Backup Lampost co

Tag: PPPK

  • Pemkab Lampung Selatan Anggarkan Rp45 Miliar untuk THR

    Kalianda (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menganggarkan Rp45.846.466.842 untuk tunjangan keagamaan atau Tunjangan Hari Raya (THR) untuk lingkungan pemerintah setempat.
    .
    THR itu untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS).
    .
    Hal itu tersampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Wahidin Amin. Ia menjelaskan untuk rincianya THR ASN dan PPPK sebesar Rp44.562.466.842. Sementara untuk THLS sebesar Rp1.284.000.000. Sehingga, total anggaranya mencapai Rp45.846.466.842.
    .
    “Jumlah ASN, PPPK dan THLS Lampung Selatan yang akan mendapatkan tunjangan keagamaan. ASN sebanyak 6.455 orang, PPPK sebanyak 482 orang dan THLS sebanyak 2.568 orang,” katanya, Selasa, 26 Maret 2024.
    .
    Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Selatan Thamrin, menyatakan THR untuk ASN, PPPK dan THLS akan mulai terbagikan, Rabu, 27 Maret 2024. “Ya, mulai besok kami bagikan THR bagi ASN, PPPK dan THLS. Tapi, berapa besaranya saya lupa nilainya,” katanya.

    .

    Posko Aduan

    .
    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan membuka posko layanan pengaduan tunjangan hari raya (THR) jelang hari raya Idul Fitri 1445 H.
    .
    Posko tersebut untuk pekerja swasta apabila perusahaan tempatnya bekerja tak kunjung membayar atau telat membayar THR. “Karena ini sudah kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan THR sebelum lebaran,” kata Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana.
    .
    Eva menyebut pihaknya akan segera membahas teknis pelayanan posko pengaduan THR di Kota Tapis Berseri. “Pembayaran THR harus secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya,” ungkapnya.
    .
    Pihakya nanti juga akan melakukan pengawasan ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembayaran THR langsung ke perusahaan.
    .
    Pembukaan posko ini tindaklanjut dari terbitkannya Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024. Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
    .
    Dalam surat edaran tersebut pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 jika asumsi tanggal 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024.
  • 97 PPPK Lampura Dilantik, 1 Ditunda karena Berkas Belum Lengkap

    97 PPPK Lampura Dilantik, 1 Ditunda karena Berkas Belum Lengkap

    Kotabumi (Lampost.co) – Wakil Bupati Lampung Utara (Lampura) melantik 97 dari 98 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 di Kabupaten Lampung Utara. Para pegawai itu juga menerima surat keputusan (SK) di aula Tapis Setdakab setempat, Kamis, 21 Maret 2024.

    Pelantikan calon PPPK fungsional guru tersebut sesuai dengan SK Bupati, No.B/147/31-LU/HK/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Mereka yang menerima SK antara lain Suhada, Guru Ahli Pertama di SMP Negeri 5 Sungkai Utara. Vera Oksiani, Guru Ahli Pertama di SMPN 1 Abung Surakarta. Selain mendapat gaji pokok, mereka juga ada tambahan penghasil sesuai aturan perundang – undangan.

    Dalam pelantikan itu, terdapat satu calon yang belum ikut pelantikan karena ada dokumen yang belum lengkap. Sehingga pelantikan akan berlangsung saat semua berkas lengkap. “Jadi bukan tidak dilantik, atau berkurang. Tapi tertunda sampai seluruh berkasnya lengkapi,” kata dia usai melantik 97 calon PPPK di Lampura.

    Ardian mengapresiasi perjuangan dari para guru yang saat ini telah menerima SK calon PPPK di Lampung Utara. “Ke depan pemerintah berharap dapat mendidik anak-anak bangsa dapat berguna bagi kemajuan umat. Dan mewujudkan Lampura lebih maju, sejahtera, agamis dan bermartabat lagi,” kata dia.

    Baca juga: Kuota ASN PPPK Lampung Utara 103 Orang Tahun Ini

    KD Lamsel Akan Usul Kouta 160 PPPK

  • Kuota ASN PPPK Lampung Utara 103 Orang Tahun Ini

    Kuota ASN PPPK Lampung Utara 103 Orang Tahun Ini

    Kotabumi (Lampost.co)–Kuota penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK untuk Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 berjumlah 130 orang. Jumlah kuota tersebut berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Utara, Martahan Samosir mengatakan Kemenpan RB telah menyetujui kuota ASN 2024 Lampung Utara tahun 2024. Formasinya terdiri atas 27 CPNS dan sisany 103 PPPK.

