Tag: KPU

  • Mengakui Terima Uang Caleg, Ketua PPK Kedaton Dipecat

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Majelis Etik KPU Bandar Lampung memutuskan untuk memecat Heri Hilman Rizal, baik sebagai Ketua PPK Kedaton maupun anggota PPK. Sidang itu menilai terdapat pelanggaran kode etik kepemiluan.

    “Kami gerak cepat menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Bawaslu RI. Hasilnya, memberhentikan tetap dari Ketua maupun anggota,” ujar Ketua Majelis Etik KPU Bandar Lampung, Robiul, Jumat, 29 Maret 2024.

    Berdasarkan pemeriksaan sidang etik, Hilman mengakui telah menerima uang dari calon legislatif (Caleg) PDIP Erwin Rp130 juta. Lalu, dia mengembalikan uang tersebut sekitar Rp21 juta. “Pada prinsipnya dia mengakui,” kata dia.

    Atas pemecatan itu, Robiul yang juga Komisioner KPU Bandar Lampung Bidang Hukum dan Pengawasan belum membahasnya. “Tapi, mereka (PPK) itu habis 4 April 2024,” kata dia.

    Sebelumnya, Bawaslu Bandar Lampung juga memecat Ketua Panwascam Kedaton Erwin Aruan dan Ketua Panwascam Way Halim Septoni.

    BACA JUGA: KPU Bandar Lampung Bentuk Majelis Etik untuk Sanksi Ketua PPK Kedaton

    Keduanya juga terbukti bersalah melanggar kode etik karena menerima uang masing-masing Rp50 juta dari caleg Erwin Nasution. Selain itu, Ketua Panwascam Tanjung Karang Barat, Mahmud Afrizani, mendapatkan sanksi peringatan keras.

    KPU Bandar Lampung menindaklanjuti putusan Bawaslu Bandar Lampung, terkait Ketua PPK Kedaton Heri Hilman Rizal, yang dinyatakan bersalah melanggar kode etik kepemiluan. Hal itu untuk segera mengambil tindakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hilman.

  • KPU Bandar Lampung Bentuk Majelis Etik untuk Sanksi Ketua PPK Kedaton

    Bandar Lampung (Lampost.co) — KPU Bandar Lampung menindaklanjuti putusan Bawaslu Bandar Lampung, terkait Ketua PPK Kedaton Heri Hilman Rizal, yang dinyatakan bersalah melanggar kode etik kepemiluan.

    KPU Bandar Lampung segera mengambil tindakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hilman.

    Ketua KPU Bandar Lampung, Dedi Triyadi, mengatakan KPU segera membentuk Majelis etik, guna menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

    “Kami akan menjadwalkan memanggil PPK Kedaton,Kamis 28 Maret 2024,” ujar Dedi, Selasa, 27 Maret 2024.

    Dedi mengatakan, nantinya Komisioner KPU Bandar Lampung Bidang Hukum dan Pengawasan Robiul, bersama dua anggota lainnya. Yakni Ika Kartika dan Dedi Triyadi yang akan memimpin majelis etik.

    “Rapat pleno untuk membentuk tim etik, sudah hari ini, ” katanya.

    Terdapat beberapa jenis putusan dalam lembaga KPU. Jika terbukti melanggar kode etik, yakni peringatan, pemberhentian dari jabatan, hingga pemberhentian tetap.

    “Putusannya nanti kita lihat kesalahannya seperti apa saat pemeriksaan,” katanya

    Sebelumnya, Bawaslu Kota Bandar Lampung memecat Ketua Panwascam Kedaton Erwin Aruan, dan Ketua Panwascam Way Halim Septoni.

    Keduanya terbukti bersalah melanggar kode etik, terkait dugaan penerimaan uang masing-masing Rp 50 juta dari caleg PDI P Erwin Nasution. Selain itu, Ketua Panwascam Tanjung Karang Barat Mahmud Afrizani dijatuhi sanksi peringatan keras.

    Sanksi tersebut berdasarkan Keputusan Bawaslu Kota Bandar Lampung nomor 002/reg/LP/PL/Kota/08.01/III/2004. Yang menandatangani oleh Ketua Bawaslu Bandar Lampung Apriliwanda, pada 26 Maret 2024.

    “Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Way Halim, Ketua Panwaslu Kecamatan Kedaton, serta peringatan Keras terhadap Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat,” bunyi surat putusan.

