Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah membantah tudingan Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, yang menyebutkan 90 persen program hilirisasi hanya menguntungkan investor Tiongkok.
Deputi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Marves, Septian Hario Seto, mengatakan ada kesalahan pola pikir dari Faisal Basri. Sebab, hilirisasi komoditas nikel memunculkan nilai tambah berupa pajak hingga lapangan kerja.
“Jika ekspor bijih nikel ini diteruskan ada nilai manfaat dari bijih nikel 100 persen dinikmati negara lain. Artinya, negara asing 100 persen dan Indonesia 0 persen, tidak ada pajak dan penambahan tenaga kerja yang tercipta di Indonesia,” kata Seto, dikutip dari Medcom, Jumat, 18 Agustus 2023.
Dia menjelaskan sumber daya yang harus dikeluarkan untuk harus dikeluarkan untuk memproses bijih nikel menjadi nikel pig iron bisa dalam bentuk tenaga kerja, teknologi, listrik dan bahan baku lainnya.
“Lalu menganalisis, pihak luar negeri atau dalam negeri yang menikmati manfaat dari sumber daya itu,” ujar dia.
Berdasarkan analisisnya terdapat 100 persen nilai produk smelter, kontribusi bijih nikel sebesar 40 persen, 12 persen laba operasi yang bisa dinikmati investor, dan 48 persen sebagai sumber daya tambahan untuk mengolah bijih nikel.
Dari 48 persen itu, ada 32 persen yang dinikmati para pelaku ekonomi di dalam negeri dalam bentuk batubara, yaitu untuk listrik, tenaga kerja, dan bahan baku lain. Dengan begitu, hanya ada 16 persen yang dinikmati pihak supplier dari luar negeri dan komponen laba operasi 12 persen, sehingga menjadi 28 persen.
“Sehingga, nilai tambah untuk dalam negeri sebesar 32 persen atau secara proporsi mencapai 53 persen dari seluruh nilai tambah hilirisasi nikel,” ujar dia.
Menurutnya, nilai tambah dalam negeri akan lebih besar jika investor asing melakukan reinvestasi di dalam negeri. Sehingga tidak lagi mendapatkan tax holiday atau keterlibatan investor lokal, seperti Harum Energy, Trimegah Bangun Persada dan Merdeka Battery Materials.
Selain itu, mayoritas dari investasi hilirisasi nikel dilakukan di Sulawesi dan Halmahera yang sebelumnya memiliki gap aktivitas ekonomi yang besar dengan Jawa.
“Dengan adanya investasi tersebut muncul penciptaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang besar. Ini tidak akan terjadi tanpa adanya hilirisasi nikel ini,” kata dia.
Aktor Penyelundupan Nikel
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyebutkan salah satu menteri sekaligus orang terdekat dari Presiden Joko Widodo sebagai aktor penyelundupan nikel ke Tiongkok.
Hal itu dilaporkannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tentang dugaan penyelundupan itu.
“Namun, dijawab Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves) itu hanya sebagai transisi. Transisi kok sampai 3,3 juta ton,” kata Faisal, saat Kajian Tengah Tahun 2023 Indef.
Dia melanjutkan, semua pihak mengetahui penyelundupan itu. Bahkan, Luhut pun melaporkan aktor penyelundupannya ke KPK. Pernyataan Faisal itu berkaitan upaya hilirisasi di Indonesia yang dinilai kurang tepat. Sebab, manfaat dari hilirisasi lebih banyak dirasakan Tiongkok.
Menurutnya, mayoritas produk mentah di Indonesia dan menjadi barang setengah jadi dimanfaatkan Tiongkok untuk industrialisasi.
Dia menyebutkan hilirisasi sekadar bijih nikel jadi NPI (nickel pig iron), dari NPI jadi fero nikel dan 99% diekspor ke Tiongkok. Untuk itu, hilirisasi di Indonesia jelas hanya mendukung Tiongkok. “Itu luar biasa. Hilirisasi itu 90% lari ke Tiongkok,” kata dia.
Sebelumnya juga KPK menemukan adanya dugaan penyelundupan nikel ke Tiongkok hingga 5 juta ton secara ilegal. Jumlah itu dari aktivitas selama 2020-2022 dan berpotensi merugikan negara.
Effran Kurniawan
