Backup Lampost co

Tag: pemilu2024

  • Daftar Partai Politik Tak Lolos Senayan pada Pemilu 2024

    Daftar Partai Politik Tak Lolos Senayan pada Pemilu 2024

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengumumkan penetapan hasil Pemilu 2024 kemarin, Rabu, 20 Maret 2024. Berdasarkan pleno rekapitulasi perolehan suara KPU RI untuk Pemilu 2024, ada beberapa partai politik tak lolos Senayan.

    Saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional, KPU menyatakan 10 parpol gagal melenggang ke parlemen berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut. Salah satu partai yang gagal yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena hanya mendapat 2,806% atau 4.260.169 suara.

    Partai politik lain yang juga tidak lolos Senayan yakni PPP dengan perolehan 5.878.777 suara (3,87%), Perindo 1.955.154 suara (1,29%). Kemudian ada Partai Gelora 1.281.991 suara (0,84%), Hanura 1.094.588 suara (0,72%), Buruh: 972.910 suara (0,64%)

    Lalu ada Partai Ummat dengan perolehan 642.545 suara (0,42%), PBB, 484.486 suara (0,32%), Garuda 406.883 suara (0,27%), dan PKN 326.800 suara (0,215%). KPU menetapkan 10 parpol tersebut tidak lolos senayan karena perolehan suara kurang dari 4% batas minimal.

    Daftar Parpol Lolos Senayan Pemilu 2024

    Selain itu, KPU RI juga mengumumkan beberapa partai politik yang lolos ke Senayan dalam Pemilu 2024. Hasil rapat pleno rekapitulasi suara nasional menetapkan 8 parpol berhasil mengamankan perebutan kursi parlemen di DPR RI.

    Ke delapan parpol itu lolos ke DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Hasilnya yakni Partai berlambang banteng, PDI-P masih menjadi unggulan dengan perolehan 25.387.279 suara atau 16,72%.

    Menyusul di posisi kedua yakni Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara atau 15,29%, lalu Gerindra 20.071.708 suara (13,22%). Kemudian PKB 16.115.655 suara (10,62%) Nasdem 14.660.516 suara (9,66%). PKS 12.781.353 suara (8,42%), Demokrat 11.283.160 suara (7,43%), dan PAN 10.984.003 suara (7,24%).

    Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, parpol yang gagal meraih paling sedikit 4% suara suara sah nasional tidak dapat lolos ke ke parlemen. Sementara berdasarkan catatan KPU RI, jumlah suara sah untuk Pileg 2024 secara nasional mencapai 151.796.631 suara.

  • Penetapan Hasil Pemilu 2024 akan Diumumkan KPU Usai Buka Puasa

    Penetapan Hasil Pemilu 2024 akan Diumumkan KPU Usai Buka Puasa

    Jakarta (Lampost.co)–Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz mengatakan penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung hari ini. KPU RI menargetkan rekapitulasi rampung sore ini, dan mengumumkan setelah jam berbuka puasa.

    “Mungkin waktu definitifnya mengambil jeda sambil menjalani waktu berbuka,” kata Komisioner KPU August Mellaz di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024.

    Mellaz mengatakan saat ini KPU akan merampungkan rekapitulasi dari dua provinsi terakhir. Yakni, Papua dan Papua Pegunungan.

    “Setelah selesai, mungkin ada kebutuhan pemeriksaan dokumen-dokumen (sebelum penetapan),” ujar dia.

    Mellaz menyebut tahap selanjutnya ialah menetapkan hasil Pemilu 2024 melalui surat keputusan (SK). Dengan begitu rangkaian rekapitulasi rampung sesuai tenggat waktu maksimal hari ini.

    “Ini bagian-bagian akhir dan akhirnya dioptimalkan pada 20 Maret 2024,” jelas dia.

    Hasil Perolehan Suara Pilpres 2024 di Lampung

    KPU telah mengesahkan hasil perolehan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 di Lampung. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang, untuk Provinsi Lampung.

    Hal itu berdasarkan rapat pleno penetapan hasil Pilpres 2024 oleh KPU RI di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024 lalu. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mempimpin rapat pleno didampingi Komisioner KPU RI August Melasz.

    “Bismillah sah perolehan suara hasil rekapitulasi pilpres di Lampung,” ujar Hasyim saat mengesahkan hasil yang disambut persetujuan para peserta pleno.