    Penurunan Status

    Koordiantor Divisi Hukum dan Pengawasan Bawaslu Bandar Lampung Hasanudin Alam, mengatakan awalnya kasus dugaan pelanggaran kode etik ini yang melaporkan ke Bawaslu Provinsi Lampung. Kemudiam melimpahkan ke Bawaslu Bandar Lampung.

    Selanjutnya, Bawaslu melakukan kajian dan permintaan keterangan dan memakan proses waktu yang panjang. Bawaslu menggali dari beberapa saksi, dan bukti-bukti yang pelapor sampaikan.

    “Hasilnya pleno hari ini, untuk Panwsacam Kedaton dan Way Halim kami berhentikan tetap,” katanya.

    Dari hasil pengembangan juga Ketua Panwascam Tanjungkarang Barat Mahmud Afrizani, masuk ke dalam lingakran kasus ini. Karena itu pihaknya memberikan saknsi peringatan dan menurunkan statusnya dari ketua Panwascam menjadi anggota.

    Dari keterangan terperiksa, Septoni dan Erwin mengakui tidak menerima secara langsung uang dari Erwin. Namun mengakui adanya pertemuan.

    Mereka mengaku menerima uang yang sifatnya uang transport. Dan Septoni dan Erwin mengklaim hanya sebagai “uang rokok”.

    Selain itu, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga menyatakan Ketua PPK Kedaton Hilman juga terbukti bersalah terduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Namun, hasil pemeriksaan tersebut mereka serahkan ke KPU Kota Bandar Lampung, untuk pemberian sanksi oleh KPU.

    Dugaan Pelanggaran Etik

    Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Lampung rampung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, yang disangkakan pada Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Fery Triatmojo.

    Ia dilaporkan karena dituding menerima uang Rp530 juta dari Caleg PDI P Bandar Lampung Erwin Nasution. Fery bersama dengan Ketua PPK Kedaton Hilman yang disebut menerima Rp130 juta dan Ketua Panwascam Kedaton Erwin Aruan, dan Ketua Panwascam Way Halim Septoni yang masing-masing menerima uang Rp50 juta.

    Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan, dari hasil rapat pleno yang mereka lakukan, menyimpulkan Fery terduga melakukan pelanggaran kode etik.

  • Ini Alasan KPU Belum Tetapkan 85 Anggota DPRD Lampung Terpilih

    Bandar Lampung (Lampost.co)KPU Provinsi Lampung belum menetapkan 85 calon anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih hasil Pemilu 2024. Padahal pleno rekapitulasi perhitungan suara, telah rampung beberpa waktu lalu.
    .
    Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengatakan belumnya penetapan anggota DPRD Lampung. Hal itu karena masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari dari KPU RI dan Mahkamah Kontitusi. Saat ini pihaknya masih menggu apakan masih ada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tingkat DPRD Provinsi Lampung.
    .
    “Masih menunggu surat pemberitahuan resmi MK kepada KPI RI terkait register perkara MK. Nanti KPU RI akan menyampaikan pemberitahuan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujarnya, Senin, 25 Maret 2024.
    .
    Selanjutnya, ia mengatakan sejak pleno KPU RI rampung 20 Maret 2024 kemarin. Para peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil pleno rekapitulasi setiap tingkatan. Peserta pemilu bisa mengajukan PHPU kepada MK, mulai 21-23 Maret 2024 kemarin.
    .
    “Sebelumnya, KPU Lampung telah merampungkan pleno rekapitulasi pada 3 Maret 2024 kemarin. Untuk DPRD Provinsi Lampung ada 8 dapil dan 85 caleg terpilih,” katanya.
    .

    Partai dan 11 Caleg Terpilih Dapil Lampung 1

    (Bandar Lampung)
    .
    Gerindra 103.292 suara,
     – Rahmat Mirzani Djausal  40.469 suara
     – Andhika Wibawa Andbika 13.280 suara
    NasDem 82.794 suara
     – Fauzan Sibron 40.823 suara
     – Naldi Rinara 17.140 suara
    PKB 66.241 suara
    – Taufik Rahman 16.615 suara
    – Naijulah Syarif 13.486 suara
    PDI Perjuangan 64.968 suara
     – Kostiana 17.785 suara
    PKS 61.454 suara
    – Ade Utami Ibnu, 13.869 suara
    PAN 34.572 suara
    – Yusirwan 13.555 suara
    Golkar 37.797 suara
    – Handitya Narapati 9.575 suara
    Demokrat 29.375 suara
     – Budiman AS 10.477 suara

