Backup Lampost co

Tag: pemprov lampung

  • Pemprov Salurkan DBH Senilai Rp229,7 Miliar di 2024

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp229,7 miliar kepada 15 kabupaten/kota di 2024.

    Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Nurul Fajri, mengatakan penyaluran ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam pembayaran DBH.

    “Sampai saat ini,pada Februari kami sudah salurkan Rp80 miliar. Kemudian Maret beberapa hari lalu kita sudah menyalurkan Rp149,7 miliar,” ujarnya, Kamis, 28 Maret 2024.

    Menurutnya, skema serta mekanisme penyaluran DBH kepada kabupaten/kota telah tersusun dan terjadwal hingga Desember mendatang.

    Skema ini juga telah melalui supervisi oleh Irjen Kemendagri dan sudah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat sedang melakukan pemeriksaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Lampung.

    “Skema penyaluran kita secara gradual. Februari sampai Maret sudah. Kemudian April sampai Desember. Terkait jumlah besaran penyaluran di April, kami belum bisa sampaikan karena setiap bulan tidak sama, tergantung porsi bagi hasil di triwulan itu,” ungkapnya.

    Skema Penyaluran

    Pemprov Lampung telah melakukan koordinasi lanjutan mengenai skema dan jadwal pembayaran DBH kepada kabupaten/kota dan telah disepakati melalui pertemuan Gubernur Lampung dengan bupati dan walikota.

    “Jadi pada pertemuan 14 Maret 2024 lalu, juga penyampaian terkait skema pembayaran dan mekanisme pembayaran terhadap DBH provinsi ke kabupaten/kota,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Nurul Fajri menjelaskan peruntukan DBH memang dapat mengalokasikan untuk jenis belanja apapun.

    Namun, ia berharap penyusunan anggaran kabupaten/kota dapat seimbang. Dan realistis antara porsi pendapatan dengan belanja agar tidak terlalu bergantung dengan DBH.

    “Pada saat pemda menyusun anggaran itu seharusnya terdapat keseimbangan antara porsi belanja dengan pendapatan,” kata Fajri.

    Pemprov Lampung juga mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Pasalnya, secara nasional, besaran pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota baru menyentuh kisaran angka 5-10 persen.

    “Pemda kabupaten/kota harus menggenjot PAD agar ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin menurun. Semakin besar PAD, maka semakin mandiri suatu kabupaten/kota,” pungkasnya.

  • Perusahaan di Lampung Diminta Patuhi SE Menaker Terkait THR

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta pelaku usaha mematuhi aturan pemberian tunjangan hari raya (THR).

    Peraturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR bagi Pekerja.

    Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan Pemprov berkomitmen memenuhi poin-poin dalam SE tersebut.

    “Semua yang dianjurkan pusat itu kami patuhi,” ujar Fahrizal, Selasa, 26 Maret 2024.

    Plh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Lampung, Sifa Aini, menyebut Pemprov segera menerbitkan SE Gubernur Lampung mengenai THR yang masih dalam proses.

    BACA JUGA: Siap-Siap, Pemkab Lamsel Mulai Bagikan THR Besok

    “Pemprov akan memberi imbauan kepada pelaku usaha terkait THR yang saat ini masih proses,” ujar dia.

    Dia menegaskan perusahaan-perusahaan di Lampung melakukan pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri. Hal itu sesuai ketentuan SE Menaker. Selain itu, skema pembayaran THR tahun ini juga wajib secara penuh tanpa cicil.

    “Tahun lalu masih bisa cicil karena masih transisi pemulihan ekonomi pasca Covid-19, tetapi tahun ini tidak lagi,” kata dia.

    Pihaknya bakal mengawasi pembayaran THR di Lampung dan membuka posko pengaduan. Hal itu untuk memfasilitasi pekerja jika menemukan kendala dalam realisasi THR. “Sekretariat posko di Kantor Disnaker Lampung,” kata dia.

