Panaragan (Lampost.co) — Pelantikan pejabat eselon III di lingkup Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) tidak bisa dilakukan karena pemkab belum melakukan uji kompetensi atau tes evaluasi akuntabilitas terhadap pejabat eselon II di pemkab setempat.
“Molornya pelantikan eselon III ini disebabkan karena eselon II belum dilakukan ukom. Ini karena ada sejumlah SKPD mengalami perubahan nomenklatur,” ujar Pj Bupati Zaidirina, kepada Lampost.co, sesuai paripurna dewan, Senin, 03 April 2023.
Dia menjelaskan perubahan nomenklatur tersebut, mewajibkan pemkab untuk menggelar ukom terhadap pejabat eselon II sehingga pemkab kembali mengajukan izin kepada Mendagri, BKN dan KSN, meskipun pemkab telah selesai menggelar ekom terhadap 156 pejabat eselon II di pemkab setempat.
“Izin untuk menggelar ukom eselon II sedang kita ajukan melalui pak gubernur. Setelah izinnya kami terima langsung bergerak,” kata dia.
Terkait dengan hasil ukom eselon III, lanjutnya, tetap akan digunakan untuk melakukan penyegaran bersamaan dengan pejabat eselon II nanti,”Hasil ukom eselon III sudah saya terima. Hasil penilaian inilah yang menjadi pedoman saya untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuannya,” ujar dia.
Dia menjelaskan dalam rotasi yang akan digelar nanti memprioritaskan jabatan yag kosong terutama empat jabatan eselon II yang kosong ditinggal pensiun yakni Kadis Pertanian, Kadis Koperindag, Kadis Perikanan dan Kadispenda.
“Nah, pengisian jabatan kosong ini yang diutamakan agar tidak menganggu pelayanan. Penyegaran jabatan lain juga tetap dilakukan sesuai hasil penilaian nanti. Kitakan juga sudah ada penilaian kirnerja, disitulah nanti terlihat baik atau buruknya kinerja ASN tersebut,” kata dia.
Untuk diketahui, hampir satu tahun menjabat, pj bupati baru sekali melakukan rotasi yakni lima jabatan eselon III. Rotasi itupun dilakukan mengisi jabatan yang kosong di antarannya Kabag Tapem, Sekretaris Pertanian dan Sekretaris Kominfo.
Dia mengatakan pelantikan yang akan digelar nanti akan dilakukan secara profosional sesuai hasil penilaian kinerja. Untuk itu, dia mewanti-wanti pejabat untuk tidak menanggapi jika ada oknum yang mengatasnamakan pejabat tertentu untuk bisa mendapatkan jabatan
“Ingat ya, gak ada yang bayar-bayar untuk mendapatkan jabatan. Kalau ada yang berani-berani bermain akan saya tindak tegas,” ujarnya.
Deni Zulniyadi