    Partai dan 10 Caleg Terpilih Dapil Lampung 2

    (Lampung Selatan)
    .
    Gerindra 142.393 suara
    – Wahrul Fauzi Silalahi 43.457 suara
    – Fahror Rozi  33.203 suara
    PDI Perjungan  96.487 suara
    -Lesty Putri Utami 23.736 suara
     -Aribun Sayunis 11.063 suara
    Golkar 61.539 suara
    – Agus Susanto 15.330 suara
    PKB 58.575 suara
     – Ahmad Basuki 15.330 suara
    PAN 50 1.79 suara
    – Hazizi 19.920  suara
    PKS 38.826 suara
    – Puji Sartono 19.125
    NasDem 37.404 suara
    – Jasroni 9.335 suara
    Demokrat 30.123 suara
    – M Junaidi 10.447 suara

    Partai dan 11 Caleg Terpilih Dapil Lampung 3

    (Metro, Pesawaran, dan Pringsewu)
    .
    PDI Perjuangan 124.316 suara
    – Nanda Indira 45.168 suara
    – Solihin 15.087 suara
    Golkar 87.628 suara
    – Ririn Kuswantari  22.397 suara
    – Tondi Muamar  17.981 suara
    Gerindra  82.675 suara
    – Elly Wahyuni 22.999 suara
    – M. Reza 20.166 suara
    PAN 64.805 suara
    – Ahmad Iswan Caya 14.144 suara
    PKS 53.511 suara
    – M.Syukron Muchtar 12.348 suara
    PKB 51.195 suara
    – Hanifah 15.697 suara
    NasDem 47.132 suara
    – Yudi Al Hadid 16.095 suara
    Demokrat 32.540 suara
    – Angga Satria 12.163 suara

    Partai dan 10 Caleg Terpilih Dapil Lampung 4

    (Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat)
    .
    PDI Perjuangan 149.211 suara
    – Parosil Mabsus 58.527 suara
    – Yanuar Irawan 20.181 suara
    Gerindra 124.843 suara
    – Muhklis Basrie 57.072 suara
    – Mirzalie 22.214 suara
    PAN 78.151 suara
    – Tedi Kurniawan 34.280 suara
    PKB 48.456 suara
    – Seh Ajeman 11.624 suara
    NasDem 40.995 suara
    – Nuril Anwar 21.042
    Golkar 39.629 suara
    – Supriadi Hamzah 8.517 suara
    Demokrat 24.181 suara
    – Amaluddin 12.443 suara
    PKS 32.576 suara
    – Heni Susilo 14.345 suara

    Partai dan 11 Caleg Terpilih Dapil Lampung 5

    (Lampung Utara dan Way Kanan)
    .
    Gerindra 117.720 suara
    – Galang Putra 41.075 suara
    – H. Mikdar Ilyas 19.635 suara
    NasDem 107.958 suara
    – Yusee 36.450 suara
    – Mardiana 32.520 suara
    Demokrat 82.239 suara
    – Yozi Rizal 31.612 suara
    – Deni Ribowo 20.805 suara
    Golkar 67.362 suara
    – Arnol  21.358 suara
    PDI Perjuangan 64.205 suara
    -Sahdana 14.604 suara
    PKS 50.565 suara
    – Amrullah 12.504 suara
    PKB 45.595 suara
    – Fatikhatul Khoiriyah 17.770 suara
    PAN 38.583 suara
    – Andriano Dwiki Agusti 19.019 suara

    Partai dan 10 Caleg Terpilih Dapil Lampung 6

    (Tulangbawang, Tulangbawang dan Mesuji)
    .
    PDI Perjuangan 92.180 suara
    – Winarti 23.813 suara
    – Budhi Condrowati 15.411 suara
    Golkar P 83.977 suara
    – Ismet Roni 28.150 suara
    – Putra Jaya Umar 14.350 suara
    Gerindra 82.698 suara
    – Veri Agusli 23.901 suara
    – Intan Reihana 18.324 suara
    PAN 48.905 suara
    – Morisman 19.556
    Demokrat 44.738 suara
    – Hanifal 15.351 suara
    PKB 42.546 suara
    – Maulida Zauharoh 20.490 suara
    NasDem 37.506 suara
    – Budi Yuhanda 17.965 suara

