Tag: INFOLAMPUNG

  • Disnaker Tanggamus Minta Karyawan Perusahaan Lapor Jika UMK Tidak Sesuai Ketentuan

    Kotaagung (Lampost.co) — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tanggamus minta karyawan dan pekerja perusahaan melaporkan jika upah minimun kabupaten (UMK) tidak sesuai ketentuan. Hal itu menyusul dengan telah ditetapkannya upah minimun provinsi (UMP) Lampung tahun 2024 oleh Gubernur Lampung sebesar Rp2.716.497 per bulan.

    Kabid Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, Iswandi, mengatakan bahwa pihaknya akan merespon setiap masukan dari para pekerja kaitannya dengan besaran nilai UMP yang diterima.

    “Hasil evaluasi di lapangan nanti, akan kelihatan apa kendalanya, apakah memang keuntungan yang didapat perusahaan tidak memenuhi sehingga upah pekerja disesuaikan,” kata dia, Kamis, 23 November 2023.

    Ia menuturkan, jika ditemukan perusahaan membayar upah pekerja tidak sesuai dengan UMP, maka pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek langsung ke perusahaan untuk memastikan persoalan dan kendalanya. Selain itu, pihaknya juga akan melihat kesepakatan antar dua bela pihak yang telah disetujui sebelumnya.

    “Dan itu artinya kembali lagi kepada kesepakatan antar pekerja dan pemberi kerja, kendati demikian kita tetap mendorong agar pelaku usaha di Tanggamus bisa menyesuaikan dengan UMP yang telah ditetapkan,” ujarnya.

    Iswandi menjelaskan, dalam undang undang juga telah diatur. Bahwa ketetapan UMP tidak saklek, atau mengikat yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Namun kembali lagi ia berharap kendati begitu pelaku usaha juga harus mempertimbangkan sebijak mungkin hak bagi para pekerja.

    “Untuk UMP tahun depan berlaku per tanggal 1 tahun 2024 karena kit belum memiliki dewan pengupahan maka mengacu pada UMP Lampung,” ujarnya.

    Langkah-langkah yang akan dilakukan, sebelum berlakunya UMP tahun 2024, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku perusahaan yang ada di kabupaten Tanggamus.

    UMP tahun depan mengalami kenaikan kendati tidak signifikan yaitu sebesar 3,16 persen atau Rp83 ribu dari UMP tahun sebelumnya. Artinya UMP Lampung tahun 2024 Rp2.716.000 dan berlaku mulai Januari 2024 mendatang.

    Sementara jika dibandingkan Dengan UMP tahun tahun sebelumnya, UMP 2024 merosot. Untuk tahun 2023 UMP Lampung naik 7,9 persen dari Rp2.440.486,18 menjadi Rp2.633.284,59.

    Masih kaitannya dengan UMK, Disnaker Tanggamus masih terus berupaya untuk membentuk dewan pengupahan, hal itu sesuai dengan anjuran agar setiap kabupaten/kota memiliki dewan pengupahan.

    “Tujuan dewan pengupahan sendiri ialah untuk menentukan besaran UMK. Berdasarkan dengan kondisi di setiap kabupaten/kota, serta hal-hal yang harus dimusyawarahkan secara bersama sama,” kata dia.

    Dewan pengupahan, terdiri dari unsur perusahaan, asosiasi perusahaan, perwakilan buruh, dan pemerintah.

    Atika Oktaria

  • Polisi Tangkap Pemuda Pelaku Curas ke Pelajar di Lamsel

    Kalianda (Lampost.co) — Seorang Pemuda warga Dusun, Sukamulya, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, ditangkap polisi karena menjadi tersangka perampasan Sepeda Motor dengan menggunakan senjata tajam jenis golok.

    Kapolsek Merbau Mataram Iptu Benny Ariawan membenarkan peristiwa penangkapan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan berinisial A (19).

    “Ya, tersangka ditangkap unit reskrim polsek merbau mataram di kediamannya pada rabu (22/11) kemaren sekitar pukul 04.00 WIB,” katanya, Kamis, 23 November 2023.

    Benny menjelaskan, A ditangkap oleh Polisi karena melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya Li (17) seorang pelajar warga Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

    “Kejadiannya pada Selasa (21/11) sekitar pukul 15.30 wib di jalan dusun catihan, desa karang raja,” katanya.

    Pelaku menghadang korban di tengah jalan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis golok yang ditodongkan kepada korban. Setelah korban berhenti, pelaku menarik korban dari atas kendaraan hingga terjatuh dan mengancam akan membunuh jika berteriak.

