Tag: Harga Beras

  • Harga Daging Sapi Jelang Lebaran Naik, Beras Mulai Turun

    Bandar Lampung (Lampost.co)Harga sejumlah kebutuhan pokok, seperti daging sapi, ayam potong, dan telur, merangkak naik jelang Lebaran Idulfitri. Sementara harga beras mulai mengalami penurunan di Bandar Lampung.

    Berdasarkan pantauan Lampost.co di Pasar Perumnas Way Halim, harga daging sapi saat ini mencapai Rp140 ribu dari Rp135 ribu per kilogram.

    “Kalau menjelang lebaran pasti naik. Harga daging sapi rata-rata naik Rp5.000. Tulang Iga sekarang Rp80 ribu dari Rp75 ribu,” kata Surya, seorang pedagang daging, Minggu (31/3).

    Sementara, kulit sapi memiliki banderol Rp40 ribu per kg dan hati sapi Rp80 ribu. Sedangkan, ayam potong turut naik dari Rp24.500 menjadi Rp25.500.

    Pemilik toko sembako, Ino, mengatakan harga bahan pokok, seperti beras dan telur, sedikit turun.

    BACA JUGA: Realisasi Penyaluran Beras SPHP di Lampung Capai 11.980 Ton

    Harga beras saat ini mulai dari Rp12 ribu hingga Rp16 ribu. Penurunan harga itu seiring petani yang memasuki masa panen.

    Penurunan harga itu akan terus terjadi secara drastis setelah lebaran. “Panen raya pasti membuat harga beras turun,” kata dia.

    Begitu pula harga telur yang sedikit turun menjadi Rp29.500 dari Rp30 ribu. Sedangkan, bawang merah justru mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp25 ribu menjadi Rp45 ribu.

    “Bawang ini berdasarkan partainya. Kalau partai besar, harga bisa lebih turun,” ujar dia.

  • Harga Beras di Lampung Naik Turun Belum Stabil

    Harga Beras di Lampung Naik Turun Belum Stabil

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), melakukan pemantauan perkembangan harga beras di Lampung mulai dari Januari-Maret 2024.

    Kepala Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kanwil II KPPU) Wahyu Bekti Anggoro mengatakan tim rutin memantau harga kebutuhan pokok.

    Menurutnya, dari pantauan tersebut terjadi pergerakan harga. Terutama untuk komoditas beras mulai dari jenis medium hingga premium. Dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.900 per kg untuk jenis premium dan medium Rp10.900 per kg.

    “Pada Minggu pertama Januari 2024, harga beras premium mengalami kenaikan Rp14.500 per kg. Lalu di Minggu ke dua hingga Minggu ke lima harga masih tetap. Namun terjadi peningkatan di Minggu pertama Februari menjadi Rp14.800 per kg,” ujar Wahyu Bekti Anggoro, Kamis, 14 Maret 2024.

    Lalu harga beras premium kembali mengalami kenaikan di Minggu kedua Februari menjadi Rp15.900 per kg, di Minggu ketiga naik menjadi Rp17.000 per kg.

    “Pada Minggu ke empat Februari mulai mengalami penurunan harga menjadi Rp16.600 per kg. Harga beras premium turun lagi di Minggu pertama Maret menjadi Rp16.000 per kg dan bertahan di Minggu ke dua Maret,” kata dia.

    Begitu juga jenis medium, dari HET sebesar Rp10.900 per kg di Minggu pertama Januari naik menjadi Rp11.000 per kg. Dan harganya tetap stabil sampai Minggu ke lima Januari 2024.

    “Sementara di Minggu pertama Februari 2024 harga beras medium melonjak naik menjadi Rp13.000 per kg. Kembali naik di Minggu ke dua hingga Februari mencapai Rp15.000 per kg,” ucapnya.

    Harga Tertinggi

    Kanwil II KPPU mencatat kenaikan tertinggi harga beras medium terjadi di Minggu keempat Februari – Minggu pertama Maret mencapai Rp15.900 per kg.

