Backup Lampost co

Tag: SWASTA

  • Pemkot Bandar Lampung Bentuk Posko Pengaduan THR

    Pemkot Bandar Lampung Bentuk Posko Pengaduan THR

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemkot Bandar Lampung bakal membentuk posko pengaduan bagi pekerja di Bandar Lampung yang tidak menerima THR sesuai ketentuan perusahaan.

    “Soal masalah THR yang tidak swasta bayarkan, kemarin sudah kita rapatkan. Nanti sekda yang akan memimpin pembentukan satgas untuk THR swasta di Bandar Lampung,” kata Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung, M. Yudhi menegaskan posko pengaduan tersebut terbentuk guna menerima keluhan dari pekerja di Bandar Lampung.

    “Kita nanti buatkan posko pengaduan, Disnaker Pemkot Bandar Lampung terbuka, silakan datang saja, nanti kita layani,” kata Yudhi, Kamis, 21 Februari 2024.

    Yudhi menjelaskan pembentukan posko pengaduan ini guna meminimalisir hal-hal yang tak pekerja inginkan. Seperti beberapa tahun sebelumnya.

    “Tentunya posko ini agar tak terjadi hal-hal seperti yang lalu soal pembayaran THR,” ungkapnya.

    Meski demikian, Yudhi tak dapat menyebutkan perusahaan di Bandar Lampung yang kedapatan tak membayarkan THR sesuai ketentuan.

    “Yang jelas kalau kita mediasi, semuanya selesai, beres,” tuturnya.

    Pihaknya juga mendorong perusahaan untuk membayarkan THR pekerja susuai ketentuan yang berlaku.

    “Kalau pekerja memang belum setahun tapi rutin bekerja, maka harus profesioanal membayarnya. Yakni masa kerjanya bagi 12 bulan kali pengasilannya itu yang pekerja terima,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung menyiapkan anggaran Rp45 miliar untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN). THR ASN bakal dibayarkan 10 hari menjelang hari raya Idulfitri 2024.

    “Kalau (pembayaran) THR ASN Bandar Lampung nanti 10 hari menjelang Idulfitri,” kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Selasa, 19 Maret 2024.

    Tak hanya THR, Eva pun juga akan membayarkan Tunjangan Kinerja (Tukin) kepada ASN Pemkot Bandar Lampung.

  • Efektivitas Pasar Murah Harus Berlangsung Masif

    Efektivitas Pasar Murah Harus Berlangsung Masif

    Bandar Lampung (Lampost.co)— Program operasi pasar murah oleh pemerintah ataupun swasta bertujuan untuk mengendalikan harga normal di pasaran harus masif.

    Pengamat Ekonomi Universitas Lampung, Nely Aida, menyebut tujuan ini akan tercapai apabila operasi pasar murah dilakukan dengan stok produk yang banyak. Pasar murah harus masif berlangsung di banyak tempat.

    Namun kasus yang sering terjadi menurut Nely adalah kondisi sebaliknya. Stok barang di pasar murah yang tersedia di pasar murah justru untuk mengendalikan harga kerap kali terbatas. Hanya ada di tempat-tempat tertentu. Akibatnya tidak banyak masyarakat yang merasakan dampaknya.

    “Jadi jika kondisi ini terjadi, maka belum bisa menjadi therapy ampuh untuk menormalkan harga,” ujar Nely Kamis, 21 Maret 2024.

    Akademisi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB Unila itu menjelaskan harga terbentuk karena adanya supply dan demand.

    Beberapa kebutuhan pokok yang diburu masyarakat sangat terkait dengan stok produksi yang tersedia oleh pihak suplier.

    Ketika memasuki Ramadan, biasanya demand masyarakat akan kebutuhan pokok meningkat. Kondisi ini seiring dengan pemenuhan harapan agar bisa beribadah dengan kondisi fisik yang terjaga.

    Dan yang tak kalah menariknya, kata dia, kondisi lapar menjadi pemicu masyarakat untuk melakukan konsumsi berlebihan dari padaingkan hari biasa.

    “Kondisi inilah yang menyebabkan demand lebih besar dari supply. Pada akhirnya menekan harga, terutama untuk produk makanan,” katanya.

    Namun, kondisi berbeda biasanya terjadi ketika seminggu menjelang Idulfitri. Pola konsumsi masyarakat biasanya tidak saja pada produk makanan, tapi juga beriringan dengan demand terhadap produk pakaian.

    “Kondisi ini biasa terjadi setiap tahunnya. Namun konsumsi makanan dan pakaian berdampak positif dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” tuturnya.

  • Ketimpangan Sekolah Negeri dan Swasta Masih Menjadi Persoalan Hari Guru Nasional

    Jakarta (Lampost.co)—Pengamat pendidikan, Andreas Tambah menyoroti ketimpangan sekolah swasta dan negeri pada momentum Hari Guru Nasional (HGN) 2023. Ketimpangan ini, kata dia, merembet kepada nasib guru.

    Secara khusus ia melihat kebijakan pemerintah terhadap PAUD maupun TK swasta. Di mana saat ini 90 persen PAUD dan TK dikelola swasta.

    “Pada pendidikan PAUD, sebagian besar iuran atau uang sekolah sangat kecil, sementara jumlah murid PAUD pada setiap sekolah sangat terbatas. Sehingga bantuan pemerintah BOS yang diterima sangat minim. Kondisi yang demikian menyebabkan honor guru TK atau PAUD jauh dari sejahtera,” jelas Andreas, Sabtu 25 November 2023.

    Kebijakan Wajib belajar juga terasa diskriminatif terhadap sekolah swasta. Sekolah swasta harus bersaing dengan sekolah negeri yang tidak membayar uang sekolah.

    “Sementara sebagian besar murid sekolah swasta berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak bisa masuk ke sekoalah negeri,” imbuhnya.

    Andreas menambahkan jika wajib belajar bukan hanya untuk murid negeri. Saja melainkan juga untuk murid swasta.

    “Karena sumber dananya sama dan setiap murid juga punya hak yang sama. Hal ini pun menyebabkan honor guru jauh dari yang diharapkan,” tutup dia.

    Sementara itu, pengamat pendidikan Undang Rosidin mengatakan tantangan guru saat ini adalah mampu mendidik siswa hingga memenuhi tuntutan kompetensi abad 21.

    “Tuntutan lulusan yakni memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, keterampilan komunikatif, dan kolaboratif,” ujarnya kepada Lampost.co, Jumat, 24 November 2023.

    Karena itu, para guru harus semakin adaptif dengan teknologi pembelajaran berbasis IT sehingga mampu memberikan pembelajaran yang inovatif. “Kurikulum Merdeka memberi pengaruh sangat besar bagi guru dalam mengembangkan diri,” ujarnya.

    Tenaga pendidik dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam penguasaan kompetensi pedagogik, akademik, sosial, dan kepribadian. Melalui penguasaan kompetensi tersebut maka guru mampu meramu pembelajaran yang berorientasi pada siswa.

    “Pembelajaran harus aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan,” kata dosen Unila itu. Ia mengapresiasi kehadiran Program Guru Penggerak (PGP) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) baik dalam jabatan maupun prajabatan. Keduanya merupakan stimulant dari Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan kompetensi guru.
    “Guru harus menjadi inovator pendidikan pencipta program pembelajaran yang berpihak kepada anak secara aman dan menyenangkan,” ujarnya.

    Nurjanah