Jakarta (Lampost.co) — Lingkungan ramah bagi para penyandang disabilitas perlu diwujudkan. Untuk itu, perlu langkah strategis bersama.
“Berbagai kebijakan harus diimplementasikan secara efektif untuk menjawab berbagai permasalahan terkait disabilitas,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 29 November 2023.
Menurut dia, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menyerukan agar tidak ada yang tertinggal dalam geliat pembangunan negara, termasuk para sahabat disabilitas.
Seruan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, bagian dari tujuan bernegara yang diamanatkan UUD 1945, yaitu upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Legislator Dapil II Jawa Tengah itu berharap implementasi kebijakan terkait pemberian hak yang sama terhadap kelompok difabel, secara konsisten bisa segera direalisasikan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong upaya mewujudkan negara yang ramah terhadap disabilitas didukung semua pihak dengan political will yang kuat dari para pemangku kebijakan dan mampu melibatkan seluruh masyarakat.
“Butuh tindak lanjut melalui dukungan fasilitas penunjang, seperti akses pada informasi, pelayanan kesehatan yang memadai, dan melibatkan para sahabat difabel dalam berbagai inisiatif pembangunan,” kata dia.
Sementara itu, wartawan senior, Saur Hutabarat, mengatakan kota-kota di Indonesia hanya menyediakan jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk menyeberang jalan. Artinya, Indonesia belum memberikan kesamaan hak terhadap kelompok difabel.
Di masa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, lanjut dia, upaya memberikan kesamaan hak kepada penyandang disabilitas dilakukan. “Antara lain dengan membangun perlintasan untuk menyeberang jalan yang ramah disabilitas di depan Grand Hyatt Jalan Thamrin, Jakarta,” kata dia.
Effran Kurniawan