    Partai dan 12 Caleg Terpilih Dapil Lampung 7

    (Lampung Tengah)
    .
    Golkar 169.296 suara
    – Marsha Dhita 58.596 suara
    – Elsa Tomi Sagita 20.114 suara
    Gerindra, 115.556 suara
    – Ikhwan Fadil 36.691 suara
    – I Made Surajaya 16.029 suara
    PDI Perjuangan 104.847 suara
    – Edward Rasyid 33.488 suara
    – Ni Ketut Dewi Nadi 14.905 suara
    PKB, 101.682 suara
    – Budi Hadi Yunanto 23.488 suara
    – Munir Abdul Haris 23.474 suara
    NasDem, 63.263 suara,
    – Miswan Rody 19.018 suara
    PKS 52.843 suara
    M. Ghofur 13.362 suara
    PAN, 51.560 suara
    – Abdullah Sura Jaya 34.345 suara
    Demokrat 48.144 suara
    – Singa Ersa Awangga 13.446 suara

    Partai dan 10 Caleg Terpilih Dapil Lampung 8

    (Lampung Timur)
    .
    PKB, 118.232 suara
    – Sasa Chalim, 30.070 suara
    – Yus Bariah, 18.641 suara
    Gerindra 96.145 suara
    – Ahmad Giri Akbar 38.056 suara
    – M. Rahmat Visa 7.88 suara
    PDI  Perjuangan 90.894 suara
    – Ferliska Ramadita Johan 20.716 suara
    Golkar 74.055 suara
    – Adhitia Pratama 26.284 suara
    PKS, 48.960 suara
    – Yusnadi 13.548 suara
    Demokrat 39.902 suara
    – M. Khadafi Azwar 22.735 suara
    NasDem 38.402 suara
    – Garinca Reza Pahlevi 15.376
    PAN 34.347 suara,
    – Diah Dharmawati 6.577 suara

    Hasil 8 Dapil Perolehan Kursi Partai

    1. Gerindra 16 kursi, naik dari periode sebelumnya 11 kursi
    2. PDI Perjuangan 13 kursi, turun dari periode sebelumnya 19 kursi
    3. PKB 11 kursi, naik dari periode sebelumnya  9 kursi
    4. Golkar 11 kursi, naik dari periode sebelumnya 10 kursi
    5. NasDem 10 kursi, naik dari periode sebelumnya  9 kursi
    6. Demokrat 9 kursi, turun dari periode sebelumnya 10 kursi
    7. PAN 8 kursi, naik dari periode sebelumnya 7 kursi
    8. PKS 7 kursi, turun dari periode sebelumnya 9 kursi
    9. PPP 0 kursi, turun dari periode sebelumnya 1 kursi.
    Sumber: KPU Provinsi Lampung
  • NasDem Terus Komitmen Perbaiki Kehidupan Demokrasi Indonesia

    NasDem Terus Komitmen Perbaiki Kehidupan Demokrasi Indonesia

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan partainya akan terus berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik Indonesia. Ia bersedia membuka komunikasi dengan seluruh pihak dalam mewujudkan komitmen tersebut.
    .
    “NasDem akan selalu siap terbuka serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok sipil akademisi para tokoh cendekiawan guru besar hingga media,” ujar Surya dalam konferensi pers pada NasDem Tower, Rabu, 20 Maret 2024.
    .
    Surya juga menyebut komitmen partainya ini semata-mata untuk menciptakam kehidupan politik yang mencerdaskan masyarakat. Sebab, kecerdasan politik sangat butuh. Terakait hasil Pemilu 2024, Partai NasDem telah menerima itu. Meski menyisakan beberapa catatan evaluasi dalam penyelanggaran pesta demokrasi tersebut.
    .
    “Kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika dalam dinamika politik yang tengah berjalan suka atau tidak suka, sepakat atau tidak sepakat,” pungkasnya.
    .

    Ucapan Selamat

    .
    Surya Paloh menyampaikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas kemenangannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini sebagai sikap Partai NasDem terhadap hasil Pilpres 2024 sesuai ketetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
    .
    “Partai NasDem ucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024,” ujar Surya Paloh.
    .
    Surya juga menyampaikan selamat kepada partai politik peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Termasuk kepada partai yang telah mengusung ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
    .
    Partai NasDem, kata Surya, memastikan telah menerima hasil Pemilu 2024. Meski terdapat beberapa catatan yang perlu evaluasi dalam pesta demokrasi tersebut. “Harus terus melakukan evaluasi koreksi hingga diskursus yang tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta praktik berdemokrasi,” jelasnya.
  • Penetapan Hasil Pemilu 2024 akan Diumumkan KPU Usai Buka Puasa

    Penetapan Hasil Pemilu 2024 akan Diumumkan KPU Usai Buka Puasa

    Jakarta (Lampost.co)–Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz mengatakan penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung hari ini. KPU RI menargetkan rekapitulasi rampung sore ini, dan mengumumkan setelah jam berbuka puasa.