    Perolehan suara Prabowo-Gibran 3.554.310 di Provinsi Lampung. Jumlah itu terpaut jauh dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Anies-Muhaimin memperoleh 791.892 suara di Provinsi Lampung, sementara Ganjar-Mahfud mendapatkan 764.486 suara. Dalam rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres 2024 di Provinsi Lampung, tercatat jumlah surat suara sah sebanyak 5.110.788. Kemudian untuk surat suara tidak sah ada 5.620.

  • KPU Telah Sahkan Perolehan Suara Pemilu di 33 Provinsi

    KPU Telah Sahkan Perolehan Suara Pemilu di 33 Provinsi

    Jakarta (Lampost.co)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan sura Pemilu 2024 di 33 provinsi. Pengesahan itu berlangsung pada hari ke-19 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, Minggu malam, 17 Maret 2024.

    Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan pihaknya belum mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan sura Pemilu di lima provinsi. Sebab beberapa proses sedang berjalan, dan KPU akan melanjutkan rapat pleno hari ini, Senin, 18 Maret 2024.

    “Agenda kami hari ini hanya untuk Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya, masih ada Papua Induk, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, untuk di Papua. Kemudian, masih ada Maluku, dan masih ada Jawa Barat,” kata Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu malam, 17 Maret 2024.

    Hasyim mengatakan ada pembahasan soal rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kuala Lumpur dalam rapat pleno tingkat nasional. Penghitungan tersebut akan KPU rangkum dengan suara semua PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri).

    “Rekapitulasi hasil PSU Kuala Lumpur yang akan kami rangkum dengan suara semua PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), 128 PPLN. Kemudian kami jumlahkan dengan perolehan suara di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sebagai bagian dari daerah pemilihan DKI Jakarta II,” ujarnya.

    Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional oleh KPU RI hingga Senin, 4 Maret, pasangan 02 menang. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 421.605 suara di 127 wilayah PPLN.

    Pada urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 120.085 suara, dan posisi terakhir yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mendapatkan 117.351 suara. Satu wilayah PPLN yang belum disahkan oleh KPU RI adalah PPLN Kuala Lumpur, Malaysia.

    Daftar 33 Provinsi yang Telah Disahkan

    Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara nasional hingga Minggu, 17 Maret 2024 pukul 23.59 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 33 provinsi di tingkat nasional.

    Ke-33 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau,

    Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Lalu, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Tengah.

    Pasangan Prabowo-Gibran meraih 76.888.902 suara di 33 provinsi tersebut. Selanjutnya, Anies-Muhaimin mendapatkan 31.118.204 suara, serta Ganjar-Mahfud meraih 23.461.344 suara.

    Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu 2024 akan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

  • Partai Golkar Belum Serahkan Catatan Alasan Tunda Pleno KPU RI

    Partai Golkar Belum Serahkan Catatan Alasan Tunda Pleno KPU RI

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara KPU RI sempat diwarnai interupsi dari saksi Partai Golkar. Interupsi itu berlangsung ketika Ketua KPU Lampung membacakan perolehan suara untuk DPR RI Dapil Lampung I.

    Partai Golkar menyampaikan isi dari interupsi saat pleno rekapitulasi KPU RI di Jakarta pada Sabtu malam, 9 Maret 2024. Sempat terjadi perdebatan ihwal usulan tersebut, namun akhirnya KPU RI mengabulkan permintaan saksi partai Golkar.

    Saksi Golkar mengatakan penundaan itu karena ketidaksepakatan mengenai pengesahan suara untuk DPR RI Dapil Lampung 1. Akibatnya, suara seluruh partai sudah sah kecuali dari partai Golkar di Dapil Lampung 1.

    Meski demikian, KPU RI meminta saksi Golkar untuk menyampaikan catatan keberatan kepada KPU RI, KPU Lampung, Bawaslu RI, dan Bawaslu Lampung. Namun, hingga Minggu, 10 Maret 2024 pukul 23.55 malam, saksi Golkar tidak menyerahkan catatan keberatan itu.

    “Saya juga sudah tanyakan, masih dalam proses. Yang pasti insyaallah akan selesai sebelum tanggal 20 Maret 2024,” ujar Saksi Golkar saat rapat pleno di Jakarta.

    Menyikapi hal tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengizinkan perwakilan KPU Provinsi Lampung untuk pulang usai rapat. Ia meminta saksi Golkar untuk menyerahkan catatan tersebut kepada KPU dan Bawaslu Lampung secepatnya.

