Backup Lampost co

Tag: pemprov

  • Pemkot Bandar Lampung Diminta Fokus 4 Kebijakan Pembangunan 

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung fokus pada empat kebijakan pembangunan.
    .
    Hal itu tersampaikan oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan saat pelaksanaan Musrenbang Bandar Lampung pada, Aula Semergou, Jumat, 22 Maret 2024.
    .
    Ia menyebut empat fokus kebijakan pembangunan di Bandar Lampung yakni Pertama, pilar ekonomi. Kedua, pilar sosial. Ketiga, pilar hukum dan pemerintahan. Keempat, pilar infrastruktur, kewilayahan, dan lingkungan.
    .
    “Perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga melalui penyediaan keterampilan, pemberdayaan. Serta pertumbuhan lapangan kerja baru,” kata Qodratul Ikhwan.
    .
    Selain itu pertumbuhan sektor ekonomi perdagangan dan jasa perlu ada peningkatan produktivitas. Dengan penguatan sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi.
    .
    “Hal itu bisa dengan penguatan sektor UMKM, IKM, dan transformasi sektor informal menjadi formal,” terangnya.
    .
    Lalu pada pilar sosial Pemkot Bandar Lampung perlu meningkatkan kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, pilar hukum dan tata kelola pemerintah penyederhanaan birokrasi hingga pelayanan publik berbasis digital perlu meningkat.
    .
    Mengingat hasil evaluasi Sistematis Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Pemprov Lampung. Pemkot Bandar Lampung menempati urutan terbuncit indeks SPBE yakni 2,15 dengan predikat cukup.
    .
    “Kami mendukung birokrasi yang baik dan bersih, sederhana, fleksibel. Serta dukungan tata kelola yang cepat. Dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima,” jelasnya.
    .
    Terakhir pilar kewilayahan Pemkot Bandar Lampung perlu meningkatkan infrastruktur, pemantapan jalan aksebilitas, dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
    .

    Masukan

    .
    Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengucapkan Pemprov Lampung yang sudah memberi masukan untuk Kota Bandar Lampung.
    .
    “Ini harus kita pertahankan dengan nilai yang sekarang ini. Kita jangan puas kalo bisa kita tingkatkan. Dan memang ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan terus. Ini adalah tanggung jawab dari OPD supaya lebih jeli. Kemudian memperhatikan hal-hal mana yang memang harus kita tingkatkan,” jelas Eva.
    .
    Pasca Musrenbang dan menerima masukan dari Pemprov Lampung, Eva berencana akan memanggil seluruh kepala dinas, kepala bagian, dan perangkat daerah Pemkot Bandar Lampung
  • Pemprov Lampung Tingkatkan Investasi Serapan Tenaga Kerja

    Pemprov Lampung Tingkatkan Investasi Serapan Tenaga Kerja

    Bandar Lampung (Lampost.co)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya meningkatkan investasi di daerahnya untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

    “Banyaknya investasi yang masuk ke Provinsi Lampung ini dapat membuka peluang banyak lapangan kerja baru, sehingga banyak menyerap tenaga kerja lokal di sini,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Kamis, 14 Maret 2024.

    Karena itu, pemerintah daerah setempat berupaya untuk terus meningkatkan investasi di daerah dengan mempermudah perizinan dan mempercepat pengurusan.

    Baca Juga: Pemprov Lampung Buka 2.074 Formasi PPPK Guru di 2024

    “Adanya dukungan infrastruktur yang mengalami kemajuan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, maka Lampung memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Apalagi jarak tempuh singkat dari DKI Jakarta sangat berpeluang untuk mendapatkan investasi lebih banyak,” kataFahrizal.

    Dia menjelaskan banyaknya tenaga kerja lokal yang terserap, maka angka pengangguran di Provinsi Lampung akan menurun.

    Baca Juga: BUMD Baru Tumbuh, Pemprov Lampung Tak Tarik Laba

    “Kita harus memperhatikan benar-benar investasi yang masuk, dan berapa tenaga kerja tertampung. Dan industri yang masuk ini harapannya juga bisa mengolah produk-produk dari masyarakat lokal,” ujarnya.

    Menurut dia, dengan meningkatnya investasi dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan serta pembangunan ekonomi di daerah.

    “Investasi ini menjadi penggerak roda perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberikan nilai tambah, sekaligus memberikan keuntungan bagi investornya. Jadi semua pihak harus berupaya membangun Lampung menjadi daerah yang ramah investasi,” kata dia.