    Sementara pada Minggu ke dua Maret harga beras medium mengalami penurunan harga menjadi Rp15.800 per kg.

    “Tidak hanya beras, kami Kanwil II KPPU juga melakukan pemantauan harga pada barang kebutuhan pokok lainnya. Seperti, gula, telur, bawang, cabai, daging dan minyak goreng. Guna mengawasi lonjakan harga apabila terjadi indikasi persaingan usaha yang tidak sehat,” pungkas dia.

  • Satgas Pangan Kawal Ketat Distribusi Bahan Pangan Pokok

    Satgas Pangan Kawal Ketat Distribusi Bahan Pangan Pokok

    Bandar Lampung (Lampost.co): Ditreskrimsus Polda Lampung bersama satgas pangan dan instansi terkait lainnya menggelar rapat koordinasi, Kamis, 19 Februari 2024. Rapat itu dalam rangka menjaga stabilitas harga ketersediaan stok bahan pangan di pasar tradisional.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah mengatakan satgas pangan akan melakukan pemantauan dan mengawal kelancaran distribusi bahan pangan di pasar. Sehingga masyarakat dapat tidak terkendala dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.

    “Apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi jangan sampai ada yang bermain-main dengan bahan pangan. Kami sebagai leading sector dalam Satgas Pangan, akan terus memantau dan mengawal (pasokan pangan),” ujarnya.

    Umi mengatakan dalam rakor tersebut juga mengetahui ketersediaan stok bahan pokok penting di wilayah Lampung masih terpantau aman. “Untuk harga beras saat ini sudah mengalami penurunan, karena beberapa wilayah sudah mulai panen,” ujarnya.

    Dia menambahkan, tim satgas pangan akan segera melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

    “Berharap Lampung dapat menjaga stabilitas harga, sehingga tidak menjadi 10 besar peringkat tertinggi inflasi daerah,” kata dia.

    Pada sisi lain, Satgas Pangan Kabupaten Lampung Utara mengeklaim tidak ada permainan distributor terkait tingginya harga beras. Satgas Pangan setempat mengeklaim meski harga beras jenis premium tinggi, namun ketersediaan stoknya masih aman.

    “Untuk indikasi ke arah kartel dan lainnya tidak ada. Namun khusus beras kualitas premium memang harganya cukup tinggi di pasaran,” kata Kapolres Lampura AKBP Teddy Rachesna, usai memimpin inspeksi mendadak harga kebutuhan pokok bersama Satgas Pangan di Pasar Central Kotabumi, Selasa, 20 Februari 2024.

    Dari pantauan Satgas Pangan, harga cabai mengalami kenaikkan karena stok terbatas. Lampura memasok stok cabai selama dari luar daerah.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Gandeng Kodim 0411/KM, Pemkot Metro Cek Stok Pangan

    Gandeng Kodim 0411/KM, Pemkot Metro Cek Stok Pangan

    Metro (Lampost.co): Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengajak jajaran TNI Kodim 0411/KM dan Bulog distrik Metro untuk melakukan pengecekan ketersediaan bahan pangan di Bumi Sai Wawai.

    Assisten I Pemkot Metro, Yerri Ehwan mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan dan mengawasi stok maupun harga pangan bisa meringankan beban masyarakat.

    “Kenaikan bahan pangan sangat sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain itu, dengan terjadinya kenaikan harga pangan juga terdampar terhadap pembelian. Sehingga pedagang pun mengeluhkan terjadinya penurunan pendapatan,” kata dia, Kamis, 29 Februari 2024.

    Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0411/KM, Letkol Arh Rendra Febriandari Suparman mengungkapkan, dengan memasrahkan stok bahan pangan bisa melihat secara langsung perkembangan sembako di pasaran.

    “Saat ini beberapa harga pangan mengalami kenaikan. Maka, kami ingin melihat secara langsung dan kami berupaya agar masyarakat bisa dibantu dengan mendapatkan harga yang wajar,” ungkapnya.

    Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro, Elmanani menjelaskan, meskipun sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Pihaknya memastikan akan tetap membantu dengan mengadakan pasar murah saat menjelang puasa nanti.

    “Memang harga bahan pokok mengalami kenaikan. Tapi Aahamdulillah stoknya aman. Insyaallah, nanti menjelang puasa akan ada bazar murah. Semoga saja kenaikan harga ini cepat kembali menurun,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Bulog distrik Metro, Tri Novianti mengungkapkan, stok cadangan beras yang masih tersimpan sangatlah cukup untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Stok beras yang ada di Bulog Metro aman. Di gudang Ganjaragung terdapat sebanyak 750 ton. Akan datang lagi 2.500 ton beras dari Bandar Lampung,” kata dia.

    Dia mengaku siap untuk mendukung Pemkot Metro dalam memberikan harga beras murah terhadap masyarakat. Beras yang disediakan Bulog merupakan beras SPHP dengan harga Rp 51.000 yang kemasan 5 kilogram.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • KPPU: Banyak Faktor Kenaikan Harga Beras di Pasaran

    KPPU: Banyak Faktor Kenaikan Harga Beras di Pasaran

    Bandar Lampung (Lampost.co): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), Rabu, 28 Februari 2024. Kegiatan berlangsung di kantor pusat dengan berbagai pemangku kepentingan. Khususnya instansi pemerintah dan pelaku usaha guna mendalami fenomena volatilitas harga pangan, khususnya beras.

    Adapun tren kenaikan harga beras, khususnya dalam 6 bulan terakhir, serta berbagai informasi mengenai kelangkaan komoditas beras di pasar retail.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengatakan, terdapat beberapa poin penting yang pihaknya peroleh dalam diskusi. Antara lain, adanya hambatan di hulu (panen gabah). Di mana berbagai macam faktor diduga mengakibatkan turunnya tingkat produksi gabah dan beras.

    “Beberapa faktor tersebut antara lain faktor musim dan cuaca, faktor luas lahan yang berkurang, serta produktivitas lahan yang relatif rendah,” kata Deswin, melalui keterangan resmi kepada Lampost.co, Kamis, 29 Februari 2024.

    Dari sisi penggilingan padi, semakin banya usaha penggilingan padi kecil yang tidak mampu bersaing dengan penggilingan besar, untuk memperoleh gabah hasil panen petani.

    Kemudian adanya hambatan pada sisi produksi dan distribusi beras. Di mana sejak akhir 2023 sampai awal Februari 2024, para pelaku usaha di bidang beras menyampaikan, adanya kesulitan untuk menemukan komoditi beras untuk disalurkan ke pasar (terutama pasar modern).

    “Memasuki periode akhir Februari, beberapa daerah sudah melakukan panen. Kita berharap, komoditi beras dapat tersedia kembali di tingkat penggilingan padi, sampai ke distributor,” kata dia.

    Penentuan Harga

    Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) pun memaparkan, pelaku usaha yang memiliki jaringan langsung dengan produsen di wilayah sentra produksi, melakukan penentuan harga sendiri. Hal ini kemudian berpengaruh secara langsung terhadap harga jual beli di daerah lain.

    Dia mengatakan berdasarkan data dan informasi dari berbagai daerah, efektifitas kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditi beras tidak terbentuk di pasaran.

    “Untuk menindaklanjuti berbagai data, informasi, serta temuan dalam diskusi tersebut, KPPU akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Terutama untuk identifikasi potensi praktik persaingan usaha tidak sehat, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata Deswin.

    Berkaitan dengan hal tersebut, KPPU telah membentuk tim yang tidak hanya mengkaji industri tetapi juga melakukan investigasi. Bila ada temuan indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU bakal menindaklanjutinya dengan proses penegakan hukum.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Sebanyak 20 Toko di Dua Pasar di Lampung Utara Jual Beras Subsidi Kerja Sama Bulog

    Sebanyak 20 Toko di Dua Pasar di Lampung Utara Jual Beras Subsidi Kerja Sama Bulog

    Kotabumi (Lampost.co): Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara mendapatkan beras SPHP dengan harga subsidi. Mereka hanya membayar Rp10.300/kg, dari harga di pasaran Rp13.000/kg, untuk beras kualitas medium.