    “Saksi Partai Golkar harus menyampaikan catatannya ke KPU Pusat, ke KPU Lampung dan Bawaslu Lampung,” katanya.

    KPU Akan Melakukan Penelusuran

    Nantinya, lanjut Hasyim, penyelenggara Pemilu akan menelusuri catatan dan informasi dari saksi serta DPP Golkar tersebut. Jika permasalahan terdapat di TPS, kemungkinan akan ada penghitungan ulang, atau rekap ulang di kecamatan, atau kabupaten yang bersangkutan.

    Atas belum siapnya catatan dari saksi Golkar itu, KPU RI menunda proses rekapitulasi untuk perolehan suara Dapil Lampung 1. Rekapitulasi rencananya akan berlanjut pada hari ini, Senin, 11 Maret 2024.

    Sebelumnya, saat pleno rekapitulasi di KPU Lampung, saksi dari partai Golkar sudah membatalkan tanda tangan pada berita acara. Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan hal tersebut di depan Ketua KPU RI di Jakarta.

    “Saksi Partai Golkar, membatalkan tandatangan dengan melakukan pencoretan pada form formulir D. Lalu mengisi form formulir keberatan terkait pelaksanaan pemilu di Dapil Lampung 1 DPR RI,” ujarnya.

    Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Lampung, Partai Golkar DPR RI Dapil Lampung 1 meraih total suara 249.053. Peraih suara terbanyak adalah caleg nomor urut 2, Ryco Menoza, dengan raihan suara sebanyak 53.813. Nomor dua, caleg nomor urut 1, yang juga petahana, Lodewijk F. Paulus, dengan raihan suara 50.093.

  • KPU RI Tunda Sementara Pembacaan Perolehan Suara Golkar Dapil 1 Lampung

    KPU RI Tunda Sementara Pembacaan Perolehan Suara Golkar Dapil 1 Lampung

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Pembacaan perolehan suara Partai Golkar untuk DPR RI Dapil Lampung 1 tertunda. Seharusnya KPU RI membacakan perolehan suara saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara  melalui kanal Youtube resmi KPU RI. Di sana seluruh ketua KPU se-Indonesia turut hadir dan membacakan hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi.

    Saat itu, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami awalnya membacakan suara partai berikut suara caleg DPRI RI secara berurutan. Namun ketika memasuki pembacaan perolehan suara Partai Golkar untuk DPR RI Dapil Lampung 1, saksi partai itu meminta penundaan.

    “Izin pimpinan, saya kira Partai Golkar sebelum dibacakan. Kami minta menunda ujungnya karena kami punya catatan-catatan lain. Kami tidak bermaksud menunda. Tapi khusus Partai Golkar kami meminta penundaan,” kata saksi Partai Golkar dalam rapat pleno tersebut.

    “Alasannya karena ada beberapa TPS yang salah tulis, yang harusnya jumlahnya sekian tertulis sekian,” tambahnya.

    Terhadap permintaan penundaan saksi Partai Golkar itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asyari meminta seluruh pihak untuk melanjutkan pembacaan. Namun ia meminta kepada pihak Partai Golkar untuk menyerahkan catatan mengenai alasan penundaan pembacaan.

    “Kami minta lanjut. Jika Golkar ada keberatan dan punya catatan sendiri, sampaikan kepada. Status catatan itu akhirnya bagaimana, kami terima atau tidak, kami sahkan atau tidak,” kata Hasyim.

    Sempat Terjadi Perdebatan

    Debat antara KPU RI dan saksi Golkar sempat terjadi hingga mendapatkan tanggapan Bawaslu RI. Namun akhirnya KPU RI memutuskan menunda pembacaan suara Partai Golkar di Dapil Lampung 1. Penundan hanya sementara waktu, hingga masalah catatan tersebut bisa selesai.

    Setelah rampung pembacaan suara semua partai di Dapil Lampung 1, Ketua KPU RI meminta saksi Partai Golkar untuk menyampaikan catatan. Namun, saksi Partai Golkar meminta kelonggaran waktu untuk menyiapkan catatan tersebut.

    “Saya kira tidak bisa malam ini, karena kami sedang menyiakan. Tapi pasti selesai juga, kami minta kesabarannya,” kata saksi Partai Golkar.

    Di sisi lain, PKB juga menolak pengesahan pembacaan perolehan suara di Dapil Lampung, tetapi tidak meminta penundaan pengesahan. Saksi Partai PKB, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan ada kebutuhan untuk melakukan pencermatan data. Meski, ia menyadari bahwa hal itu berpotensi memengaruhi perolehan suara partai lain.