    Realisasi investasi Provinsi Lampung pada 2023 mencapai Rp10,89 triliun, yang terdiri dari penanaman modal asing sebesar Rp3,26 triliun, dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp7,63 triliun.

    Investasi di 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang realisasi investasinya hanya Rp9,3 triliun dari target Rp11 triliun.

    Dengan realisasi investasi sebesar Rp10,89 triliun di 2023 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 15.906 orang pekerja asal dalam negeri atau tenaga kerja Indonesia untuk pengerjaan 2.825 proyek penanaman modal dalam negeri. Penyerapan 3.182 tenaga kerja Indonesia dan 30 tenaga kerja asing selama 2023 untuk pengerjaan 372 proyek penanaman modal asing.

  • 30 Juta UMKM Ditarget Go Digital di 2024

    30 Juta UMKM Ditarget Go Digital di 2024

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menargetkan 30 juta Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dari seluruh penjuru Indonesia masuk pasar daring atau go digital di 2024.

    Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah mengatakan pihaknya tengah melakukan masifikasi gerakan bertajuk berubah daring melalui berbagai kegiatan.

    “Kita masifkan gerakan berubah daring. Sebab tahun ini kita menargetkan 30 juta UMKM go digital  tercapai,” ujarnya dalam agenda
    Workshop Kewirausahaan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2024 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa, 5 Maret 2024.

    Peningkatan sektor mikro juga mendorong permudah akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas pelaku usaha, melalui kegiatan pelatihan, dan pemetaan potensi wirausaha.

    “Kita dukung percepatan akses pembiayaan wirausaha berbasis klaster dan individu,” kata dia.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung, Samsurijal, mengatakan sektor UMKM di Lampung memiliki potensi besar. Untuk itu pihaknya terus mengembangkan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah.

    “Kita punya 326.505 unit UMKM yang terdiri atas 311.844 unit usaha mikro. Lalu 14.062 unit usaha kecil, dan usaha menengah sebanyak 599 unit,” jelasnya.

    Sektor tersebut telah mengalami perkembangan pesat di tengah persaingan pasar global. Produk UMKM Lampung bahkan berhasil melakukan penetrasi ke pasar internasional melalui kegiatan ekspor.

    Kinerja ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh 5,4 persen year on year pada triwulan IV tahun 2023 juga tak lepas dari kiprah UMKM.

    “Perkembangan UMKM ini tentu harus disertai upaya pendampingan dan pemberdayaan agar kualitas produk UMKM mampu bersaing di masa yang akan datang,” tuturnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

    Rijal mengatakan salah satu upaya yang tengah dilakukan saat ini dengan menjalin kerja sama dengan Pemprov Kepulauan Riau.

    “Kemarin kita dari mengunjungi Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha sebagai salah satu Program Pemerintah Kepulauan Riau untuk memajukan usaha mikro,” ujar Syamsurizal, Rabu 27 September 2023.

  • Konektivitas Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    Konektivitas Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Konektivitas menjadi salah satu kunci untuk mengembangkan pusat keunggulan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur jalan yang memadai bertujuan untuk memaksimalkan berbagai potensi yang ada.
    .
    Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, M. Taufiqullah mengatakan ketercapaian konektivitas yang baik antar wilayah membutuhkan sinergi lintas pihak.
    .
    “Kata kuncinya adalah konektivitas. Kita punya jalan nasional, jalan provinsi, juga jalan kabupaten (untuk teris meningkatkan kemantapannya), artinya perlu sinergi,” ujarnya, Minggu, 3 Maret 2024.
    .
    Keterbatasan anggaran pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan membuat Pemprov Lampung harus menyeleksi wilayah-wilayah yang layak mendapatkan prioritas penanganan. Seperti wilayah yang memiliki potensi sumber daya tinggi dan berpeluang bertransformasi menjadi pusat ekonomi.
    .
    “Karena dana kita terbatas untuk melakukan pembangunan, tentunya kita perlu melihat prioritas segmen mana yang harus dibangun terlebih dulu,” jelasnya.
    .
    Meskipun begitu, pihaknya berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan kemantapan jalan dan memaksimalkan dukungan dana Inpres Jalan Daerah (IJD).
    .
    Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp435,9 Miliar untuk proyek penanganan fisik jalan dan jembatan di tahun 2024. Ini sebagai upaya mewujudkan konektivitas yang lancar dan memadai.
    .
    “Jadi semua (sektor dan daerah) yang meningkatkan ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu akan kita usahakan dibangun, bukan hanya sektor pariwisata,” kata dia.
    .
    Sementara Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lampung, Mulyadi Irsan menjelaskan kolaborasi berbagai lini pemerintah punya peran penting dalam meningkatkan konektivitas daerah.
    .
    “Pemprov juga mengharapkan dukungan sepenuhnya melalui sinergi bersama pemerintah pusat melalui IJD, dan juga tentunya dengan APBD Provinsi Lampung serta APBD kabupaten/kota. Ini butuh sinergi,” ungkapnya.
    .
    Multiplier effect ekonomi akan timbul jika konektivitas antar daerah terbangun dengan baik. Pengembangan potensi sektor industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya akan lebih maksimal.
    .
    “Misalnya sisi pariwisata. Kita punya Teluk Kiluan dan Pantai Gigi Hiu Tanggamus tetapi aksesnya sulit. Oleh karena itu kita butuh memastikan dukungan infrastruktur untuk meyakinkan pengunjung wisata,” tuturnya.
  • Restocking, Upaya Pemprov Lampung Lestarikan Ikan Pada Habitat Liar