    “Dari jumlah itu, 67 orang di antaranya berasal dari formasi guru. Sementara sisanya itu teknis,” kata dia di Aula Tapis Setdakab Lampura, Kamis, 21 Maret 2024.

    Formasi itu menurut Martahan sesuai pengajuan serta keadaan keuangan pemerintah daerah. Pihaknya bukan hanya mengajukan formasi guru, tetapi juga tenaga teknis baik itu CPNS, maupun PPPK Lampung Utara bagi tenaga honorer.

    “Insyallah tiap tahun rata, tidak ada yang beda seperti tenaga guru dan teknis lainnya. Semua diakomodasi, sesuai keadaan keuangan dan pengajuan pemerintah daerah,” kata dia.

    Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengedepankan keadilan, termasuk dalam pelaksanaan rekrutmen ASN. Bukan hanya berasal dari guru, akan tetapi juga non-guru.

    Penerimaan itu disambut positif oleh tenaga honorer Lampura yang telah memberikan kontribusi selama bertahun-tahun di instansi pemerintah daerah. Hal itu memberikan harapan baru, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang non-guru seperti staf TKS.

    “Alhamdulillah, kami bersyukur ada pembukaan PPPK dari honorer. Khususnya berasal dari latar belakang non-guru, seperti kami staf TKS ini,” kata Iwan, salah satu staf Dinas Kesehatan Lampura.

  • BKD Lamsel Akan Usul Kouta 160 PPPK

    BKD Lamsel Akan Usul Kouta 160 PPPK

    Kalianda (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) siap melakukan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahun ini pihaknya mengusulkan 160 orang PPPK.
    .
    “Tahun 2024 ini akan ada pengadaan CASN dan PPPK. Maka, dalam minggu ini akan kami usulkan lebih dahulu kepada BKN sebanyak 160 orang CPPPK. Untuk CASN, kami masih menunggu arahan BKN lebih dahulu,” ujar Kepala BKD Lampung Selatan, Tirta Saputera, Senin,18 Maret 2024.
    .
    Menurutnya, rincian untuk CPPPK yang terusulkan yakni tenaga guru 130 orang, tenaga kesehatan 20 orang dan tenaga teknis 10 orang. Sehingga, totalnya 160 orang. “Tapi, berapa kuotanya untuk Lampung Selatan, kami belum tahu. Sebab, yang menentukan kuotanya baik PPPK maupun ASN yakni BKN,” katanya.
    .
    Untuk pelaksanaan seleksi atau test -nya untuk CASN dan CPPPK, Tirta, menyatakan belum dapat mengetahuinya. “Tapi, yang jelas tahun 2024 ini. Sebab, nanti tidak ada lagi tenaga honorer atau tenaga harian lepas sukarela (THLS) pada Lingkungan Pemkab Lampung Selatan,” katanya.
  • Gaji PPPK Way Kanan Habiskan Anggaran Rp29 Miliar/Tahun

    Gaji PPPK Way Kanan Habiskan Anggaran Rp29 Miliar/Tahun

    WAY KANAN (Lampost.co) — Sebanyak 96 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terima Surat Keputusan (SK) nomor induk pegawai. Kabupaten Way Kanan menjadi urutan pertama se Provinsi Lampung yang membagikan SK PPPK.
    .
    “Mulai dari tahun 2019 sampai dengan saat ini gaji PPPK Way Kanan menghabiskan anggaran setiap tahun kurang lebih Rp29 miliar/tahun,” kata Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya, setelah pembagian SK Nomor Induk (NI) PPPK. Lantai 3 Gedung Sekretariat Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Jumat 15 Maret 2024.
    .
    Dengan terserapnya anggaran untuk gaji PPPK Way Kanan. Tentunya banyak anggaran yang harus terkurangi seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
    .
    “Masyarakat perlu mengetahuinya karena apabila Rp29 miliar tersebut kita anggarkan untuk perbaikan jalan. Maka, pertahun Pemerintah Way Kanan setidaknya bisa membangun jalan kurang lebih 29 kilometer,” jelasnya.
    .
    Oleh karena itu, ia berharap PPPK ini menjadi pengabdian sebagai ladang amal ibadah. Yakinlah bahwa usaha dan pekerjaan sehari-hari akan berdampak selaras dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi maupun karier.
    .
    Tentunya semua itu terlaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tak lupa komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan, agar pimpinan mengetahui kesulitan yang saudara hadapi dalam melaksanakan tugas dan dapat memberikan solusi.
    .
    “Kepada para kepala perangkat daerah, saya menghimbau untuk menempatkan ASN sesuai penempatan formasi. Hal ini agar dalam pengurusan administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan. Sehingga tidak terjadi kendala kemudian hari,” katanya.
    .
    Pemberian tugas sesuai proporsi harapannya dapat memacu pelaksanaan tugas dengan baik. Kemudian akan berdampak pada terpenuhinya kinerja secara tepat. Sehingga proses kerja organisasi dapat berjalan dengan optimal.
    .
    Kepada 96 orang yang menerima SK sebagai PPPK bisa segera beradaptasi, memahami dan mengimplementasikan reformasi birokrasi. “Saudara bertugas berpedoman pada core values/nilai dasar ASN berakhlak dan employee branding. Bangga melayani bangsa dan mewujudkan Way Kanan yang unggul dan sejahtera,” ungkap Adipati.
    .