    “Mungkin waktu definitifnya mengambil jeda sambil menjalani waktu berbuka,” kata Komisioner KPU August Mellaz di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024.

    Mellaz mengatakan saat ini KPU akan merampungkan rekapitulasi dari dua provinsi terakhir. Yakni, Papua dan Papua Pegunungan.

    “Setelah selesai, mungkin ada kebutuhan pemeriksaan dokumen-dokumen (sebelum penetapan),” ujar dia.

    Mellaz menyebut tahap selanjutnya ialah menetapkan hasil Pemilu 2024 melalui surat keputusan (SK). Dengan begitu rangkaian rekapitulasi rampung sesuai tenggat waktu maksimal hari ini.

    “Ini bagian-bagian akhir dan akhirnya dioptimalkan pada 20 Maret 2024,” jelas dia.

    Hasil Perolehan Suara Pilpres 2024 di Lampung

    KPU telah mengesahkan hasil perolehan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 di Lampung. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang, untuk Provinsi Lampung.

    Hal itu berdasarkan rapat pleno penetapan hasil Pilpres 2024 oleh KPU RI di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024 lalu. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mempimpin rapat pleno didampingi Komisioner KPU RI August Melasz.

    Bismillah sah perolehan suara hasil rekapitulasi pilpres di Lampung,” ujar Hasyim saat mengesahkan hasil yang disambut persetujuan para peserta pleno.

    Perolehan suara Prabowo-Gibran 3.554.310 di Provinsi Lampung. Jumlah itu terpaut jauh dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Anies-Muhaimin memperoleh 791.892 suara di Provinsi Lampung, sementara Ganjar-Mahfud mendapatkan 764.486 suara. Dalam rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres 2024 di Provinsi Lampung, tercatat jumlah surat suara sah sebanyak 5.110.788. Kemudian untuk surat suara tidak sah ada 5.620.

  • KPU Dinilai Tak Mampu Transparan terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

    KPU Dinilai Tak Mampu Transparan terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai gagal menerapkan asas transparansi terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Guru Besar Ilmu Politik Unila, Prof Ari Darmastuti, mengatakan ada banyak pertanyaan publik terkait dugaan kecurangan pemilu. Namun, penyelenggaraan tidak mampu mengakomodir.

    Hal itu berujung kepada munculnya keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara.

    Termasuk dalam aplikasi Sirekap yang direncanakan untuk memonitor proses pemungutan suara di TPS. Namun, ternyata membingungkan masyarakat.

    “Sirekap itu kan untuk transparansi laporan sehingga orang bisa mengontrol. Tapi, faktanya enggak masuk akal. Masa angka di satu TPS lebih besar dari DPT-nya. Ini harus ada IT Forensik. Kalau ada yang mengubah, siapa yang mengubah, kalau ada yang salah, bagian apanya. Ini harus bisa dijelaskan,” ujar Ari, Selasa, 19 Maret 2024.

    BACA JUGA: KPU Telah Sahkan Perolehan Suara Pemilu di 33 Provinsi

    Akademisi Ilmu Pemerintahan Fisip Unila itu menilai pengajuan hak angket tidak memiliki hubungan dengan hasil pemilu. Namun, hak angket bisa menjadi jalan untuk proses penangguhan.

    Meski begitu, jika terbukti terdapat kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) akan mendelegitimasi hasil pemilu.

    “Misalnya terstruktur dengan adanya pengerahan. Kalau kesalahan Sirekap itu adalah kesalahan IT atau manusia? Selama ini KPU tidak bisa menjawab itu. Sehingga, masyarakat sanksi karena faktanya seperti itu,” kata dia.

    Selain itu, sanksi etika berat baik untuk Ketua MK dan Ketua KPU seharusnya mendapatkan sanksi pemberhentian tetap dari keanggotaan MK dan KPU. Sebab, efek tindakan itu merusak demokrasi yang berkepastian hukum. “Kalau mereka profesional dan akuntabel pasti itu selesai,” ujarnya.