    Masyarakat bisa membelinya di 20 toko yang telah bekerja sama dengan Perum Bulog. Toko-toko tersebut tersebar di dua pasar di Lampung Utara, yakni Pasar Central Kotabumi dan Pasar Dekon Kotabumi.

    “Hal itu berkat adanya kerja sama pemerintah dengan Bulog, dalam menekan harga beras yang terus meningkat, khususnya kualitas medium. Jadi warga Lampura dapat menghemat Rp 2.700/kg,” kata Sekretaris Daerah Lampura, Lekok, Kamis, 29 Februari 2024.

    Dia menjelaskan pemerintah menggandeng Bulog menyediakan beras dengan harga eceran tertinggi tidak lebih dari Rp10.300/kg. Melalui program beras stabilitasi patokan harga pangan (SPHP).

    “Harga beras di pasaran saat ini cukup tinggi, di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, kita Pemda melalui program beras SPHP memberi subsidi kepada masyarakat,” kata dia.

    Lekok mengatakan pihaknya melakukan hal itu guna meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok pangan tersebut. Sehingga warga dapat membeli dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

    “Untuk sementara ada di dua lokasi, yakni Pasar Central dan Dekon Kotabumi. Jumlah tokonya ada 20. Masing-masing, 8 toko di Pasar Dekon dan 12 toko di Pasar Central,” terangnya.

    Warung tersebut, kata dia, merupakan kerja sama dengan Bulog yang menyediakan beras SPHP. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan beras dengan harga subsidi.

    “Ke depan, kita upayakan dapat menjangkau ke desa-desa. Sehingga warga dapat beras dengan harga murah jadi makin mudah,” tambahnya.

    Cadangan Beras

    Menyoal cadangan beras pemerintah daerah saat ini, dia berujar stok masih aman di kisaran 5,8 ton. Pemkab Lampura juga telah menyiapkan stok beras cadangan sebanyak 35 ton. Sehingga total stok beras ada 43 ton.

    “Bulan depan, petani kita akan memasuki masa panen. Perkiraan akan ada 4.500 hektare sawah yang panen, dengan target produksi 13.500 ton. Sehingga menambah persediaan beras di Lampung Utara,” tambahnya.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Kenaikan Harga Beras di Lampung Mencapai 45% dari HET

    Kenaikan Harga Beras di Lampung Mencapai 45% dari HET

    Bandar Lampung (Lampost.co): Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mencatat kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras di Provinsi Lampung pada periode Februari 2024 cukup tinggi.

    Kepala Kantor Wilayah II KPPU, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok, dengan mengambil sampel di sejumlah pasar tradisional.

    Adapun harga komoditas panga, terutama untuk beras berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pihaknya melakukan pemantauan ini dengan membandingkan harga, mulai dari minggu kedua hingga minggu keempat Februari 2024.

    “Berdasarkan hasil pantauan kami, di pasar tradisional sampai minggu keempat Februari, harga beras kualitas medium mencapai Rp15.900 per kg, naik 45,87% dari HET, yaitu Rp10.900 per kg,” ujar Wahyu, Rabu, 28 Februari 2024.

    Kemudian untuk beras kualitas premium, mengalami kenaikan mencapai 19,42% dengan harga per kg yaitu Rp16.600 dari harga HET-nya adalah Rp13.900.

    Lalu minggu kedua Februari 2024, KPPU mencatat harga tertinggi untuk beras kualitas medium seharga Rp15.000 per kg. Sementara beras premium berada pada harga Rp15.900 per kg.