  • Pekan Raya Lampung Kembali Digelar, Siap Hibur Masyarakat dengan Artis Papan Atas

    Pekan Raya Lampung Kembali Digelar, Siap Hibur Masyarakat dengan Artis Papan Atas

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Provinsi Lampung tahun ini kembali menggelar Pekan Raya Lampung yang akan berlangsung dari tanggal 22 Mei -10 Juni 2024.

    Project Manager Pekan Raya Lampung, Sukaryadi, menjelaskan sama seperti sebelumnya, Pekan Raya Lampung yang akan berlangsung di lapangan PKOR Way Halim, Bandar Lampung.

    Yadi mengungkapkan, untuk persiapan even tersebut pihaknya sudah maksimal berikan terbaik ke masyarakat. Hal ini menjadi komitmennya untuk memberikan kenyamanan, keindahan, dan hiburan kepada masyarakat, agar supaya masyarakat tidak bosan.

    Untuk itu pihaknya hadir dengan suasana, dan nuansa Pekan Raya Lampung yang berbeda.

    “Ini merupakan even yang ke tiga kalinya. Kami mendapat kepercayaan dari Pemerintah Provinsi Lampung terakhir di 2011 dan di 2017 yang lalu untuk menggelar Pekan Raya Lampung. Untuk itu kami akan berusaha meningkatkan dari even yang sudah terlaksana di tahun sebelumnya,”kata Yadi.

    Menurutnya, pada even tersebut pihaknya akan memberikan pengunjung khususnya masyarakat Lampung merasa nyaman dan aman. Pada saat berkunjung di Pekan Raya Lampung.

    “Kami juga akan membedakan antara prngunjung, pedagang kaki lima, OPD, BUMN, BUMD serta pihak swasta yang berada di dalam area pekan Raya Lampung nantinya,”sebutnya.

    Harga Tiket

    Sukaryadi berharap pada even Pekan Raya lampung seluruh element dapat bersinergi ,sehingganya kegiatan ini berjalan lancar sesuai yang harapan.

    Berbeda dengan even sebelumnya, Yadi memastikan selama even berlangsung akan terus menghadirkan artis-artis papan atas. Seperti NDX, Wali, Deny Caknan, Radja dan masih banyak lainnya.

    Untuk harga tiket sendiri nantinya akan dibanderol seharga Rp20 untuk Senin-Rabu, dan Kamis-Minggu maksimal Rp50ribu.

    “Harga tiketnya menyesuaikan, kalau mau yang murah di hari Senin-Rabu, kalau mau menonton artis-artis papan atas di hari Kamis-Minggu, kita sesuaikan, “imbuhnya.

    Sementara untuk pemesanan tiket, pengujung bisa memesan melalui online, yang nantinya akan keluar barkot untuk scan untuk masuk.

    “Harapan kami bisa memberikan kenyamanan, masyarakat tidak bosan. Banyak permainan. Bukan hanya swasta. tapi ada BUMN. hingga OPD 15 kabupaten/kota ada,”tegasnya.

    Ia juga menekankan, berbeda dengan sebelumnya, even kali ini pengunjung akan dibuat senyaman mungkinn untuk datang ke Pekan Raya. Mulai dari belanja, foto selfi,dan sebagainya. ” Sitenya semua tertata rapih, tidak ada tercampur antara pedagang makanan, pakaian, dan sebagainya,”pungkasnya.

  • Layanan Berbayar UPTD BPK2LP Sumbang PAD Provinsi Lampung

    Layanan Berbayar UPTD BPK2LP Sumbang PAD Provinsi Lampung

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Pakan (UPTD BPK2LP) Provinsi Lampung kini memberlakukan sistem retribusi terhadap pelayanan yang tersedia.

    Kepala UPTD BPK2LP Lampung, Christin Septriansyah mengatakan implementasi pelayanan berbayar ini telah mulai sejak 1 Maret 2024 lalu.

    “Sejak 1 Maret 2024 kita sudah mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Daerah,” ujarnya, Kamis, 14 Maret 2024.