    Hasilnya, KPU menunda sementara pembacaan suara Partai Golkar di Dapil Lampung. Sedangkan untuk perolehan suara PKB, KPU RI sudah mengesahkan bersama dengan partai lainnya dalam pleno tersebut.

  • Partai Gerindra Lampung Raih 109 Kursi Legislatif pada Pemilu 2024

    Partai Gerindra Lampung Raih 109 Kursi Legislatif pada Pemilu 2024

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Partai Gerindra Lampung meraih hasil signifikan pada Pemilu 2024, terutama raihan kursi DPR pada tiap tingkatan. Berdasarkan hasil pleno penghitungan suara tingkat provinsi, Partai Gerindra Lampung meraih total 109 kursi wakil rakyat.

    Secara spesifik, Partai Gerindra Lampung meraih 4 kursi untuk DPR RI, dengan rincian 2 kursi di dapil Lampung 1 dan Lampung 2. Angka ini menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya, di mana Gerindra hanya meraih 2 kursi.

    Kemudian di tingkat DPRD Provinsi Lampung, Gerindra berhasil merebut 16 kursi dari total 8 dapil dengan masing-masing 2 kursi. Perolehan itu meningkat dari periode sebelumnya dan berhasil merebut kursi Ketua DPRD Provinsi Lampung.

    Gerindra juga menorehkan kemenangan di 5 Kabupaten/kota, di antaranya adalah Bandar Lampung dengan perolehan 10 kursi. Perolehan itu naik dari periode sebelumnya yang hanya 7 kursi.

    Selanjutnya, di Kabupaten Lampung Selatan, Gerindra berhasil meraih 9 kursi, naik dari sebelumnya 7 kursi. Begitu juga di Kabupaten Pesawaran, perolehan kursi Gerindra naik menjadi 7 kursi dari sebelumnya 4 kursi.

    Sementara untuk Kabupaten Tulangbawang, Partai Gerindra Lampung berhasil mempertahankan 9 kursi. Lalu di Kabupaten Lampung Utara, Gerindra meraih 8 kursi, naik dari periode sebelumnya yang hanya 6 kursi.

    Raih Kursi Unsur Pimpinan

    Tidak hanya berhasil merebut kursi legislatif, Partai Gerindra Lampung juga berhasil meraih posisi sebagai wakil Ketua DPRD di 4 kabupaten. Yakni di Tanggamus dengan perolehan 8 kursi, Lampung Tengah 8 kursi, Lampung Timur 8 kursi, dan Way Kanan 6 kursi.

    Namun, Gerindra absen dalam perolehan unsur pimpinan di enam Kabupaten/kota, seperti Metro, Lampung Barat, Pesisir Barat. Kemudian di Pringsewu, Tulangbawang Barat, dan Mesuji.

    Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pencapaian yang signifikan itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh kader dan simpatisan. Terutama para caleg, di bawah kepemimpinan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Gerindra Lampung Ahmad Giri Akbar.

    “Hal ini membuktikan Gerindra banyak berbuat untuk rakyat, dengan kursi yang banyak didapatkan partai, semakin banyak manfaat yang bisa dilakukan untuk rakyat,” katanya.

  • Dukungan Mengawal Demokrasi dari Rektor Terus Mengalir

    Dukungan Mengawal Demokrasi dari Rektor Terus Mengalir

    Bandar Lampung (Lampost.co)– Sejumlah rektor perguruan tinggi di Lampung menyambut baik langkah yang diserukan oleh para akademisi dari berbagai kampus di Indonesia dalam mengawal nilai-nilai demokrasi.

    Sampai saat ini seruan tersebut terus mengalir dari berbagai kampus, total sudah ada 29 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang tercatat sudah dan akan menggaungkan mimbar akademik.

    Rektor Universitas Mitra Indonesia (Umitra) Armalia Reny Madrie mengatakan nilai demokrasi merupakan pemerintahan yang didukung oleh rakyat melalui pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, dan rahasia.

    Dengan demikian untuk mencapainya diperlukan demokrasi yang beretika dan memiliki nilai transparansi, serta bebas dari tekanan pihak mana pun. Baik penguasa, pengusaha, maupun elemen-elemen yang memiliki kepentingan lainnya dalam masyarakat.