    “Jika melihat perbandingan pada minggu kedua dan minggu keempat (Februari), harga beras jenis medium terjadi peningkatan harga sebesar 6,00% dan beras premium 4,40%,” ucapnya.

    Selain komoditas beras, KPPU juga melakukan pemantauan kenaikan harga komoditas lainnya, seperti gula mengalami peningkatan harga mencapai 17,24% dari Harga Acuan Pembelian (HAP) yaitu Rp14.500 per kg.

    Telur ayam ras naik 3,70% dari HAP-nya Rp27.000 per kg. Sementara untuk bawang merah berdasarkan dari HAP sebesar Rp41.500 per kg tidak mengalami peningkatan harga pada Februari ini.

    Lalu cabai merah keriting dari HAP sebesar Rp55.000 per kg, mengalami kenaikan mencapai 45,45%. Cabai rawit merah naik 49,12% di minggu keempat Februari dari HAP yaitu Rp57.000 per kg.

    Minyak goreng curah pun mengalami kenaikan harga, yang mencapai Rp16.000 atau 3,23% dari HET Rp15.500 dan MinyaKita Rp16.250 atau naik 16,07%.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.

  • Pemkot Imbau Masyarakat Tak Panic Buying Beras

    Pemkot Imbau Masyarakat Tak Panic Buying Beras

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengimbau masyarakat tidak membeli beras dalam jumlah besar atau panik buying. Sebab ketersediaan bahan pokok itu masih mencukupi.

    “Kami harap jangan ada panic buying menghadapi situasi ini. Karena stok beras di kota ini masih mencukupi, dengan ketersediaan 8.150 ton dari kebutuhan 7.050 ton dalam sepekan,” kata Plt Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Mohammad Yusuf, Rabu, 28 Februari 2024.

    Ia mengeklaim masyarakat yang berlebihan dan melakukan panic buying beras, yang menghawatirkan akan ada pihak-pihak mengambil keuntungan dengan menimbun barang tersebut.

    “Memang sampai saat ini kami dari Pemkot belum menemukan adanya penimbunan oleh oknum tertentu. Karena pantauan kami memang ketersediaan beras masih cukup di pasar-pasar tradisional,” jelasnya.

    Menurutnya fenomena kenaikan harga beras, pihaknyameminta kepada masyarakat untuk menggunakan bahan pangan lokal sebagai pengganti beras.

    “Diversifikasi pangan juga harus digalakkan dan digerakkan. Kami imbau mayarakat menggunakan pangan lokal seperti ubi, singkong dan jagung sebagai pengganti beras yang harganya sedang tinggi mencapai Rp16ribu-Rp17ribu per kilogram,” terangnya.

    Ia meminta masyarakat untuk tidak melakukan gerakan boros pangan dengan membeli dan memakan makanan secukupnya.

    “Jadi dalam keadaan seperti sekarang, kami harap masyarakat tidak boros pangan dan makanlah secukupnya. Minimal masyarakat dapat menghemat keuangannya serta tidak ada bahan pangan yang terbuang sia-sia,” pungkasnya.

  • Pemkab Lampura Masih Koordinasi dengan Bulog Soal Fluktuasi Harga Beras

    Pemkab Lampura Masih Koordinasi dengan Bulog Soal Fluktuasi Harga Beras

    Kotabumi (Lampost.co) Pemkab Lampung Utara belum ada tindakan dalam waktu dekat untuk mengatasi kenaikan harga beras. Pemerintah setempat masih akan berkoordinasi dengan Bulog terkait fluktuasi harga kebutuhan pokok tersebut.

    “Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Bulog. Tadi sudah saya perintahkan bagian perekonomian untuk berkoordinasi dengan DKP. Dinas Perdagangan untuk komunikasi dengan Bulog,” kata Assisten II Bidang Kesra, Setdakab Lampura, Alamsyah, Rabu, 28 Februari 2024.

    Dia beralasan Pemerintah Daerah tidak mau gegabah menindaklanjuti persoalan gejolak harga kebutuhan pangan di Lampung Utara. Pihaknya masih mendalami secara pasti penyebab fluktuasi tersebut apakah masalah stok, pasokan atau lainnya.