    “Selanjutnya pelaku membawa kabur kendaraan sepeda motor jenis honda vario A/T, nomor polisi BR 2353 DBB milik korban ke arah Katibung,” jelas Benny.

    Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp28 juta sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut.

    “Tersangka berhasil ditangkap di rumahnya, selain tersangka kami juga menyita sejumlah barang bukti. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUH. Pidana tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan,” kata nya.

    Atika Oktaria

  • Dinas ESDM Lampung Klaim WIUP PT. EGM dan PT. SBM Sesuai Prosedur

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung mengeklaim penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Esa Gemilang Manunggal (EGM) dan PT. Sinergi Bukit Mineral (SBM) telah sesuai prosedur. Kedua perusahaan itu bergerak di bidang pengelolaan tambang silika di Kabupaten Pringsewu.

    Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Asrul Tristianto memastikan perusahaan tersebut juga telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

    “Jadi penerbitan WIUP tersebut waktu itu biasa online melalui portal pusat serta sudah sesuai prosedur. Mereka juga sudah ada PKKPR dan sudah mengurus itu dua tahunan,” ujarnya, Rabu, 22 November 2023.

    Menurutnya, permasalahan terkait PKKPR kedua perusahaan itu dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu merupakan miss komunikasi.

    “Jadi dengan Pemkab Pringsewu itu hanya miss komunikasi sehingga terjadi surat menyurat antara Pemkab Pringsewu dengan Dinas ESDM,” ungkapnya.

    Asrul menyebut WIUP saat ini masih berada pada tahap awal dalam proses perizinan mineral dan batubara (Minerba).

    Selain itu, kedua perusahaan tersebut sedang di tahap proses menuju pengurusan IUP Eksplorasi.

    “Sementara kita tahan dulu ya, sehubungan pentingnya mereka berkoordinasi dengan Pemkab Pringsewu yaitu Forum Penataan Ruang,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan setelah clear and clear maka IUP Eksplorasi diterbitkan, selanjutnya perusahaan baru dapat mengurus persyaratan untuk tahap lanjut atau akhir, yaitu IUP operasi produksi.

    “Jadi untuk tahapannya masih jauh untuk menuju ke tahap IUP operasi produksi,” pungkasnya.

    Atika Oktaria

  • Kelestarian Budaya Kuliner Lampung Perlu Ditingkatkan

    Metro (Lampost.co) — Kelestarian budaya pangan merupakan PR bersama. Baik pemerintah maupun masyarakat harus bisa menjaga dan melestarikan khas Lampung.

    Pegiat Kuliner Khas Lampung, Arif Surakhman mengatakan, dalam menjaga kelestarian budaya kuliner perlu dilakukan secara bersama.

    “Pelestarian makanan khas itu perlu dukungan banyak pihak, terutama pemerintah. Karena, saat ini masyarakat sudah hampir melupakan budaya pangan yang sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan, masakan khas Lampung sudah jarang dijumpai di beberapa daerah,” kata dia saat ditemui di kediamannya, Rabu, 22 November 2023.

    Dia memaparkan, sebelumnya dirinya secara mandiri telah mengajak instansi maupun pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dalam mengenalkan kembali budaya kuliner khas daerah melalui film.

    “Jadi dalam mengenalkan masakan khas Lampung ini saya sudah melakukan beberapa hal, diantaranya melalui perfilman dan pelatihan serta sertifikasi,” ungkapnya.

    Dia menyebut, sejauh ini dirinya telah berkolaborasi menciptakan film yang berjudul Kulak Kukut dan Angken Muaghi. Dimana, dalam film tersebut mengenalkan makanan khas Lampung.

    Selain itu, dia juga akan mengenalkan kembali tradisi makan diantaranya yang sering didengar yaitu Cuak Mengan dan Seruit yang masing-masing memiliki makna untuk menjalin silaturahmi kekeluargaan.

    “Jadi, Cuak Mengan dan Seruit itu merupakan cara, yang artinya dihidangkan. Jadi, dalam tradisi itu, makanan tersebut sudah dihidangkan diatas tikar ataupun karpet yang telah disediakan. Sehingga, makan yang sudah dihidangkan di depannya langsung ambil sendiri-sendiri,” jelasnya.

    Menurutnya, dukungan pemerintah dalam mensosialisasikan itu semua sangatlah penting. Perlu juga dilakukan pelatihan memasak supaya masyarakat tetap bisa melestarikan budaya kuliner yang ada.