     

    Guru Besar Ilmu Politik Unila, Prof Ari Darmastuti. Lampost.co/Ihwana Haulan

  • KPU Telah Sahkan Perolehan Suara Pemilu di 33 Provinsi

    KPU Telah Sahkan Perolehan Suara Pemilu di 33 Provinsi

    Jakarta (Lampost.co)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan sura Pemilu 2024 di 33 provinsi. Pengesahan itu berlangsung pada hari ke-19 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, Minggu malam, 17 Maret 2024.

    Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan pihaknya belum mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan sura Pemilu di lima provinsi. Sebab beberapa proses sedang berjalan, dan KPU akan melanjutkan rapat pleno hari ini, Senin, 18 Maret 2024.

    “Agenda kami hari ini hanya untuk Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya, masih ada Papua Induk, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, untuk di Papua. Kemudian, masih ada Maluku, dan masih ada Jawa Barat,” kata Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu malam, 17 Maret 2024.

    Hasyim mengatakan ada pembahasan soal rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kuala Lumpur dalam rapat pleno tingkat nasional. Penghitungan tersebut akan KPU rangkum dengan suara semua PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri).

    “Rekapitulasi hasil PSU Kuala Lumpur yang akan kami rangkum dengan suara semua PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), 128 PPLN. Kemudian kami jumlahkan dengan perolehan suara di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sebagai bagian dari daerah pemilihan DKI Jakarta II,” ujarnya.

    Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional oleh KPU RI hingga Senin, 4 Maret, pasangan 02 menang. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 421.605 suara di 127 wilayah PPLN.

    Pada urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 120.085 suara, dan posisi terakhir yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mendapatkan 117.351 suara. Satu wilayah PPLN yang belum disahkan oleh KPU RI adalah PPLN Kuala Lumpur, Malaysia.

    Daftar 33 Provinsi yang Telah Disahkan

    Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara nasional hingga Minggu, 17 Maret 2024 pukul 23.59 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 33 provinsi di tingkat nasional.

    Ke-33 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau,

    Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Lalu, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Tengah.

    Pasangan Prabowo-Gibran meraih 76.888.902 suara di 33 provinsi tersebut. Selanjutnya, Anies-Muhaimin mendapatkan 31.118.204 suara, serta Ganjar-Mahfud meraih 23.461.344 suara.

    Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu 2024 akan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

  • KPU Teken Kontrak dengan Alibaba buat Sirekap, Nilai Kontrak Masih Misteri

    KPU Teken Kontrak dengan Alibaba buat Sirekap, Nilai Kontrak Masih Misteri

    Jakarta (Lampost.co)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mengontrak raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba. Kontrak ini untuk layanan pengadaan dan komputasi awan (cloud) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024.

    Pada sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) dan KPU di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, pada Rabu, 13 Maret 2024i, perwakilan KPU, Luqman Hakim, mengkonfirmasi keberadaan kontrak tersebut.

    “Kontrak ini terkait dengan pengadaan cloud Sirekap,” ungkap Luqman kepada Ketua Majelis Komisi, Syawaludin.

    Baca Juga: Caleg DPR RI Dapil Lampung Gugat Sirekap KPU ke Meja Hijau

    Pernyataan ini memicu pertanyaan lebih lanjut dari anggota majelis komisi, Rospita Vici Paulyn. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2021. Juga Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Rospita menegaskan bahwa dokumen kontrak pengadaan tersebut harus terbuka pengumumannya kepada publik. Hal ini sebagai bukti transparansi dari KPU terhadap kerja sama dengan pihak ketiga, Alibaba.

    Baca Juga: Sempat Tertunda 2 Hari, Akhirnya Suara Golkar DPR RI Lampung 1 Sah

    Majelis komisi meminta KPU untuk membawa dan menunjukkan dokumen kontrak dengan Alibaba pada sidang berikutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak, KIP akan melakukan pemeriksaan setempat.

    Rospita juga menyatakan keinginannya untuk mengetahui detail lebih lanjut tentang kontrak tersebut, termasuk nilai kontrak, pihak yang terlibat, durasi kontrak, dan lokasi pelaksanaannya.

    Dengan adanya permintaan ini, diharapkan akan terjadi transparansi penuh terkait kerja sama antara KPU dan Alibaba dalam pengadaan layanan teknologi untuk Pemilu 2024, serta memenuhi kewajiban hukum terkait keterbukaan informasi publik.

