Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat indeks ketimpangan gender (IKG) Lampung pada 2022 mengalami penurunan 0,002 poin dibandingkan 2021 dari 0,458 menjadi 0,456.
Kepala BPS Lampung, Atas Parlindungan Lubis, mengatakan penurunan IKG itu akibat perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Hal itu dari proporsi perempuan 15 – 49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun turun dari 27,5 persen pada 2021 menjadi 26,9 persen pada 2022.
“Ketimpangan gender di Lampung selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak 2018 hingga 2022, IKG berkurang 0,048 poin, rata-rata turun 0,01 poin per tahun,” kata Atas, melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 15 Oktober 2023.
Hal itu mengindikasikan ketimpangan gender makin menyempit atau kesetaraan yang makin membaik. BPS juga mencatat penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada 2020 yang turun 0,02 poin.
Utamanya karena ketimpangan dalam pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 50,95 persen pada 2019 menjadi 54,13 persen pada 2020. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki turun dari 86,24 persen pada 2019 menjadi 85,41 persen pada 2020.
Sementara itu, pencapaian IKG di tingkat kabupaten/kota selama lima tahun itu mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang makin baik. Sejumlah daerah setiap tahun mengalami penurunan ketimpangan gender.
“Pada 2022, ketimpangan gender paling rendah dicapai Pringsewu 0,275, lalu Bandar Lampung 0,298, dan Metro 0,315,” ujarnya.
Penurunan itu karena perbaikan dimensi pemberdayaan. Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas meningkat 4,38 persen poin dan laki-laki meningkat 2,09 persen poin. “Sedangkan IKG tertinggi ada di Pesisir Barat dengan 0,597,” ujar dia.
Menurutnya, IKG menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat ketidaksetaraan gender. Hal itu diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, dan akses dalam pasar tenaga kerja.
Pengukuran IKG untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan berdasarkan gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.
Effran Kurniawan