    96 Orang

    .
    Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Saipul, mengatakan ada 96 orang yang sudah memiliki SK NI PPPK. Terdiri dari; 59 orang PPPK formasi guru, 18 orang PPPK formasi kesehatan dan 19 orang PPPK formasi teknis. Setelah menerima surat keputusan ini, berarti mereka sudah sah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kontrak 5 tahun kedepan.
    .
    “Mudah-mudahan pembagian SK PPPK dapat lebih meningkatkan kinerja. Apabila kinerjanya malas-malasan maka secara otomatis dan seketika juga SK PPPK tersebut dapat langsung terputus kontraknya,” tegas Saipul.
  • Target Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Belum Tercapai Menuai Sorotan

    Target Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Belum Tercapai Menuai Sorotan

    Jakarta (Lampost.co)—Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritisi atas masih belum tercapainya target perekrutan satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

    Padahal waktu yang tersisa dari pemerintahan Presidan Joko Widodo – Maruf Amin kurang dari satu tahun lagi menjelang berakhir.

    Persoalan rekrutmen guru PPPK ini masuk menjadi salah satu dari 8 catatan akhir tahun kebijakan pendidikan dan guru yang dirilis P2G.

    Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan, pada prinsipnya P2G mengapresiasi upaya Kemdikbudristek, Kemenag, dan Panselnas dalam melaksanakan perekrutan guru PPPK. Namun harus diakui, target perekrutan 1 juta guru belum juga tercapai hingga hari ini.

    Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang ketiga tahun 2023 lolos seleksi sebanyak 250.432 orang. Tahun sebelumnya 2021-2022 berhasil merekrut 544.292 guru.

    Artinya guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah melalui skema PPPK baru 794.724 orang. “Namun kami sangat menyesalkan masih ada ribuan guru sudah lolos passing grade (PG) yang nilainya di atas ambang batas (istilah P-1), sejak 2021, dijanjikan akan diberi formasi pada 2022 lalu 2023, dan kini dijanjikan kembali mendapatkan formasi pada 2024 nanti,” ungkap Satriwan Salim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023.

    Satriwan melanjutkan, P2G juga sangat menyayangkan Pemda yang hanya mengajukan 296.059 formasi guru PPPK dari 601.174 formasi yang dibutuhkan.

    “Faktanya selalu berulang begini, kekurangan guru ASN akan terus terjadi, sekolah serta pemda kembali akan merekrut guru honorer karena kebutuhan tak terpenuhi. Begitu saja seterusnya, lingkaran setan,” kata Satriwan.

    Ribuan guru P-1 tersebut nasibnya tidak jelas, nasib mereka digantung. Menurut Satriwan, jika berazaskan keadilan, maka negara sudah seharusnya mengganti rugi biaya hidup mereka, akibat ketidakpastian formasi karena amburadulnya manajemen guru PPPK.

    Solusi dari Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui “Marketplace Guru” yang dikoreksi menjadi “Talent pool” hanya menjadi bumerang karena menutup mata dari masalah sebenarnya. Menurut Satriwan, ada ketidakselarasan antara kebijakan guru PPPK antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya pemutakhiran data, yang seharusnya bukan masalah bagi menteri dengan latar belakang pelopor perusahaan teknologi digital.

    Nurjanah

  • 6 Peserta PPPK Tenaga Kesehatan Tanggamus Gugur, Ini Cara Cek Hasil Tesnya

    Kotaagung (Lampost.co) — Seleksi calon PPPK tenaga kesehatan Tanggamus mengikutkan 368 peserta. Namun, tes tersebut menggugurkan enam orang karena tidak hadir. Sementara bagi yang mengikuti tahap ujian computer assisted test (CAT) BKN dapat langsung mengetahui hasilnya.

    Kabid Mutasi dan Formasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus, Prayitno, mengatakan seleksi calon PPPK tenaga kesehatan Tanggamus digelar di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Tanjungkarang, pada 21 dan 22 November 2023.