    “Kalau beras jenis medium, pantauan kami harga masih stabil. Untuk di luar itu, bukan masuk wewenang kami. Jadi saat ini coba kami rumuskan dengan Bulog, nanti penanganan seperti apa,” kata dia.

    Dia mengeklaim saat ini ketersediaan beras di Kabupaten Lampung Utara masih relatif aman. “Sampai puasa ini stok beras kami masih aman, untuk kualitas medium. Begitu juga dari Bulog,” kata dia.

    Dia mengatakan, Pemerintah Daerah bersama tim satgas pangan telah melaksanakan sidak terkait naiknya harga sejumlah kebutuhan pangan di Lampung Utara.

    Sementara itu, pantauan di lapangan harga beras masih terus mengalami kenaikkan. Untuk jenis premium, seperti merek Kembang Kol dijual Rp162-163 ribu per 10kg. Merek SJ Rp160 -161 ribu/10 kg, merek Udang Rp158-159 ribu per 10 kg, dan merek UBK Rp156 -157 ribu per 10 kg.

    “Bedanya cuma Rp1.000 per 10 kg untuk premium. Naik terus bang, dari kemarin,” kata salah seorang pedagang di Pasar Central Kotabumi, Tini.

    Untuk jenis medium, saat ini Rp12-13 ribu per kg. “Kalau untuk beras Bulog, ya begitu bang berasnya. Meski harganya murah, tapi tabur. Enaknya dibuat untuk nasi goreng, kalau dimakan langsung itu tidak enak,” kata salah seorang warga, Wati.

  • KPPU Kaji Aturan Larangan Menjual Gabah Keluar Lampung

    KPPU Kaji Aturan Larangan Menjual Gabah Keluar Lampung

    Bandar Lampung (Lampost.co): Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kanwil II KPPU) telah mengkaji mengenai aturan yang dikeluarkan Pemprov Lampung tentang larangan menjual gabah keluar Provinsi Lampung.

    Pemprov Lampung menilai jika banyak petani lokal menjual gabah hasil produksi ke pembeli luar daerah. Maka hal itu akan mengurangi stok ketersediaan daerah sehingga berakibat pada kenaikan harga beras nantinya.

    Kepala Kantor Wilayah II KPPU, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, bahwa pihak KPPU telah mengkaji terkait aturan yang tertuang dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai larangan penjualan gabah keluar provinsi.

    “Seperti yang kita tahu bahwa produksi beras di Lampung surplus. Tapi apakah melindungi petani atau tidak. Faktanya tidak ada kesejahteraan yang lebih yang petani dapatkan,” ujar Wahyu, Selasa, 27 Februari 2024.

    Dia menjelaskan KPPU melakukan pengkajian berdasarkan undang-undang persaingan usaha Nomor 5 Tahun 1999, larangan menjual gabah keluar adalah hal yang tepat atau tidak.

    Begitu juga tanggapan Gubernur Lampung pada saat rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menyebutkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini banyak gabah dari Lampung keluar daerah oleh perusahaan beras terbesardi Indonesia.

    “Hasilnya sudah ada, cuma kami belum keluarkan. Karena belum ada keputusan dari pimpinan komisioner, apakah saran pertimbangan dari KPPU itu seperti apa. Tapi datanya sudah komprehensif karena belum ada hasil pertimbangan saja,” ungkapnya.

    Kanwil II KPPU juga menyarankan mengenai larangan menjual gabah keluar itu harus ada kompensasi untuk menjaga kesejahteraan petani.

    “Masalahnya saat itu (gabah) dilarang keluar. Bisa jadi alat untuk pelaku usaha lokal menekan petani saat barang itu hanya berputar di satu wilayah. Artinya kemudian daya beli dan tawar petani menjadi turun. Karena itu hanya pelaku usaha lokal saja yang menguasai,” ujar dia.

    Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.