    Meskipun pelayanan kini berbayar, Christin mengeklaim tarif yang berlaku oleh UPTD BPK2LP Lampung sangat jauh jika berbanding dengan tarif klinik hewan swasta.

    “Misalnya pelayanan konsultasi dan pengobatan hanya Rp35 ribu untuk kucing dan Rp40 ribu untuk anjing per ekor. Vaksinasi rabies hanya Rp10 ribu,” kata dia.

    Jenis layanan yang juga menjadi favorit masyarakat adalah steril kucing domestik ataupun ras dengan tarif Rp200 ribu untuk jantan dan Rp300 ribu untuk betina.

    “Kami juga sediakan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosa penyakit dari dokter periksa,” kata dia.

    Guna meningkatkan kepuasan masyarakat pasca berlakunya sistem retribusi terhadap pelayanan, jumlah batas layanan kini menjadi 40 ekor dari sebelumnya 60 ekor.

    “Supaya konsumen merasa puas dengan pelayanan UPTD mengingat kapasitas sumber daya yang ada,” ungkapnya.

    Animo masyarakat untuk memperoleh layanan dari UPTD BPK2LP tetap tinggi meski sistem yang baru telah berlaku. Jumlah kunjungan rata-rata per hari sebanyak 30-40 ekor.

    Christin menyebut retribusi ini nantinya akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Pihaknya optimis akan melampaui target PAD seiring tingginya animo masyarakat.

    “Target kami (menyumbang PAD) Rp30 juta tahun ini. Tapi animo masyarakat cukup besar. Setiap hari kami menghasilkan minimal Rp800 ribu untuk PAD,” pungkasnya.

  • Kejati Segera Panggil Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

    Kejati Segera Panggil Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

    Bandar Lampung (Lampost.co) —Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyelesaikan pemeriksaan puluhan saksi dalam kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung senilai Rp2,5 miliar.

    Selanjutnya Kejati akan melakukan pemanggilan ulang terhadap kedua tersangka FN dan AN. Kasipenkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan mengatakan pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi.

    “Lebih dari 30 saksi sudah selesai kami lakukan pemeriksaan. Untuk jumlah pastinya nanti akan saya cek terlebih dahulu,” kata Ricky Ramadhan, Selasa, 5 Maret 2024.

    Terkait siapa saja nama, serta kapasitas dari puluhan saksi tersebut, Ricky menyebut pihaknya tidak dapat memberikan informasi mengenai identitas para saksi-saksi yang telah selesai pemeriksaan.

    “Untuk identitas para saksi-saksi yang kami periksa, kami tidak bisa menyebutkannya,” katanya.

    Ricky menerangkan pihaknya segera melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap kedua tersangka.

    “Segera, karena dalam 1 atau 2 hari ke depan. Kami bersama tim akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk memastikan jadwal pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut,” ujarnya.

    Terkait penyebab hingga kendala yang mereka hadapi, dalam meneyelesaikan permasalah yang mengakibatkan kasus korupsi KONI yang berlarut-larut dan belum menemukan titik terang.

    Rikcy mengatakan tidak ada kendala, hanya saja dalam kasus tersebut banyak saksi yang harus diperiksa sebagai bahan penguat tuntutan.

    “Sejauh ini tidak ada kendala. Semua berjalan lancar, hanya saja banyak saksi yang harus kami periksa untuk memperkuat tuntutan,” katanya.

    Kedua tersangka tersebuut FN merupakan Wakil Ketua Umum KONI Lampung 2019-2023 bidang prestasi, diktar litbang dan sport. Kemudian AN  selaku Wakil Ketua KONI Lampung periode 2019-2023 bidang perencanaan anggaran dan sumber daya usaha

  • Investasi Tiongkok Dorong Hilirisasi Singkong dan Tebu Lampung

    Investasi Tiongkok Dorong Hilirisasi Singkong dan Tebu Lampung

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik rencana investasi pengusaha Tiongkok untuk mengembangkan produk turunan komoditas singkong dan tebu .

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan prospek investasi ini akan memberi dorongan positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah.