  • 26 Wajah Baru Caleg Bakal Mengisi Kursi DPRD Lamteng

    26 Wajah Baru Caleg Bakal Mengisi Kursi DPRD Lamteng

    Gunungsugih (Lampost.co)— Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pemilu 204 terdapat 26 wajah baru yang akan mengisi 50 kursi DPRD Lampung Tengah, Periode 2024-2029.

    Wajah baru caleg DPRD Lampung Tengah akan terisi dari Partai Golkar sebanyak 8 orang. Kemudian dari Partai Gerindra sebanyak 5 orang, dan PKB ada 5 orang.

    Selanjutnya dari PKS 3 orang, PAN 3 orang, serta Nasdem dan PDI Perjuangan masing-masing 1 orang.

    Ketua DPC PKB Lampung Tengah, Ardito Wijaya, berharap wajah baru DPRD Lampung Tengah dapat menjaga kekompakan dan memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok lembaga legislatif.

    “Saya berfikir justru wajah baru yang fresh akan lebih mudah mempersatukannya. Mereka harus menjaga kekompakan, memahami tugas tupoksi dan kewenangan dewan. Diskusi bersama secara periodik dalam agenda, Ngopi Mas Dewan,” kata Ardito, Kamis (7/03/2024).

    Tugas Dewan

    Selain itu, kepada caleg baru dari partai PKB yang nantinya akan berada di Fraksi PKB DPRD Lamteng, juga diharapkan agar dapat kompak. Mereka juga mendapat masukan agar mengetahui sejauh mana tugas dan kewenangannya di lembaga. Yakni fungsi anggaran, legislasi dan pengawasaan.

    “Tupoksi mereka di lembaga legislatif ada tiga. Yaitu, penganggaran, pembuatan peraturan daerah dan pengawasan. Mereka harus tahu apa saja yang anggaran sesuai hasil reses,”kata Ardito.

    Kemudian, sejauh mana kewenangan mereka dalam penganggaran. Tahu dasar untuk memberikan evaluasi terhadap anggaran.

    Lalu, dalam fungsi legislasi, para pendatang baru harus tahu dan faham apa yang menjadi dasar pembuatan peraturan daerah. Dengan demikian apa yang akan mereka kerjakan dalam Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) bisa bermanfaat.

    “Mereka haris tahu Undang-Undang di atasnya. Dasar pembuatan Undang Undang sehingga perdanya bermanfaat,”imbuhnya.

    Caranya, kata dia, menilai apa yang sudah ada, dan harus terus tingkatkan. Apa yang sudah ada, tapi sebaiknya mengevaluasi. Yang sudah ada, sebaiknya dihilangkan. Apa yang belum ada, sebaiknya diadakan,” terang Ardito yang juga sebagai Wabup Lamteng.

    Terakhir, dalam fungsi pengawasan para wajah baru anggota DPRD harus paham apa saja yang harus mereka awasi dengan ketat. Selain pembangunan daerah, juga harus memahami tentang pendapatan daerah.

    “Mereka juga harus faham apa saja yang diawasi. Bukan cuma kegiatan fisik, tapi juga kegiatan program dan pendapatan daerah. Bukan hanya mengawasi pengeluaran tapi juga mengawasi pendapatan. Semua bisa berjalan dengan diskusi bersama,Ngopi mas Dewan…!,” tutupnya.

    Berikut nama-nama wajah baru caleg DPRD Lamteng

    Dapil I Lampung Tengah

    1. Achmad Arly Pratama Thomas : 14.673 suara (Golkar)
    2. I Gusti Putu Yuggo Arta Pratama : 5.047 suara (Gerindra)
    3. Pande Putu Agusti : 3.867 suara (Nasdem)
    4. Wahyu Taqwa Iswananda : 6.237 suara (PAN)
    5. Sukarman 2.375 suara (PKS)
    6. Febriyantoni : 6.357 suara (golkar)

    Dapil II Lampung Tengah

    1. Yuliana : 9.038 suara (Golkar)
    2. Riki Hendra Saputra : 7.446 suara (PKB)
    3. Oktavia Aspriani : 5.100 suara (Golkar)
    4. Dedi D Saputra : 4.577 suara (Gerindra)