    Restocking, Upaya Pemprov Lampung Lestarikan Ikan Pada Habitat Liar

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung setiap tahunnya selalu lakukan restocking atau penambahan stok ikan.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Liza Derni mengatakan restocking dilakukan untuk keberlanjutan ekosistem ikan air tawar pada habitat aslinya.

    “Jadi restocking ini kita lakukan setiap tahun. Manfaatnya adalah untuk keberlanjutan supaya ikan yang menjadi makanan khas daerah kita sendiri, contohnya belida, jelabat, baung itu tidak punah. Untuk itu kita lakukan restocking,” ujar Liza Derni, Kamis 15 Februari 2024.

    Menurutnya upaya tersebut merupakan bagian dari program Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dengan cara melakukan penebaran jenis ikan air tawar pada perairan umum yang terdapat banyak sungai.

    “Ini salah satu program pak gubernur dengan melakukan 1 juta ekor penebaran ikan yang sudah dilaksanakan di 2022. Setiap tahun kita lakukan juga restocking terutama di daerah perairan umum yang banyak sungainya,” kata dia.

    Tidak hanya menebar ikan pada perairan sungai, Pemprov Lampung melalui DKP juga melakukan pembinaan serta pengawasan, agar masyarakat tidak menangkap ikan secara berlebih yang mengakibatkan kepunahan.

    “Setelah itu kita lakukan pembinaan diawasi jangan sampai ikan yang belum waktunya dikonsumsi sudah diputas atau sentrum. Kita melakukan pembinaan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

    Nur

  • Gubernur Tinjau Perbaikan Jalan Inpres di Mesuji

    Gubernur Tinjau Perbaikan Jalan Inpres di Mesuji

    Mesuji (Lampost.co)— Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meninjau hasil perbaikan jalan instruksi presiden (Inpres) di Mesuji, Jumat, 2 Februari 2024.

    Arinal beserta jajarannya juga meninjau ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang kondisinya buruk.

    “Gubernur datang ke Mesuji secara mendadak. Beliau ingin melihat secara langsung ruas jalan di Mesuji, khususnya jalan milik Pemerintah Provinsi Lampung dari ruas Simpang Pematang menuju Desa Wiralaga,” jelas Penjabat Bupati Mesuji Sulpakar.

    Dilanjutkan Sulpakar, kedatangan gubernur untuk memastikan pembangunan jalan akan terus dilakukan tahun ini. “Di tahun ini ada pembangunan jalan dengan kualitas rigid beton ke Desa Wiralaga. Itu jadi prioritas mengingat ruas jalan itulah yang kondisinya paling memprihatinkan untuk jalan provinsi,” imbuh bupati.

    Dirinyapun berharap, pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan di Mesuji dapat terus dilanjutkan. Masyarakat Desa Wiralaga berharap pembangunan dapat dilakukan secara tuntas di tahun ini. Karena, jalan provinsi menjadi satu satunya akses masyarakat Desa Wiralaga, Wiralaga II, juga Desa Sungai Badak.

    “Mudah mudahan dengan hadirnya pak gubernur jalan di desa kami menjadi bagus. Kami ingin jalan yang selama bertahun tahun kondisinya buruk dapat segera diperbaiki dengan tuntas,” terang Andri warga Wiralaga.

    Nur