    “Yang saat ini terjadi masyarakat lupa bagaimana cara memasak masakan khas Lampung. Bahkan, budaya pangan Lampung tidak pernah menjadi trans mark sehingga kerap dilupakan. Padahal, makanan khas Lampung ini sangat beragam,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan makanan cepat saji lainnya, makanan khas Lampung ini bisa menjadi peluang bisnis dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.

    “Itu juga bisa meningkatkan UMKM dan ekonomi bagi masyarakat, kelestarian budaya pangan sangat berkontribusi dalam perputaran dan pertumbuhan ekonomi pasti bisa menginspirasi UMKM,” jelasnya.

    “Bahkan, kuliner ini menduduki peringkat kedua sebagai motivasi orang untuk berwisata,” pungkasnya.

    Atika Oktaria

  • Pemkot Beri Santunan ke Korban Bencana dan Sakit Senilai Rp 181 Juta

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memberikan santunan kepada korban kebakaran bencana dan bantuan pengobatan.

    Sebanyak 22 warga Kota Tapis Berseri diberikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu, 22 November 2023.

    Nilai bantuannya beragam mulai dari Rp1 juta hingga Rp20 juta bagi korban kebakaran dan bantuan pengobatan. Adapun total bantuan yang diberikan oleh Pemkot Bandar Lampung sebanyak Rp181.500.000 kepada warga terdampak.

    “Hari ini kita berikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah dan nanti ada lagi susulan karena data-datanya belum lengkap,” katanya.

    Ia menyebut pihaknya masih akan memberi tali asih kepada masyarakat yang terdampak bencana baik kebakaran dan biaya pengobatan.

    “Mungkin kita langsung ke sana berikan bantuan, setidaknya untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah,” terangnya.

    Selain dominan santunan kebakaran, pihaknya memberi pengobatan kepada anak yang mengalami down syndrom, kanker, gangguan jantung.

    “Kita memberikan bantuan pengobatan kepada anak-anak yang satu sakit jantung dan harus berobat ke Jakarta. Dan kepala membesar itu berobat di dalam kota,” tuturnya.

    Eva menyebut pemberian bantuan ini tidak membantu seluruhnya, tapi hanya sebatas kemampuan dari Pemkot Bandar Lampung.

    “Kalau Rp20 juta itu memang kondisi rumah habis 1 rumah di Way Lunik. Nah kalau hitung-hitungan tidak nutup semua itu,” pungkasnya.

    Atika Oktaria

  • 69 Kepala Kampung Terpilih Diimbau Amanah dalam Jalankan Tugas

    Menggala (Lampost.co) — Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Qudratul Ikhwan mengimbau para kepala kampung terpilih untuk amanah dalam mengemban tugas yang diberikan masyarakat.

    Hal itu disampaikan, Qudratul saat melantik dan mengambil sumpah 69 kepala kampung se Kabupaten Tulangbawang, di Aula Islamic Center Menggala, Rabu, 22 November 2023.

    “Jangan sia-siakan kepercayaan masyarakat yang telah memilih saudara-saudara sebagai kepala kampung. Jadilah pemimpin yang dapat melayani dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bekerja dan mengabdilah demi kepentingan masyarakat dan kampung,” kata Qudratul.

    Dari 69 kepala kampung yang dilantik itu, 67 hasil pemilihan serentak 20 September 2023 lalu dan dua lainnya merupakan hasil pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW).

     

    Dia mengimbau para kepala kampung yang dilantik dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat, sehingga perbedaan pilihan pada saat pemilihan kala itu tidak lagi tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat.

    “Setelah ini, kepala kampung yang dilantik harus dapat mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersatu dan bergotong royong membangun kampung. Jalinlah kerjasama yang baik dengan BPK, LPM, PKK, Karang Taruna, dan semua elemen masyarakat di kampung masing-masing,” ujar Qudratul.

    Dia berharap, pembangunan yang dilakukan kampung dapat bersinergi dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah maupun pusat.

    “Kepala kampung juga harus memiliki loyalitas tinggi dalam mendukung program kerja pemerintah pusat dan daerah. Pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintahan kampung, akan terus dilakukan oleh kecamatan maupun OPD terkait,” ujar dia.

    Salah satu Kepala Kampung dari Pendowo Asri, Kecamatan Denteteladas,Hendri menyatakan akan mengemban amanah dengan baik yang telah dititipkan masyarakat kepadanya.

    “Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh pihak. Kami akan menjalan seluruh amanah yang dititipkan masyarakat ini dengan penuh tanggung jawab,” kata Hendri usai dilantik.