    “Tentu prospeknya bagus. Pengusaha itu kan pasti sudah memetakan potensinya, kita sambut baik,” ujarnya, Kamis, 29 Februari 2024.

    Suntikan dana investasi yang mencapai 100 dolar AS ini akan mengembangkan sektor hilirisasi di Lampung.

    “Investasinya mencapai 100 juta dolar AS perusahaan ini memang fokus ke produk glukosa dan molase,” kata dia.

    Pihaknya belum dapat memastikan lokasi pasti mendirikan perusahaan tersebut, karena masih dalam tahap awal pengkajian.

    “Kemarin (investor) kunjungan ke Lampung Tengah, tapi lokasi pastinya belum tahu,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Mulyadi menyebut konektivitas Provinsi Lampung kini semakin membaik dengan keberadaan jalan tol dan Pelabuhan Panjang.

    Sehingga pertumbuhan perekonomian dapat semakin terpacu dengan penguatan hilirisasi.

    “Apalagi melihat jalur konektivitas Lampung saat ini mendukung,” pungkasnya.

    Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil tebu dengan produksi mencapai 184.006 ton di 2022.

    Rencana kerja sama investasi antara pengusaha Tiongkok dengan Pemerintah Provinsi Lampung berpotensi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan petani singkong di Lampung.

    Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Lampung, Ahmad Giri Akbar menyebut, keluhan yang muncul dari tingkat petani selama ini adalah harga panen yang rendah.

    Dengan adanya pabrik yang memproduksi langsung singkong dari petani, akan membuat petani tidak lagi menjual hasil panennya kepada tengkulak. Selain itu, pabrik dengan skala besar juga menurutnya berpotensi akan melibatkan banyak petani dari berbagai wilayah.

  • Pemerintah Daerah Diminta Segera Jemput Bantuan Korban Banjir

    Pemerintah Daerah Diminta Segera Jemput Bantuan Korban Banjir

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota segera menjemput bantuan korban banjir.

    Terutama daerah yang terdampak bencana banjir, sebagian besar masyarakat saat ini membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian dan sebagainya.

    “Sesuai arahan bapak gubernur kemarin awal tahun kami sudah menjemput buffer stock di Kemensos dan alhamdulilah pertengahan Januari sudah tiba di Lampung,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung Aswarodi, Selasa 27 Februari 2024.

    Ia menjelaskan buffer stock ini sifatnya untuk mengisi gudang logistik di Dinsos seluruh kabupaten/kota. Sementara untuk ketersediaan buffer stock tersebut sudah ia sampaikan kepada daerah dalam rapat antisipasi bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu.

    “Mekanismenya ketika terjadi bencana alam di kabupaten/kota logistik ini berada di simpul-simpul logistik kabupaten dan kota. Dengan demikian akan lebih cepat mendistribusikan bantuannya ke lokasi bencana,” kata dia.

    Apabila seluruh stock  tersebut sudah tersalurkan oleh Pemda melalui Kecamatan, Pemprov melalui Dinas terkait siap membantu dukungan buffer stock yang tersisa. Selain itu juga akan memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak bencana.

    “Kami dari dinas provinsi tetap menyisakan logistik ini. Persiapan apabila ada yang membutuhkan dukungan dari Dinas Sosial Provinsi. Bapak gubernur juga memberikan bantuan kami akan memberikan bantuan tersebut. Kami juga mengalokasikan bantuan sembako bagi masyarakat terkena bencana alam,” katanya.

    Secara rinci pihaknya tidak dapat menjelaskan buffer stock yang berasal dari Kemensos. Tentunya isinya ada makanan bayi, makanan siap saji, alat masak, selimut dan sebagainya.

    “Jumlah persisnya kami tidak begitu hafal tetapi rincian untuk buffer stock ini terdiri dari kebutuhan makanan. Terdiri dari makanan bayi, makanan siap saji untuk orang dewasa. Alat-alat masak, sandang, selimut, dan kasur yang memback up kebutuhan dasar masyarakat terdampak  sektor sandang pangan papan,” pungkasnya.

