor bupati setempat, Selasa, 6 Februari 2024.

    Simulasi Pemilu 2024 dipandu oleh Anggota KPU Lampung Selatan Hendra Apriyansyah didampingi Kapolres Lamsel AKBP Yuriandi Yusrin. Sebelum dilakukan pencoblosan surat suara petugas Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara disaksikan pengawas Tempat Pemunggutan Suara (TPS) dan para saksi dari berbagai calon legislatif (caleg) serta calon presiden (capres).

    Selanjutnya, pemilih yang hendak memberikan hak pilih dilakukan pemanggilan oleh anggota KPPS untuk melakukan pencoblosan. Selesai melakukan pencoblosan, pemilih wajib mencelupkan jarinya ke tinta. Sebagai tanda telah memberikan hak pilihnya.

    Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, tiap TPS dijaga oleh petugas kepolisian dan Linmas.

    Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, untuk pengamanan pemilu, Polres Lamsel menyiapkan 378 personel pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Bahkan Polres setempat juga telah melakukan pemetaan terkait TPS kurang rawan dan TPS rawan.

    “Polres Lampung Selatan telah menempatkan tiga pos yang akan diisi oleh personel dari Polres Lampung Selatan dan BKO (personel) dari Polda Lampung,” katanya.

    Dia menjelaskan, pola pengamanan TPS di wilayah Lampung Selatan sudah ditentukan untuk kategori TPS kurang rawan ditugaskan 2 personel kepolisian dan 4 anggota linmas pada 12 TPS. Sedangkan untuk TPS dengan kategori rawan, akan ditugaskan 2 personel kepolisian dan 4 anggota linmas pada 8 TPS.

    “Untuk TPS yang kategori sangat rawan itu, kita tidak ada. Karena kita tidak menerapkan pola yang seperti itu,” jelasnya.

    Dia pun meminta agar seluruh personel dapat fokus memberikan pengamanan, mulai saat penggeseran kotak dan surat suara, pengamanan di TPS, penghitungan suara, koordinasi dengan petugas di lapangan, pleno di tingkat kecamatan hingga pengawalan, dan pengamanan kembali ke KPU.

    “Itu kita harus fokus dan serius untuk menghadapi pemilu tahun ini,” tegasnya.

    Yusriandi pun mengajak untuk seluruh elemen di Lampung Selatan untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2024.

    “Berbeda pilihan itu biasa, tapi yang pasti kita bangun kerukunan dan kebersamaan. Semua akan berjalan dengan baik, manakala ini bisa tercapai,” katanya.

    Adi Sunaryo

  • BPBD Lamsel Tak Mengetahui Ada Longsor dan Banjir di Jalinsum hingga Makan Korban

    BPBD Lamsel Tak Mengetahui Ada Longsor dan Banjir di Jalinsum hingga Makan Korban

    Kalianda (Lampost.co)–Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamsel menyatakan tidak mengetahui adanya peristiwa bencana banjir dan longsor di tepi Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) KM 66 Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan.

    BPBD mengeklaim tidak ada laporan baik dari desa maupun pihak kecamatan. Sehingga, BPBD setempat tidak tahu persis kejadian tersebut.

    “Nah yang seperti ini harusnya ada laporan ke BPBD Lampung Selatan. Jadi, ada tindaklanjutnya. Tapi, kalau enggak ada info itu bagaimana mau ditindaklanjuti. Kapan itu kejadian yang ada korbannya kami pun tidak tahu,” ujar Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamsel, Lukman Hakim, kepada Lampost.co, Kamis, 1 Februari 2024.

    Berita terkait: Drainase Jalinsum di Lampung Selatan Tersumbat, Banjir dan Longsor Makan Korban

    Menurut Lukman Hakim, kelemahannya karena tidak ada laporan dari pihak desa dan kecamatan. Sehingga BPBD tidak mengetahui. Maka tidak ada tindakan.

    “Kalau seperti kejadian bencana yang sudah-sudah kejadian seperti ini pasti kami di tindaklanjuti,” katanya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, masyarakat Desa Belambangan yang merupakan tenaga pengajar di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin yang tempat tinggalnya sempat terendam banjir hingga kini belum mendapatkan bantuan baik dari desa, kecamatan dan Pemkab Lamsel.

    Bahkan, pada kejadian sebelumnya sekitar 12 Januari 2024, ada korban jiwa seorang wanita yang terseret arus air dari gorong-gorong dibawah Jalinsum KM 66, Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

    Warga sekitar, Darmawati (50), mengatakan air meluap terus terjadi dalam sebulan terakhir. Meski setiap tahun daerah tersebut menjadi langganan banjir, namun bencana saat ini menjadi yang paling parah. “Gorong-gorongnya tersumbat sehingga airnya enggak bisa mengalir. Airnya setiap hari makin besar, apalagi kalau hujan terus,” kata Wati, Rabu, 31 Januari 2024.

    Adi Sunaryo

  • Kurangi Beban Kerja KPPS, Tiap TPS Dibatasi 300 Pemilih

    Kurangi Beban Kerja KPPS, Tiap TPS Dibatasi 300 Pemilih

    Kalianda (Lampost.co): Dalam rangka mengurangi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) dan mengantisipasi anggota KPPS kelelahan pada Pemilu 2024, jumlah pemilih di tiap Tempat Pemunggutan Suara (TPS) dibatasi paling banyak 300 orang/pemilih.

    Ketua KPU Lampung Selatan, Ansurasta Razak mengatakan, hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

    Dimana pada PKPU Nomor 7/2022 tersebut pada Pasal 15 ayat 3 disebutkan penyusunan daftar pemilih sebagaimana pada ayat 2 dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 300 orang dengan memperhatikan yakni tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lainnya, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS berbeda, aspek geografis setempat dan jarak, dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemilihan.

    “Proses pendataan pemilih sudah cukup panjang. Dimana, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujarnya, Selasa, 13 Februari 2023.

    Razak mengatakan pihaknya telah memberikan waktu kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Jika ada pemilih yang memberikan hak suaranya di TPS di luar lingkungan atau dusun, itu sudah menjadi ketentuang aturan yang baru. “Hal ini dalam PKPU Nomor 7/2022 tiap TPS paling banyak 300 orang,” katanya.

    Sebelumnya, diberitakan Lampost.co, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 diduga bakal turun. Pasalnya, masyarakat mendapatkan undangan pencoblosan tidak sesuai lingkungan dan dusun tempat tinggalnya.

    Di daerah Kalianda, pemilih yang merupakan warga lingkungan 8 mendapatkan undangan pencoblosan di lingkungan 3. Lalu, di Palas terdapat pemilih mendapatkan undangan di luar dusunnya. Sementara, jarak tempuh ke TPS cukup jauh.

    Ikuti juga berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News

    Adi Sunaryo