    Atika Oktaria

  • Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin Tanggamus Targetkan Peroleh 51 Persen Suara

    Kotaagung (Lampost.co) — Juru Kampanye DPW Partai Nasdem Lampung, Rohmat Husen optimis pasangan Capres dan Cawapres Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menang satu putaran pada Pemilu 2024 mendatang.

    Hal itu dia katakan dihadapan tim pemenangan kabupaten, para caleg dari partai koalisi, dan relawan saat menghadiri Konsolidasi Partai Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin di kantor DPC Partai PKB Tanggamus, Rabu, 22 November 2023.

    “Yakinlah ketika Nasdem, PKB, PKS, UMMAT, dan Relawan Anies bersatu, Anies-Muhaimin menang satu putaran,” kata dia.

    Kemudian, Ketua DPD Nasdem Tanggamus, Kurnain, menargetkan mendapat 51 persen perolehan suara di setiap TPS. Untuk menjamin keamanan perolehan suara, ia meminta para saksi di TPS yang telah ditunjuk agar mengawal surat suara.

    “Untuk itu, saksi-saksi Partai Nasdem Tanggamus, PKB, PKS, UMMAT dan relawan harus menjaga TPS-TPS, foto C1 plano dan kawal kotak suara jangan sampai ada kecurangan,” kata dia.

    Selain itu, acara konsolidasi juga dihadiri ratusan caleg dari Partai Nasdem, PKB, PKS, UMMAT, Relawan Sahabat Anies, Relawan Anis Lampung (REAL), dan relawan Lampung Say Anies.

    Dalam kesempatan itu, pelaksana kegiatan memperkenalkan Tim Kampanye Koalisi Perubahan Anis-Muhaimin di Kabupaten Tanggamus yaitu, Ketua Irwandi Suralaga dari DPC Partai PKB Tanggamus, Sekrataris Kurnain dari DPD Partai Nasdem Tanggamus, dan Bendahara Heni Susilo dari Partai DPP PKS Tanggamus.

    Atika Oktaria

  • Parpol di Lampura Laksanakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024

    Kotabumi (Lampost.co) — Partai Politik Parpol peserta pemilu di wilayah Kabupaten Lampung Utara mengikuti deklarasi damai yang dilaksanakan oleh Bawaslu di halaman Stadion Sukung, Kelapa Tujuh, Kotabumi, Selasa, 21 November 2023.

    Sebelumnya kegiatan ini belangsung, telah dilaksanakan apel siaga, bersama panwascam di 23 kecamatan se-Lampung Utara, hingga deklarasi netralitas Anggota TNI – Polri di Mapolres, dalam menciptakan suasana aman kondusif di masa kampanye.

    Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Suheri mengatakan rangkaian kegiatan dilakukan agar pemilu serentak 2024 dapat berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan bermartabat.

    “Kita mengajak seluruh elemen, terutama stake holder terkait dapat berpartisipasi aktif mengawal,” Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Suheri, Selasa, 21 November 2023.

    Melalui momentum itu, pihaknya mendorong seluruh elemen, termasuk peserta pemilu dapat bersama – sama melakukan pengawasan di lapangan. Serta menjaga situasi agar dapat tetap aman, damai dan kondusif.

    “Kita memiliki pengawas dilapangan hanya berjumlah 515 anggota, sehingga sangat terbatas. Oleh karena keterbatasan itu kita meminta dukungan semua pihak agar pelaksanaan kampanye dapat berlangsung damai dan aman,” terangnya.

    Ketua Bawaslu Lampura, Putri Intan Sari menambahkan bahwasannya pelaksanaan kampanye yang sesuai agenda merupakan hal klimaks dalam pemilu 2024 mendatang.

    Sehingga diharapkan agar semua pihak, terutama elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang – undangan yang ada.

    “Hingga, dapat menghasilkan pemilu berkualitas serta bermartabat,” tambahnya.

    Disisi lain, pemerintah daerah dalam masa kampanye kelak berharap kepada semua pihak, terutama berkaitan dengan calon dan mencalonkan tidak terjebak dalam perbuatan adu domba dan berita hoaks. Akan tetapi mengedepankan adu gagasan dan program, untuk kemajuan bangsa.

    “Ini adalah pesta demokrasi, sehingga diharapkan jadi pribadi – pribadi mengedepankan proses demokrasi. Bukan sebaliknya, seperti intimidasi dan lainnya yang merusak tata demokrasi,” pungkas Kaban Kesbangpol Lampura, Mat Soleh.