    Dirinya memandang banyaknya pernyataan keprihatinan akademisi dari berbagai kampus tersebut merupakan hal yang baik. Ia meyakini bahwa upaya tersebut merupakan kesadaran dari kalangan intelektual di kampus untuk mengawal Pemilu 14 Februari 2024 mendatang menjadi pemilu yang bersih dan mencerminkan kehendak rakyat.

    “Oleh karenanya, tentu kami (Umitra) sejauh pernyataan keprihatinan ini untuk memperbaiki dan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pemilu, sebaiknya memang dapat menjadi sebuah peringatan bagi elemen pemerintah, penyelenggara, dan pengawas untuk mengawal pemilu menjadi yang terbaik, netral, dan berkualitas,” ujar Armalia Senin, 5 Februari 2024.

    Armalia menilai sudah sewajarnya Pemilu dilaksanakan dengan netral tanpa ada campur tangan dari pihak manapun termasuk penguasa yang harus menjunjung tinggi etika dalam kehidupan berdemokrasi.

    Pihaknya berharap, apapun yang di sampaikan kalangan kampus, sejauh bernilai positif untuk kemajuan demokrasi serta mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk kualitas pemilu dirinya akan mendukung.

    “Mari kita ciptakan sejarah positif bahwa bangsa ini bisa menuju Indonesia Emas dengan menjaga nilai-nilai demokrasi yang melekat dalam proses pemilu 2024 kali ini,” serunya.

    Tanggapan lainnya datang dari Rektor UIN Raden Intan Lampung, Wan Jamaluddin. Melalui gerakan kampus mengawal demokrasi, Mantan Penjabat Ketua PWNU Lampung itu mengajak masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan demi kesuksesan di Pemilu 2024.

    “Mari kita junjung tinggi semangat persaudaraan dalam kebersamaan untuk terselenggaranya pemilu 2024 yang damai, penuh harmonis, jujur dan adil. Juga terselenggara secara sehat, beradab, dan bermartabat,” singkat Wan.

    Nur

  • Nilai Tingkat Kecurangan di TPS Kampung Purworejo Capai 50%

    Nilai Tingkat Kecurangan di TPS Kampung Purworejo Capai 50%

    Gunungsugih (Lampost.co)–Bawaslu Lampung Tengah menilai tingkat kecurangan di TPS Kampung Purworejo mencapai 50 persen. Nilai kecurangan itu muncul setelah Bawaslu melakukan investigasi terhadap beberapa temuan.

    Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, dan Sengketa Pemilu Bawaslu Lampung Tengah, Wahib Istiandi mengatakan ada beberapa hasil investigasi. Pertama, saksi menyatakan bahwa orang meninggal dan merantau masuk daftar pemilih serta ikut nyoblos di TPS Kampung Purworejo.

    “Indikasinya 50 persen TPS di Kampung Purworejo terjadi kecurangan oleh oknum atau penyelenggara. Ini masih kami dalami,” kata dia, Kamis, 29 Februari 2024.

    Wahib menjelaskan bahwa TPS yang terindikasi curang bukan kesalahan dalam jumlah pemilihnya. Namun, Bawaslu menemukan adanya kertas suara tercoblos atas nama orang yang sudah meninggal dan merantau.

    “Bawaslu belum bisa memastikan siapa yang melakukan pencoblosan, apakah KPPS atau oknum tertentu, karena masih dalam proses pendalaman,” katanya.

    Bawaslu akan menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Hal tersebut penting Pemilu 2024 di TPS Kampung Purworejo tidak merugikan berbagai pihak.

    “Kami melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-undang,” tegas Wahib.

    Wahib menambahkan bahwa Bawaslu melakukan penelusuran di tiga wilayah, yaitu Purworejo, Bandar Sari, dan Sendang Agung. Penelusuran itu melibatkan pihak KPPS dan sejumlah saksi.

    Sementara itu, Mirdiono, warga Kampung Purworejo yang menjadi saksi pelapor menyebut terdapat 4 suara yang tidak sah. Keempatnya ialah warga kampung yang sedang merantau tetapi mendapatkan undangan mencoblos di TPS.

    “Dua orang ini bekerja di Malaysia, yang dua orang lain nya kerja di Jakarta dan Lubuklinggau,” ungkapnya.

    Mirdiono mengatakan keempat tetangganya itu mendapatkan undangan memilih di TPS 03 Kampung Purworejo. Mereka tidak mendatangi TPS, namun ada surat suara atas nama keempatnya yang tercoblos.