    Dapil III Lampung Tengah

    1. Edi Yonisa : 10.647 suara (Golkar)
    2. Ujang Mahmud : 7.158 suara (PKB)
    3. Erna Rusmawati : 3.898 suara (PKS)
    4. Nuriyah : 6.589 suara (Gerindra)
    5. M. Iqbal Wahid Triyono : 3.812 suara (PAN)

    Dapil IV Lampung Tengah

    1. Purheri Sumardiyanto : 5.649 suara (PKB)
    2. Hanafi : 6.247 suara (PDI P)
    3. M. Ilyas Hayani Muda : 6.236 suara (Gerindra)
    4. Hadi Purwanto : 3.218 suara (PKS)
    5. Binti Luthfiyah : 5.091 saura (PKB)
    6. M. Isa Ansori : 3.398 suara (Golkar)

    Dapil V Lampung Tengah.

    1. Lucken Felario : 10.715 suara (Golkar)
    2. Prasetio : 8.497 suara (PKB)
    3. Syaifudin : 8.483 suara (Golkar)
    4. Rilla Setiariani : 5.278 suara (PAN)
    5. Victorius Beni Wibisono : 3.848 suara (Gerindra)

  • Kursi DPRD Lambar Masih Didominasi Wajah Lama

    Kursi DPRD Lambar Masih Didominasi Wajah Lama

    Liwa (Lampost.co) — Berdasarkan hasil  perhitungan perolehan suara Pemilu 2024. Sebagian besar wajah lama mendominasi kursi DPRD Lampung Barat.
    .
    Menurut hasil perhitungan perolehan suara terbanyak calon anggota DPRD periode 2024-2028. Sebanyak 21 kursi dari 35 kursi DPRD Lampung Barat periode mendatang masih wajah lama.
    .
    Sebanyak 14 kursi wajah baru. Dari 14 wajah baru itu, dua merupakan mantan anggota DPRD periode sebelumnya.
    .
    Jumlah perolehan suara berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan suara terbanyak untuk 35 anggota DPRD Lampung Barat yang tersebar 15 kecamatan terdiri lima Dapil.
    .
    Dapil 1 meliputi kecamatan Lumbok Seminung, Sukau dan Balik Bukit  yaitu
    Bambang Dwi Saputra dari PDI Perjuangan sebanyak 3.402 suara. Feri Shaputra dari PKB 2.520 suara. Syukur dari Golkar sebanyak 1.575 suara.
    .
    Kemudian Erwansyah dari Gerindra sebanyak 2.692 suara. Bambang Kusmanto dari Nasdem sebanyak 3.833 suara. PDI Perjuangan Sumiyati 2.223 suara. Heri Gunawan dari Demokrat 2.305 suara. Nopiyadi dari PKS 2.082 suara. Nusirwan dari PAN 1.852 suara.
    .
    Kemudian Dapil 2 meliputi kecamatan Batu Brak. Belalau dan Batu Ketulis yaitu PDIP Ahmad Ali Akbar 4.149 suara. PAN Herpin 1.512 suara. Demokrat Mawardi 1.418 suara. PDIP Ismet Liza 2.517. Golkar Bahrin Ayub 1.593 suara.
    .
    Lalu Dapil 3 meliputi kecamatan Sekincau, Way Tenong dan Pagar Dewa terdiri PDIP yaitu Sumarmin 3.419 suara. Gerindra Untung 2.999 suara. Demokrat Sutikno 2.265 suara. PDIP Yogi Mandala Putra 2.250 suara. Golkar Saiful Abadi 2.250 suara. PDIP Tri Budi Wahyuni 2.031 suara. PKB Jafar Sodiq 2.028 suara, dan PKS Harun Roni 1.921 suara.
    .
    Dapil 4 meliputi kecamatan Sumberjaya, Kebun Tebu dan Gedung Surian terdiri PDIP Edi Novial 4.591 suara  PDIP Yogi Amijaya 4.240 suara. Demokrat Juhartono 2.768 suara. Golkar Tomi Ardi 3.514 suara. PDIP Sri Nurwijayanti 2.861 suara. PKS Rovie Komsen 2.149 suara. PDIP Prayitno 1.963 suara.
    .
    Dapil 5 yang meliputi kecamatan Suoh dan Bandarnegeri Suoh, PDIP Sarwani 2.950 suara. PKB Doni Kurniawan 3.347 suara. PDIP Mistiana 2.665 suara. Demokrat Dinar 2.254 suara dan PDIP Sugeng Hari Kinaryo Adi 2.046 suara.