    Atika Oktaria

     

  • Peningkatan Daya Saing SDM Nasional Harus Menjadi Perhatian Serius Semua Pihak

    Jakarta (Lampost.co) — Upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) nasional harus konsisten dilakukan, demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan merata.

    “Pembangunan SDM nasional yang berkualitas harus menjadi perhatian bersama demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan merata,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 20 November 2023.

    Berdasarkan hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2023, daya saing SDM Indonesia 2023 naik 4 peringkat dari 51 ke 47, dari 64 negara di dunia.

     

    Meski begitu riset tersebut menyoroti cara belajar pada pendidikan dasar di Indonesia yang dinilai kurang inovatif untuk meningkatkan kualitas SDM.

    Menurut Lestari, catatan berdasarkan riset tersebut harus menjadi bahan untuk melakukan perbaikan dalam upaya terus memperbaiki kualitas SDM dan meningkatkan daya saing anak bangsa.

    Rerie, sapaan akrab Lestari menilai upaya peningkatan pembelajaran yang inovatif di tingkat pendidikan dasar membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat bentuk dukungan tersebut bisa dimulai dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di institusi pendidikan.

    Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
    Rp19.588 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan terealisasi tahun 2022, Rp 472,6 triliun.

    Artinya, anggaran pendidikan Indonesia masih di angka 2,4% PDB, dengan total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia senilai US$1.383 atau sekitar Rp 21,3 juta (kurs Rp15.387,85) yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang anggaran pendidikan per siswa US$10.929 atau sekitar Rp168 juta dan Malaysia yang anggaran pendidikan per siswa US$ 2.060 atau sekitar Rp31 juta.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap sejumlah langkah untuk meningkatkan daya saing SDM nasional itu menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan, demi melahirkan anak bangsa yang tangguh dan mampu menjawab tantangan bangsa di masa depan.

    Atika Oktaria

  • Kenaikan Tertinggi UMK Bandar Lampung Hanya 3,75 Persen

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung diperkirakan naik paling tinggi berkisar 3,75 persen.

    Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bandar Lampung Lenny Widyawati menyebut hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    “Formulasinya upah minimum tahun mendatang sama dengan upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian atau UM(t+1) = UM(t) + nilai penyesuaian UM(t+1),” katanya, Senin, 20 November 2023.

    Ia merincikan rumus tersebut. Seperti nilai penyesuaian UM(t+1) diperoleh dari penjumlahan antara inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang dikalikan dengan variabel alpha dalam rentang 0,1 sampai 0,3.

    Setelah itu hasilnya dikali dengan upah minimum tahun berjalan atau rumusnya nilai penyesuaian UM(t+1) = {inflasi+(PExα)}xUM9(t).

    “Jadi nanti dewan pengupahan akan menyepakati nilai alpa tersebut. Biasanya buruh akan meminta nilai alpa 0,3 dan pengusaha 0,1, nanti para akademisi akan memberikan pandangannya, sehingga diperoleh kesepakatan,” terangnya.

    Ia mengeklaim pihaknya melakukan simulasi terhadap perhitungan UMK Bandar Lampung. Untuk besaran inflasi di Bandar Lampung menyentuh angka yakni 2,27 dan PE di Bandar Lampung di angka 4,95.

    Apabila dimasukkan dalam formulasi perhitungan untuk nila alpa 0,1 maka kenaikan UMK di Bandar Lampung hanya 2,76 persen.

    Lalu jika di rentang alpa 0,2 maka kenaikan UMK Bandar Lampung 3,26 persen dan alpa 0,3 maka kenaikan UMK hanya 3,75 persen.

    Lenny menambahkan, simulasi ini akan dibawa dan didiskusikan pada rapat Dewan pengupahahan yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, Dinas Perdagangan, Apindo, Serikat Buruh, Serikat Pekerja, BPS, Pakar Ketenagakerjaan dan Akademisi FEB Unila.

    “Rabu ini tanggal 22 kita rapat dengan dewan pengupahan terkait kenaikan upah di Bandar Lampung,” katanya.

    Ia mengeklaim pihaknya menunggu pengumuman resmi dari Pemprov Lampung yang akan mengumumkan penetapan UMP besok, 21 November 2023.

    “Setelah itu, hasilnya akan dibawa ke provinsi sebagai bahan rekomendasi ke Gubernur Lampung dalam menetapkan kenaikan UMK Bandar Lampung,” pungkasnya.

    Atika Oktaria