    “Saya ngomong apa adanya bahwa mereka berempat merantau di luar Lampung. Saat pencoblosan mereka tidak pulang,” ujarnya.

  • 100 Personel Gabungan Amankan Penghitungan Suara di Tubaba

    100 Personel Gabungan Amankan Penghitungan Suara di Tubaba

    Panaragan (Lampost.co)–Polres Tulangbawang menyiagakan 100 personel gabungan untuk mengamankan penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan. Pengamanan itu berlangsung di Gor Zainal Pagar Alam Tiyuh Kagunganratu, Tulangbawang Udik, Kamis, 29 Februari 2024.

    Kapolres Tulangbawang Barat, AKBP Ndaru Istimawan mengatakan personel gabungan itu berasal dari TNI-Polri, Satpol-PP, dan Linmas. Kegiatan bertujuan untuk menciptakan kondusifitas di tengah penghitungan suara Pemilu 2024.

    “Pengamanan juga dilakukan di sekitar lokasi rapat pleno,” kata dia.

    Ndaru mengatakan pengamanan itu salah satu bentuk upaya dari kepolisian menanggapi laporan masyarakat. Di mana masyarakat banyak melapor adanya keributan yang terjadi saat rapat pleno penghitungan suara berlangsung.

    “Kami imbau kepada masyarakat Kabupaten Tulangbawang Barat untuk tetap menjaga kondusifitas selama pelaksanaan rapat pleno,” katanya.

    Selain menyiagakan ratusan personel pengamanan, kepolisian juga menerjunkan tim dokter untuk memastikan kesehatan petugas Pemilu 2024.

    “Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan personel yang bertugas mengamankan jalannya rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024,” katanya.

    Layanan pemeriksaan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan dan edukasi.

    “Jadi kami edukasi kepada seluruh petugas di TPS dan penyelenggara Pemilu untuk menjaga kondisi kesehatan. Sebab tahapan Pemilu 2024 masih akan terus berlanjut hingga pengumuman resmi hasil penghitungan tingkat nasional,” kata dia.

    Diketahui saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilu 2024 tingkat nasional.

  • Penghitungan Ulang Surat Suara Pastikan Ketepatan Hasil Pemilu

    Penghitungan Ulang Surat Suara Pastikan Ketepatan Hasil Pemilu

    Krui (Lampost.co)–Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pesisir Tengah menghitung ulang surat suara pada pleno tingkat kecamatan untuk memastikan ketepatan hasil pemilu. Penghitungan ulang berlangsung di Kantor Kelurahan Pasar Kota pada Minggu malam, 25 Februari 2024.

    PPK menghitung ulang kotak suara dari TPS 4 Pekon Kampung Jawa untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota . Hal itu untuk memastikan tidak ada perbedaan jumlah antara sisa suara dan penjumlahan pada C Hasil.

    Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat, Marlini menjelaskan bahwa penghitungan ulang merupakan langkah untuk menjaga ketepatan dan akuntabilitas hasil pemilu.

    “Kami ingin memastikan hasil pemilu tidak ada kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga hasilnya benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Marlini, Senin, 26 Februari 2024.

    Lebih lanjut, Marlini menuturkan bahwa proses penghitungan ulang itu terbuka dan menghadirkan saksi dari peserta pemilu.

    “Prosesnya transparan dan semua pihak menyaksikan, sehingga tidak ada keraguan mengenai keabsahan hasil penghitungan,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait dengan pleno tingkat Kabupaten, Marlini mengatakan bahwa pihaknya akan segera melaksanakannya setelah seluruh pleno di tingkat kecamatan selesai.

    “Rencananya, pleno tingkat Kabupaten akan pada hari Rabu (28/2) di gedung C Pemda. Mohon doa agar prosesnya berjalan lancar,” kata Marlini.

    Selain penghitungan ulang, di TPS 01 Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat juga menggelar pemungutan suara ulang (PSU). PSU itu berlangsung pada Minggu, 18 Februari 2024.

    Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Abd Kodrat, mengatakan pihaknya merekomendasikan PSU khusus untuk surat suara Pilpres.

    Pasalnya, di TPS itu terdapat dua pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dan tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

    Kejadian itu bermula saat sepasang suami istri asal Kota Tangerang ikut mencoblos calon presiden dan calon wakil presiden saat pemungutan suara. “Keduanya tidak masuk dalam daftar DPT, DPTb, maupun DPK,” kata Kodrat.