    “Pelaksanaan seleksi kompetensi dengan metode computer assisted test (CAT) BKN dengan hasilnya bisa langsung diketahui melalui ditampilkan secara langsung di channel YouTube official CAT BKN,” kata Prayitno, Jumat, 24 November 2023.

    Dia melanjutkan, seleksi PPPK terbagi dalam empat sesi yang seluruhnya berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan.

    Sementara itu, secara keseluruhan tahap CAT seleksi PPPK Tanggamus diikuti 2.058 setelah memenuhi syarat administrasi. Jumlah itu terdiri dari 1.160 peserta PPPK guru, 368 pelamar tenaga kesehatan, dan 526 orang tenaga teknis.

    Untuk pelaksanaan CAT BKN tenaga teknis dan guru digelar lebih dulu di Gedung Graha Achava Join, Bandar Lampung.

    Adapun kebutuhan PPPK Tanggamus terdapat 813, terdiri dari tenaga teknis 54 orang, tenaga kesehatan 56 orang dan guru 704 orang.

    Effran Kurniawan

     

  • Ini Jumlah Peserta PPPK Lampung Barat yang Tersisa Usai CAT

    Liwa (Lampost.co) – Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Lampung Barat menyelesaikan tes computer assisted test (CAT) di Metro pada Jumat-Sabtu, 17-18 November 2023. Namun, selama tes itu terdapat pelamar yang tidak hadir mengikuti ujian. Hal itu membuat peserta itu dinyatakan gugur.

    Kepala BKPSDM Lampung Barat, Ahmad Hikami, mengatakan terdapat sembilan pelamar PPPK Lambar formasi guru dan tenaga teknis dinyatakan gugur secara otomatis karena tidak hadir tanpa keterangan saat tes CAT.

    Peserta itu terdiri dari dua peserta jabatan fungsional guru dan tujuh orang untuk jabatan fungsional teknis. Berdasarkan jadwal, tes tersebut harusnya diikuti 916 perserta.

    Namun, pada hari pertama seleksi kompetensi PPPK hanya diikuti 370 peserta karena dua tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian tes hari kedua terdapat 537 peserta dengan tujuh orang tidak hadir.

    “Tes itu meliputi karakteristik pribadi, intelegensi umum, dan wawasan kebangsaan,” kata Ahmad, Senin, 20 November 2023.

    Selain itu, tes tersebut juga tidak diikuti 22 orang pendaftar PPPK untuk jabatan fungsional guru. Sebab, peserta tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK 2022.

    Setelah tes formasi guru dan teknis, lanjut dia, seleksi PPPK akan dilanjutkan untuk formasi tenaga kesehatan. Peserta akan melaksanakan tes di Poltekkes Kemenkes Bandar Lampung pada Selasa, 28 November 2023.

    Materi seleksi untuk jabatan fungsional kesehatan itu meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Hasil seleksi kompetensi seluruh pelamar PPPK akan diumumkan pada Desember.

    Effran Kurniawan

     

  • Pemkot Bandar Lampung Belum Memastikan Seleksi PPPK 2023

    Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota Bandar Lampung belum bisa memastikan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023. Hal tersebut karena tidak ada pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait hal itu.

    Kepala BKD Bandar Lampung, Herliwaty mengatakan, kemungkinan pemerintah hanya akan memenuhi kuota sebelumnya. Sebab, kuota formasi PPPK di Bandar Lampung pada 2021 lalu belum terpenuhi.

    Dia mengungkapkan pada seleksi PPPK 2021 Pemkot Bandar Lampung membuka formasi 1.171. Dari jumlah yang disediakan itu hanya terisi 1.166 formasi PPPK.

    “Jadi dari seleksi sebelumnya formasinya masih sisa 307, ini yang nanti akan diisi,” ujarnya, Minggu, 22 Januari 2023.

    Herliwaty mengaku pihaknya telah mendapatkan surat pengisian untuk formasi tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Proses selanjutnya pelengkapan berkas dari peserta yang sudah mengikuti seleksi.

    Setelah melengkapi berkas sesuai syarat BKN akan membuatkan nomor induk pegawai (NIP). Namun, pihaknya mengaku belum menerima pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

    “Kalau kuotanya kami sudah menerima dari Kemenpan RB, tapi kami belum menerima pemberitahuan dari BKN untuk pembuatan NIP. Karena pembuatan NIP di BKN,” katanya.

    Meski belum ada kejelasan, ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk 307 PPPK tersebut. Sehingga jika ada penerimaan, pemerintah bisa memberikan gaji sesuai kontrak kerja.

    Muharram Candra Lugina