Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengamat Pendidikan Universitas Lampung (Unila), M Thoha B Sampurna Jaya, menilai sinergitas pemerintah sangat penting untuk menekan angka putus sekolah.
Permasalahan ekonomi yang menjadi penyebab utama tingginya persoalan itu menjadi hal lumrah. Pasalnya, pemerintah menggalakkan program wajib belajar sembilan tahun.
Namun, hal tersebut belum cukup membantu. Sebab, banyak dari orang tua yang meminta anaknya berhenti sekolah untuk bekerja.
“Meski pemerintah menggratiskan biaya pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun, itu tidak cukup. Orang tua harus memikirkan biaya lain seperti seragam atau kegiatan non akademik yang lain,” kata Thoha, kepada Lampost.co, pada Minggu, 11 Juni 2023.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup dengan membebaskan biaya sekolah. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan biaya hidup secara merata ke berbagai daerah. “Seperti ada jalur bina lingkungan (Billing). Itu bagus, tapi tidak di seluruh daerah,” kata dia.
Untuk itu, perlu kolaborasi untuk mendukung APBN pada dana pendidikan di seluruh kabupaten/kota se Lampung. “Anggaran 20 persen dari APBN jika memang kurang, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota bisa membackup kekurangannya,” ujarnya.
Kemudian dalam penyaluran beasiswa atau bantuan pendidikan juga perlu menjadi perhatian. Dia meminta bantuan pemerintah langsung tersalurkan ke sekolah. Sebab, jika penyaluran beasiswa langsung kepada orang tua atau siswa akan sangat rawan penyimpangan. “Pemerintah dan sekolah saja yang langsung berkoordinasi,” ujarnya.
Effran Kurniawan