  • Operasi Pasar Lebih Masif di Bulan Ramadan

    Operasi Pasar Lebih Masif di Bulan Ramadan

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menggelar operasi pasar sebagai upaya untuk meredam lonjakan harga saat ramadan.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Lampung, Evi Fatmawaty, menyebut pihaknya sedang menyusun jadwal pasar murah tersebut.

    “Tentu operasi pasar kita gelar, terlebih ini persiapan puasa dan lebaran. Kami akan merapatkan jadwal operasi pasar lebih lanjut.”,” ujarnya, Kamis, 22 Februari 2024.

    Adapun jenis-jenis komoditas yang akan tersedia dalam kegiatan operasi pasar bersifat kondisional, sesuai kebutuhan stabilisasi harga.

    “Konsepnya nanti kita lihat ketersediaan dan harganya. Jika tinggi maka kita akan operasi pasar (komoditas tersebut),karena tujuannya kan membantu masyarakat,” kata dia.

    Lebih lanjut, pihaknya kini juga sedang fokus meredam gejolak harga beras yang kian melejit di pasaran.

    Pemprov Lampung bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Bulog untuk penyediaan pasokan dan menjaga kestabilan harga beras.

    “Memang harga yang menentukan Bapanas, ada HET. Hanya saja kalau harga naik, maka akan kita lakukan operasi pasar bekerja sama dengan Bulog,” ungkapnya.

    Pemerintah Provinsi Lampunggencar melaksanakan operasi pasar sejak akhir tahun 2023 untuk mengendalikan inflasi daerah. Pasar murah tersebut terlaksana semua kabupaten/kota yang tersebar 300 titik.

    Saat ini Pemprov masih memiliki cadangan beras untuk operasi pasar khusus di bulan ramadan sebanyak 236.865 kg beras.

    Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memerintah Pemerintah Kabupaten dan Kota menggelar operasi pasar murah di pasar atau di tempat umum, bukan di areal perkantoran maupin instansi.

    “Tujuan operasi pasar murah itu untuk masyarakat kecil, bukan buat pegawai yang notabene penghasilannya lebih baik ketimbang masyarakat kecil yang membutuhkan beras,” ucap Gubernur dalam Rapat Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Rabu, 21 Februari 2024.

  • Transaksi E-Katalog Lampung Sepanjang 2023 Capai Rp408 Miliar

    Transaksi E-Katalog Lampung Sepanjang 2023 Capai Rp408 Miliar

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengelolaan katalog elektronik (E-Katalog) Lampung sepanjang 2023 memiliki transaksi hingga Rp408,580 miliar. Nilai itu berasal dari 38 perangkat organisasi daerah (OPD) dan 27 instansi vertikal.

    Asisten Administrasi Umum Lampung, Senen Mustakim, menjelaskan E-katalog lokal terisi 42 etalase dengan 20.124 produk dan 915 penyedia.

    “Dari sistem itu menumbuhkan kinerja perekonomian Lampung hingga 4,55 persen,” ujar Senen, saat di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin, 19 Februari 2024.

    Pencapaian di bidang pengadaan barang/jasa agar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi pusat keunggulan PBJ dengan tingkat kematangan level 4 (proaktif).

    Hal itu saat ini masih dalam proses verifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Untuk itu, kapasitas personel di seluruh OPD perlu terus ditingkatkan dalam pengelolaan barang dan jasa, baik pada tataran kebijakan, administratif, maupun hal lain yang bersifat teknis.

    BACA JUGA: Cabai Merah di Lampung Utara Tembus Rp100 Ribu per Kg

    “Sehingga mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Lampung makin memenuhi prinsip good governance,” ujarnya.

    Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Lampung tergolong dalam predikat B (Baik) berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB pada tahun 2023. Predikat itu terdapat peningkatan.

    “Predikat ini tidak bisa menjadikan kita berpuasdiri. Tapi, justru makin meningkatkan kinerja setiap ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang makin baik,” kata dia. (Silvia Agustina)